BANTUAN MENYENGSARAKAN

Kebangkitan pasar modal internasional dan stagflasi ekonomi-ekonomi industri pada era 1970-an, membuat bank-bank komersial Amerika, Eropa, dan Jepang memberikan pinjaman langsung kepada negara-negara berkembang. Pinjaman itu diberikan untuk membiayai proyek-proyek arahan negara dan strategi subtitusi impor (pengembangan industri untuk melayani pasar domestik).

Pinjaman penuh resiko itu “dipromosikan” sebagai bantuan dari bank-bank negara-negara maju. Mereka menyebutkan bahwa negara-negara tidak akan bankrut menerima bantuan dengan suku bunga sangat rendah di tengah hiperinflasi tahun 1970-an, yang berarti suku bunga riil bukan hanya sekedar rendah, tetapi bahkan menjadi negatif. Negara-negara yang tidak mau meminjam dengan kondisi tersebut, tentu saja akan dianggap bodoh karena menyia-nyiakan kesempatan.

Akan tetapi di akhir dekade 1970-an, bantuan itu mulai menjadi petaka yang menyengsarakan negara-negara peminjam di kemudian hari. Pada tahun 1979, Federal Reserve, untuk meniadakan hiperinflasi dunia dan mengembalikan pertumbuhan ekonomi membuat kebijakan penaikkan suku bunga. Keputusan tersebut menceburkan dunia ke dalam resesi yang parah. Para negara berkembang yang telah mendapat bantuan, tiba-tiba terbebani hutang yang sangat besar karena meningkatnya suku bunga riil. Pendapatan luar negeri mereka menjadi turun karena dana digunakan untuk membayar hutang yang semula mereka rasakan sebagai bantuan luar negeri. Bahkan, untuk menutupi hutangnya, pemerintah mendapatkan hutang baru. Dengan bunga yang semakin tinggi dan hutang yang semakin besar, makin banyak uang yang melayang hanya untuk membayar hutang pemerintah (Stiglitz, 2003).

Kewajiban hutang yang sangat besar pada negara-negara berkembang di Afrika, Amerika Latin, dan beberapa bagian Asia, semakin hari semakin membebani mereka. Keadaan ini makin diperberat oleh sistem moneter internasional yang seringkali tidak stabil dan gangguan keuangan internasional yang memberikan dampak merugikan bagi kehidupan individual maupun ekonomi global (Gilpin & Gilpin, 2000). Beban berat yang ditanggung negara-negara tersebut, menjadikan mereka kembali tergantung kepada Bank Dunia dan IMF. Untuk menerima dampingan dari IMF dan Bank Dunia, para negara sebagai debitur harus menyetujui suatu program penyesuaian yang ketat. Pemberian dampingan berarti bahwa negara-negara debitur harus menghapus kemampuan intervensi negara dan strategi subtitusi impor, serta harus mengadopsi kebijakan ekonomi berorientasi pasar.

El Fisgon (2004), menggambarkan hutang luar negeri yang diterima oleh negara-negara berkembang tidak lebih dari perangkat penjarahan utama. Dari kasus Meksiko, hal tersebut dapat dirasakan. Pada tahun 1982, Meksiko mendapat pinjaman USD 57 milyar dari kreditur asing. Antara tahun 1982 sampai dengan 2002, Meksiko membayar USD 478 milyar untuk bunganya saja, dan harus meminjam lebih banyak lagi untuk mencicil hutang pokoknya. Hingga tahun 2002, hutang Meksiko telah melonjak dari USD 57 milyar menjadi USD 157 milyar, termasuk hutang baru yang dikeluarkan untuk melunasi pinjaman sebelumnya. Dengan demikian, meski Meksiko sudah membayar hutang tahun 1982 sebanyak delapan kali lipat lebih, dalam jangka waktu dua puluh tahun, tetap saja hutangnya masih tiga kali lipat lagi. Dengan kata lain, menurut Fisgon, membayar hutang berarti keluar dari mulut buaya masuk ke mulut singa. Kemiskinan negara-negara berkembang, seperti Meksiko tersebut, memicu kemakmuran negara-negara pemberi hutang seperti Amerika Serikat.

Demikian pula John Perkins (2004), menggambarkan bahwa sebuah negara yang mempunyai sumber daya alam, seperti Ekuador yang mempunyai kandungan minyak bumi melimpah telah menjadi sasaran untuk menerima “bantuan” dari corporatocracy (yang terdiri dari korporasi global dan lembaga keuangan international dengan dukungan pemerintah negara daidaya). Pada tahun 1968, Texaco menemukan minyak bumi di wilayah Amazon Ekuador. Untuk mendukung eksplorasi sumber daya alam tersebut dan menjadikan negara Ekuador sebagai salah satu pemasok minyak dunia, maka Ekuador menerima sejumlah “bantuan” dari corporatocracy. Bantuan berupa pinjaman tersebut digunakan untuk mengembangkan infrastruktur, yang terdiri atas pembangkit tenaga listrik, jalan raya, pelabuhan, bandar udara, atau kawasan industri.

Menurut Perkins, yang pernah terlibat sebagai seorang Economic Hit Man (EHM), bantuan-bantuan kepada negara berkembang seperti Ekuador di atas, memuat persyaratan, bahwa perusahaan rekayasa dan konstruksi negara asal pemberi bantuan yang harus membangun semua proyek bantuan. Dengan demikian, sebenarnya, uang yang ditransfer dari kantor perbankan yang memberikan pinjaman kepada kantor bagian rekayasa atau konstruksi yang membangun proyek, tidak pernah meninggalkan negara pemberi bantuan. Meskipun, faktanya, uang yang diterima negara penerima bantuan hampir dengan seketika dikembalikan kepada korporasi yang merupakan anggota corporatocracy (kreditur), tetapi penerima bantuan diharuskan membayar semuanya beserta bunganya. Apabila pinjaman mengalami gagal bayar pada waktu berikutnya, maka anggota corporatocracy akan menuntut pembayaran penuh, dan disertai dengan tindakan-tindakan pengendalian atas hak pilih di PBB, instalasi pangkalan militer, atau akses kepada sumber daya yang berharga. Walaupun negara penerima bantuan menerima tindakan tersebut, pinjaman yang belum dibayar tetap masih terhutang.

Dampak yang dirasakan oleh negara penerima bantuan, seperti Ekuador tersebut, adalah mereka berada dalam situasi yang jauh lebih buruk daripada sebelum menerima bantuan dua puluh tahun sebelumnya. Tingkat kemiskinan meningkat dari 50% menjadi 70%. Pengangguran bertambah dari 15% menjadi 70%. Hutang Negara meningkat dari USD 240 juta menjadi USD 16 milyar. Bagian sumber daya nasional yang dialokasikan untuk segmen penduduk paling miskin menciut dari 20% menjadi 6%.

Pengalaman David C. Korten (1999), sebagai penasehat manajemen pembangunan bagi USAID (United State Agency for International Development), selama 15 tahun tinggal di Asia juga terasa menyedihkan. Beliau mengamati bahwa setiap tahun beberapa juta orang digusur dari rumah tempat tinggal mereka dan dari tempat mereka mencari kehidupan demi proyek-proyek pembangunan yang mendapat “bantuan” luar negeri. Proyek-proyek pembangunan tersebut telah merampas tanah, air, dan tempat perikanan mereka, yang kemudian digunakan sebagai bendungan, perkebunan, kawasan pabrik, tempat pemeliharaan udang, jalan tol, lapangan golf, kawasan wisata, dan instalasi militer. Dalam banyak kasus, mereka yang tergusur telah didorong dari miskin menjadi total miskin. Sementara itu orang yang lebih kaya meraup keuntungan dari penggusuran tersebut. Sumber-sumber yang diambil dari orang-orang miskin tersebut, penggunaannya beralih dari yang bekelanjutan menjadi tidak berkelanjutan. Semua hal tersebut yang semula ditujukan untuk mengejar pertumbuhan PDB (Produk Domestik Bruto), ternyata, tidak dinikmati oleh orang-orang miskin yang terus bertambah. Pembangunan tersebut akhirnya hanya dinikmati oleh orang-orang yang telah memiliki lebih dari apa yang mereka perlukan sebelumnya, serta menyisakan permasalahan hutang negara-negara Asia yang semakin menumpuk dari hari ke hari.

Meskipun uang dalam jumlah besar dari negara-negara berkembang melayang ke negara-negara maju seperti Amerika Serikat, namun ternyata sebagian besar warga negara Amerika Serikat sendiri tidak pernah menikmatinya. Akibat berjayanya kapitalisme individualisme, Amerika Serikat mempunyai angka kemiskinan tertinggi dari semua negara industri. Menurut Biro Sensus Amerika Serikat tahun 2001, 32,9 juta warganya hidup dalam kemiskinan atau 11,70% dari jumlah warganya. 13,4% hidup dalam kemiskinan eksterm. 1,3 juta jatuh ke bawah garis kemiskinan dan 800 ribu jatuh ke dalam kemiskinan ekterm dalam satu tahun. Di balik melambungnya perekonomian Amerika Serikat, ketimpangan sosial justru melebar. Seperlima rakyat Amerika Serikat menguasai satu setengah kekayaan nasional, dan dua puluh persen kaum termiskin menguasai hanya 3,5 persen. Pada tingkat global, disproporsi ini jauh lebih curam.

Jurang antara negara-negara maju dengan negara-negara berkembang melebar secara dramatis hanya dalam beberapa tahun. Pada awal millennium baru, 80 persen penduduk dunia hidup tanpa kebutuhan dasar. Di Afrika mayoritas warganya miskin total, dan 78% penduduknya hidup dengan pendapatan kurang dari satu dolar sehari. Angka kematian bayi 60 persen lebih tinggi dibanding rerata semua negara berkembang.

Situasi di Amerika Latin juga menggenaskan. Jumlah orang miskin naik secara pasti di setiap negara kawasan ini. Tahun 1988, sebanyak 179,8 juta (35,80%) penduduk hidup miskin dan 78 juta (15,5%) berada dalam kemiskinan eksterm. Distribusi kesejahteraan di Amerika Latin sangat timpang. 10% penduduk terkaya memperoleh penghasilan 84 kali lipat lebih dari 19% penduduk termiskin.

Menurut para pakar yang terlibat, seperti Korten, Stiglitz, Gilpin, maupun Perkins, kejadian itu tidak hanya menimpa beberapa negara contoh di atas. Hampir setiap negara yang menerima bantuan untuk memajukan negaranya telah membawa mereka ke bawah payung kekuasaan global dan hampir mengalami nasib yang sama. Hutang dunia ketiga telah tumbuh menjadi lebih dari USD 2,5 trilyun dengan biaya “pemeliharaan“nya mencapai lebih dari USD 375 milyar setahun (pada tahun 2004). Biaya pemeliharaan tersebut, melebihi semua pengeluaran dunia ketiga untuk kesehatan dan pendidikan. Biaya tersebut juga sama dengan 20 kali dari apa yang diterima negara berkembang setiap tahun sebagai bantuan luar negeri. Lebih dari 50% penduduk dunia bertahan hidup dengan biaya kurang dari dua dolar per hari. Sementara itu, sekitar 1% lapisan rumah tangga dunia ketiga paling atas menikmati 70-90% dari semua kekayaan keuangan pribadi di negara mereka. Sebagian kecil masyarakat, yang bertindak sebagai eksekutif perusahaan yang paling terhormat, telah memperkerjakan orang dengan tingkat penggajian yang mendekati gaji “budak” agar membanting tulang dengan kondisi yang tidak manusiawi di pabrik-pabrik atau proyek-proyek bergelimang peluh.

Proyek-proyek yang dibiayai dengan pinjaman dari lembaga keuangan internasional dan perbankan negara-negara maju yang pada awalnya dirasakan negara-negara berkembang sebagai bantuan telah menyeret mereka dalam hutang luar negeri yang tidak pernah habis dan entah kapan akan berakhir. Mereka mesti mepersembahkan porsi yang luar biasa besarnya dari anggaran nasionalnya untuk membayar hutang-hutang mereka, sebagai ganti memakai modalnya untuk membantu jutaan warga mereka yang secara resmi digolongkan sebagai melarat pada tingkat yang berbahaya. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi di negara-negara tersebut hanya bermanfaat bagi segelintir penduduk, dan mungkin sesungguhnya mengakibatkan keputusaasaan yang makin meningkat bagi sebagian besar penduduknya.

Penulis: MERZA GAMAL (Pengkaji Sosial Ekonomi Islami)

Sumber : www.kabarindonesia.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: