Sebuah Pengantar: Kurikulum Ekonomi Islam yang Berbasis Kompetensi

Sebuah Pengantar: Kurikulum Ekonomi Islam yang Berbasis Kompetensi

Oleh : Heri Sudarsono

Kurikulum ekonomi Islam dan atau perbankan/ keuangan syariah (EI&KS) di sekolah tinggi (ST) dan perguruan tinggi (PT)  dipengaruhi oleh sejarah ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Aspek sejarah ini yang menjadi dasar mengapa sampai saat ini kurikulum EI & KS belum menemukan standar baku sebagai sebuah kurikulum yang di terima semua pihak.[i] Adapun latar belakang sejarah yang mempengaruhi pembentukan kurikulum EI & KS adalah berikut:

1.      Krisis ekonomi pada tahun 1998 menyebabkan pelaku ekonomi mencari sistem ekonomi alternatif yang mampu mengatasi ekonomi yang berlangsung. Intervensi IMF dalam mempengaruhi kebijakan makro ekonomi Indonesia ternyata tidak mampu mengembalikan perekonomian pada posisi yang stabil, nilai tukar rupiah turun, inflasi naik di atas dua digit, tingkat bunga melonjak, pengangguran bertambah, kemiskinan meningkat dan akhirnya kepercayaan masyarakat pada penentu kebijakan ekonomi turun.

2.      Di saat yang sama sistem ekonomi Pancasila atau Kerakyatan belum bisa dipercaya mampu mengatasi krisis ekonomi ini. Ekonomi Pancasila atau Kerakyatan tidak memiliki sejarah sebagai suatu sistem yang terbukti memberi kemakmuran kepada masyarakat. Sedangkan, sistem ekonomi sosialis tidak menjadi pilihan karena indentik dengan ajaran partai terlarang di Indonesia. Selain itu, runtuhnya Uni Soviet juga menjadi pelajaran bagi semua pihak untuk tidak tergesa-tega percaya pada sistem ekonomi sosialis

3.      Bertahannya bank syariah di saat krisis menjadi justifikasi bagi  pelaku ekonomi melirik sistem ekonomi Islam dengan core-nya perbankan syariah.[ii] Bank syariah yang dikenal dengan bank bagi hasil dan rugi (profit and lost sharing, PLS) sangat dikenal oleh masyarakat.  Krisis yang berlangsung lama dan keadaan ekonomi yang semakin tidak menentu menjadi masyarakat lebih mengharap pada bank syariah yang mengunakan sistem PLS yang lebih menjamin keadilan ekonomi.

4.      Mulai tahun 1999 berdiri Bank Syariah Mandiri (BSM), pada tahun yang sama bank IFI membuka  unit usaha syariah (UUS). Pada tahun 2000, BNI dan bank Jabar membuka UUS, kemudian pada tahun 2002 mulai berdiri UUS  BRI, bank Danamon  dan bank Bukopin. Sedangkan pada tahun 1999 tercatat 82 BPRS, tahun 2002, terdapat 91 kantor pusat BPRS. Jumlah bank syariah menunjukan trend yang selalu meningkat dari tahun 1999 sampai saat ini  menunjukkan bahwa bank syariah semakin dibutuhkan masyarakat.

5.      Bank syariah dituntut memiliki tenaga profesional yang memahami aspek teknis operasional bank syariah dan kaidah syariah (sharia complain) dalam sistem keuangan. Namun, tenaga profesional yang memenuhi syarat ini belum sesuai yang diharapkan, oleh karenannya kebanyakan UUS mengunakan tenaga dari bank induknya. Kurangnya tenaga profesional  ini disebabkan kurang atau belum adanya lembaga pendidikan yang menawarkan materi perbankan syariah pada konsentrasi, prodi, fakultas dan sekolah tinggi di Indonesia

Bertambahnya jumlah bank umum dan unit usaha syariah ini menjadikan kebutuhan tenaga profesional semakin meningkat. Tenaga profesional ini sebenarnya mampu di lahirkan oleh bank dan unit usaha syariah yang membutuhkannya. Hal ini tidak cukup dikarenakan tenaga profesional bank syariah bukan dinilai dari keahlian teknis semata di bidang perbankan tetapi juga kemampuannya menintepretasikan berbagai persoalan dalam bentuk kebijakan sesuai dengan sharia screening.

Pada tahun 2000-an, tuntutan tenaga profesional di bidang perbankan syariah yang memiliki pemahaman yang integral antara ilmu agama, ilmu ekonomi dan ilmu perbankan/keuangan mendorong lembaga pendidikan (sekolah tinggi dan universitas)  menawarkan program pendidikan/pelatihan perbankan syariah. Namun demikian kwalitas kelulusan yang diharapkan dari lembaga pendidikan tersebut tergantung dari kurikulum yang ditawarkan. Dan, karakter kurikulum EI & KS  sampai saat ini dipengaruhi oleh beberapa keadaan, di antaranya adalah:

1.      Kebutuhan tenaga profesional di bank syariah membuat beberapa ST &  PT menawarkan konsentrasi, prodi, dan fakultas IE & KS. Namun tiadanya acuan kurikulum EI &KS menjadikan ST& PT menafsirkan sendiri-sendiri kurikulum  yang digunakan untuk mengodok tenaga profesional di perbankan dan keuangan syariah. Apalagi ada SK Mendiknas No. 232/U/2000 dan 045/U/2002 mengamanatkan penyusunan kurikulum pendidikan tinggi yang berbasis kompetensi untuk setiap program studi oleh kalangan perguruan tinggi yang bersangkutan.[iii]

2.      Literatur yang digunakan bahan ajar di dalam silabi mengambil dari literatur asing yang banyak di pengaruhi oleh pemikir dari India, Pakistan dan Bangladesh yang kental dengan pengaruh pemikiran Jamiah al Islam, yang didirikan oleh Abu ala Maududi. Sementara itu, pengunaan bahasa asing, Inggris dan kentalnya kajian fikih merupakan hambatan bagi pengajar pemula IE & KS. Ini juga yang menyebabkan tenaga pendidik/dosen yang belum menguasai bahasa Inggris dan kurang pemahaman fikih akan cenderung pragmatis dalam mengambil materi-materi yang didapatkan guna menghindari aspek teknis dalam penguasan bahasa dan fikih

3.      Tenaga pendidik/dosen pemula yang sebelumnya familiar dengan ilmu konvensional menjadikan materi yang diajarkan akan cenderung lebih teoritik. Bila pendidik/dosen bersangkutan belum mampu mengubah mind set keilmuwannya  akan menjadikan karakter kurikulum yang dimilikinya cenderung serba trial and error. Hal ini disebabkan intergritas keilmuwan yang dimiliki belum didukung  sepenuhnya oleh pengalaman pribadi pendidik/dosen untuk terlibat sepenuhnya untuk pengembangan EI & KS

4.      Dikotomi pendidikan antara sekolah agama dan ekonomi masih menjadi penghalang terbentuknya kurikulum yang terintegrasi. Ini menjadikan kurikulum yang di tawarkan hanya menjawab hal-hal yang perlu dan cenderung menghindari materi yang dianggap bukan kompetensi keilmuwan yang dimiliki oleh salah satu pihak. Di samping itu, kurikulum yang dipaksakan untuk sesuai dengan kompetensi akan banyak menyesatkan bagi mahasiswa.[iv]

5.      Beberapa pihak masih percaya dengan  hukum Say, yang mengatakan bahwa penawaran akan menghasilkan permintaan sendiri (supply cerates its own demand).[v] Menjamurnya penawaran pendidikan IE & KS melalui di konsentrasi, prodi dan fakultas di ST & PT akan menghasilkan permintaan bagi masyarakat .  Keyakinan akan hukum ini mempengaruhi kualitas kurikulum karena liberalisasi dalam pendidikan menjadikan kurikulum lebih mengedepankan visi kapitalis

Semakin bertambahnya ST& PT yang menawarkan IE &KS menjadi tanda semakin diterima  ekonomi Islam di masyarakat. Namun, ada perkembangan terjadi selama ini menimbulkan beberapa dampak bagi pembentukan karakter kurikulum EI &KS.

  1. Pendidikan yang hanya terkonsentrasi untuk kepentingan pemenuhan tenaga profesional akan menjadikan karakter kurikulum Ekonomi Islam lebih mengedepankan pemenuhan kebutuhan di sektor perbankan an sich. Kondisi ini cenderung akan pemahaman anak-anak didik bahwa ruang lingkup ekonomi Islam tidak lebih dari sekedar pemahaman sejarah, sistem dan operasi bank dan keuangan syariah.
  2. Permintaan tenaga profesional bank syariah bukan saja di sambut oleh ST & PT non agama tetapi juga sejumlah ST & PT yang berbasis pada  ilmu-ilmu agama turut membuka prodi dan fakultas Ekonomi Islam. Keadaan ini yang menimbulkan konskwensi dalam menyelaraskan kurikulumnya antar konsentrasi,  prodi dan fakultas ekonomi dan agama. Keadaan ini akan berdampak besarnya prosentase SKS pada mata kuliah ekonomi dan agama pada kurikulum.
  3. Jumlah dosen yang berkompentensi di bidang ekonomi atau agama di masing ST & PT tidak banyak sehingga menjadikan prodi tersebut mengunakan pengajar yang tidak memiliki core competence untuk mengajar mata kuliah di prodi dan fakultasnya. Di lain pihak, sejumlah ST & PT juga membuka prodi dan fakultas ekonomi Islam dengan jumlah pengajar yang belum memadai mengunakan pengajar yang berbasis pada ilmu ekonomi konvensional
  4. Semangat persaingan antar ST & PT yang berlebihan dalam menawarkan konsentrasi, prodi, dan fakultas ekonomi Islam menjadikan penghalang untuk melakukan standarisasi kurikulum ekonomi Islam secara nasional. Apalagi ada SK Mendiknas No. 232/U/2000 dan 045/U/2002 menjadi legitimasi ST & PT untuk menafsirkan standar kurikulum ekonomi Islam yang mereka kehendaki.
  5. Karakter kurikulum ekonomi Islam yang digunakan oleh konsentrasi, prodi atau fakultas bisa terpengaruh dengan perkembangan liberalisasi pendidikan yang menjadi kecenderungan umum di Indonesia  Apalagi SK Mendiknas mengenai KBK sebagai senjata bagi ST & PT untuk membuat peluang-peluang secara institusional untuk membuat kurikulum yang sesuai dengan kehendak pasar.

Wallahu alam


[i] George A. Beauchamp (1986) mengemukakan bahwa : ” A Curriculun is a written document which may contain many ingredients, but basically it is a plan for the education of pupils during their enrollment in given school”. Dalam pandangan modern, pengertian kurikulum lebih dianggap sebagai suatu pengalaman atau sesuatu yang nyata terjadi dalam proses pendidikan, seperti dikemukakan oleh Caswel dan Campbell (1935) yang mengatakan bahwa kurikulum … to be composed of all the experiences children have under the guidance of teachers. Dipertegas lagi oleh pemikiran Ronald C. Doll (1974) yang mengatakan bahwa : ” …the curriculum has changed from content of courses study and list of subject and courses to all experiences which are offered to learners under the auspices or direction of school.

[ii] Ada 48 bank yang menerima BLBI, di antaranya 10 Bank Beku Operasi (BBO), 5 Bank Take Over (BTO), 18 Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU) dan 15 Bank Dalam Likuidasi (BDL).

[iii] Dalam SK Mendiknas No . 045/U/2002 kompetensi diartikan sebagai seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggungjawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.

[iv] Seringkali pendidik/dosen memaksakan diri untuk mengajar mata kuliah tertentu yang sebenarnya tidak berhubungan dengan core competensi, walaupun hal ini tidak lebih merupakan tuntutan yang bersifat materi. Bila hal ini terjadi maka akan menganggu terealisasi empat pilar pendidikan yang di rumuskan UNESCO; (1) Learning to know, belajar untuk mengetahui; (2) Learning to do, belajar untuk dapat melakukan; (3) Learning to be, belajar memerankan; dan, learning to live together, belajar hidup bersama.

[v] Jean-Baptiste Say (1767-1832), ekonomi Klasik atau ekonomi kapitalis yang menyatakan bahwa there can be no demand without supply.

One Response to Sebuah Pengantar: Kurikulum Ekonomi Islam yang Berbasis Kompetensi

  1. aqied says:

    blog’nya 100% bwt al-iqtishad al islamy, y ……???

    gak ada reportase kegiatan sekalian….?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: