Norma-Norma Akad (Kontrak) Dalam Fiqh Islam

Sekilas Tentang Sejarah Akad

Kontrak telah dikenal manusia sejak dahulu kala. Namun pembahasan-pembahasan tentang sejarah kontrak belum berhasil memberikan jawaban yang pasti tentang bagaimana timbulnya pemikiran kontrak dalam masyarakat manusia dan apa sebab yang mendorong kelahirannya. Karena itu uraian-uraian tentang kedua hal tersebut masih berupa perkiraan-perkiraan belaka.

Alat Akad

Ada yang berpendapat bahwa bentuk kontrak yang mula-mula timbul dalam masyarakat manusia adalah barter. Kemudian lahirlah kontrak dengan menggunakan uang. Dengan lahirnya uang, seseorang dapat membeli barang yang diperlukannya dengan cara yang lebih mudah, tanpa harus menukarnya dengan barang yang dimilikinya.[1]

Dasar-Dasar Akad Dalam Hukum Islam

1. Makna Akad (Kontrak)

Kata akad berasal dari bahasa Arab العقد (al ‘aqd).[2] Untuk memahami pengertian akad dalam fiqh Islam, perlu mempelajari pengertiannya dalam bahasa Arab dan pengertiannya menurut istilah fiqh Islam, karena pengertian kata akad dalam buku-buku fiqh Islam adalah menurut istilah fiqh Islam.

  1. Pengertian Akad Dalam Bahasa Arab

Kata العقد (al ‘aqd) dalam bahasa Arab digunakan dalam beberapa pengertian. Di antaranya mengikat, seperti dalam kalimat عقد الحبل (‘aqada al habla/ia mengikat tali). Ia juga berarti memperkuat dan mempererat seperti dalam kalimat عقد صلة طيبة بفلان (‘aqada shilatan thayyibatan bi fulan/ia mempererat hubungan baik dengan si anu). Arti mempererat ialah mengikat kuat.

  1. Pengertian Akad Dalam Istilah Fiqh Islam

Sebelum menganalisa pengertian kata akad dalam istilah fiqh Islam, perlu kiranya dijelaskan lebih dahulu bahwa kata akad yang dikenal dalam bahasa Arab tersebut digunakan pula dalam Al Quran, yaitu dalam firman Allah Ta’ala :

ياأيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود

“Hai orang-orang yang beriman laksanakanlah akad-akad kamu.”[3]

Ayat ini mewajibkan orang-orang yang beriman agar melaksanakan akad mereka, baik akad dengan Tuhan maupun sesame manusia.[4] Para ahli fiqh Islam menggunakan istilah akad berdasarkan ayat 1 Surah Al Maidah tersebut.

Namun ada di antara ahli fiqh yang menggunakan kata akad dalam pengertian khusus dan ada pula dalam pengertian umum. Pengertiannya di kalangan para ahli fiqh inilah yang menjadi pedoman dalam pembahasan ini.

Untuk jelasnya berikut ini dikemukakan dua contoh akad.

1) Wakaf sudah sah apabila pemberi wakaf telah menyatakan mewakafkan hartanya kepada yang diberi wakaf, tanpa harus ada pernyataan kabul (penerimaan) dari pihak yang diberi wakaf.

2) Berbeda dengan jual beli. Jual beli tidak sah kecuali apabila terdapat pernyataan dari dua pihak, yaitu dari pihak penjual yang menyatakan menjual barangnya dan dari pihak pembeli yang menyatakan kabul (menerima) membelinya.

Apakah kedua contoh di atas disebut akad menurut istilah fiqh ataukah salah satunya saja yang disebut akad menurut istilah fiqh?

  1. Pengertian Umum

Ada ahli fiqh yang menyebut kedua contoh di atas termasuk akad. Mereka memandang setiap yang mengandung tekad seseorang melakukannya adalah akad, baik tekad tersebut dari satu pihak saja, seperti wakaf, maupun harus ada sambutan dari pihak lain yang mempunyai kehendak yang sama, seperti menjual rumah orang lain disambut pembelinya.[5]

Alasan mereka ialah karena kedua contoh di atas mengungkapkan keinginan kuat untuk melakukan akad. Dalam buku-buku fiqh dari pendukung mazhab Maliki, Syafii dan Hambali dapat dijumpai penggunaan kata akad dalam pengertian ini.[6]

  1. Pengertian Khusus

Mereka tidak menggunakan kata akad kecuali pada tindakan yang terjadi antara dua pihak. Karena itu mereka menetapkan pengertian akad adalah :

ارتباط إيجاب بقبول على وجه يثبت أثره في محله

Pertalian ijab (yang diucapkan salah satu pihak yang mengadakan kontrak) dengan Kabul (yang diucapkan pihak lain) yang menimbulkan pengaruh pada obyek kontrak.”[7]

Ada beberapa hal yang perlu dicermati dalam pengertian akad yang kedua di atas.

a) Akad, dalam pandangan ahli fiqh yang membatasi pengertian akad pada contoh yang kedua saja adalah pertalian antara dua orang karena kesesuaian kehendak keduanya.

b) Pertalian tersebut tidak nyata, tetapi benar-benar ada dalam pandangan hukum.

c) Kehendak tersebut tidak nyata. Cara menyatakan (mengungkapkan) kehendak tersebut, menurut biasanya, ialah pernyataan yang menunjukkan kedua kehendak mereka, dalam bentuk saling sambut dari kedua pihak yang mengadakan akad. Pengungkapan saling sambut tersebut disebut dalam istilah fiqh ijab dan qabul.

Kata akad yang banyak digunakan dalam buku-buku fiqh adalah dalam pengertian yang kedua di atas, yaitu yang menggunakan kata akad pada tindakan yang terjadi antara dua pihak.

2. Tasharruf

  1. Pengertian

Tindakan (perbuatan) manusia bermacam-macam seperti memberikan hibah, sedekah, pinjaman, berjanji akan memberikan penghargaan kepada orang lain, menunda pembayaran hutang, mengadakan jual beli, sewa menyewa dan lain sebagainya. Tindakan-tindakan tersebut disebut tasharruf.

Karena itu para ulama menyebutkan pengertian tasharruf dalam istilah fiqh Islam ialah segala sesuatu yang dilakukan seseorang atas kemauannya sendiri yang dijadikan syariat Islam sebagai dasar penetapan hak-hak.[8]

Ada beberapa hal yang perlu dicermati dalam pengertian tasharruf di atas, di antaranya :

1) Yang dimaksud dengan “segala sesuatu yang dilakukan seseorang” mencakup dua hal yaitu perbuatan dan ucapan (perkataan). Para ahli ilmu fiqh membagi tasharruf kepada dua bagian, yaitu perbuatan dan ucapan (perkataan).

Contoh kata-kata atau ucapan ialah seperti pernyataan (ijab-qabul) dalam akad jual beli, hibah, wakaf dan lain-lain. Sebab itulah akad (kontrak) jual beli, dan lain-lain termasuk dalam tasharruf.[9] Begitu juga menyimpan benda-benda yang boleh disimpan termasuk tasharruf.

2) Pengertian tasharruf di atas mencakup perbuatan dan ucapan (perkataan) secara umum, baik menguntungkan pelakunya atau tidak. Ada penulis yang merasa perlu menjelaskan hal tersebut dalam pengertian tasharruf, sehingga dalam pengertian (definisi) tasharruf terdapat tambahan “baik menguntungkan pelakunya atau tidak”. Ada pula penulis yang tidak memandang perlu mencantumkannya dalam pengertiannya.[10]

  1. Macam-Macam Tasharruf

Telah di atas pembagian tasharruf kepada dua bagian yaitu perbuatan dan perkataan.

1) Tasharruf perbuatan ialah yang intinya bukan perbuatan lidah seperti menyimpan benda-benda yang mubah[11], merampas, menerima barang yang dibeli, dan sebagainya.[12]

2) Tasharruf ucapan ialah yang intinya berupa ucapan manusia. Tasharruf ucapan terbagi kepada dua macam, yaitu :

a) Tasharruf ucapan ‘aqdi (kontrak) yaitu tasharruf sebagai hasil dari persetujuan antara dua kehendak yang mengadakan akad (kontrak), seperti antara kehendak penjual dan kehendak pembeli, kehendak penyewa dan kehendak yang menyewakan, dan kehendak suami dan kehendak wali dalam perkawinan. Yang dimaksud dengan hasil persetujuan ialah karena tasharruf di sini terdiri dari dua ucapan dari dua pihak yaitu ijab dan kabul yang saling bertalian dalam bentuk persetujuan antara dua kehendak.

b) Tasharruf ucapan bukan ‘aqdi (kontrak) yang mencakup dua bagian, yaitu :

(1) Satu bagian mengandung kehendak dan tekad yang terarah dari pelakunya untuk menetapkan hak seperti wakaf atau mengakhirkan hak seperti talak atau menggugurkan hak seperti menggugurkan kewajiban hutang dan melepaskan hak syuf’ah (hak bersama pada suatu benda).

Sebagian ahli fiqh tidak menyebut bagian ini sebagai akad (kontrak), karena hanya terjadi dari satu pihak saja. Misalnya wakaf sudah sah setelah ada ucapan (pernyataan) dari pemberi wakaf bahwa ia mewakafkan hartanya tanpa harus ada kabul (penerimaan) dari pihak yang diberi wakaf. Talak sudah sah setelah ada ucapan (pernyataan) talak dari suami tanpa harus ada kabul (penerimaan) dari isteri. Demikian pula contoh yang lain.

Namun sebagian ahli fiqh menyebutnya juga sebagai akad (kontrak), mengingat dalam tasharruf tersebut terkandung keinginan keras untuk menetapkan atau menggugurkan hak. Jadi menurut mereka meskipun ia adalah akad (kontrak) dari satu pihak saja namun ditinjau dari adanya kehendak yang kuat di dalamnya maka akad yang hanya dilakukan satu pihak ini sama dengan akad yang dilakukan dua pihak.[13]

Barangkali inilah yang mendorong para pendukung mazhab Hanafi menyebut wakaf sebagai akad, meskipun wakaf hanya dilakukan satu pihak saja, yaitu pemberi wakaf saja.

(2) Satu bagian lagi tidak mengandung kehendak yang terarah untuk menetapkan hak atau menggugurkannya atau mengakhirinya akan tetapi kata-kata pernyataan yang menimbulkan hak-hak. Contohnya dakwaan karena dakwaan adalah menuntut hak di depan peradilan. Begitu pula iqrar (pengakuan) adalah semata-mata pemberitahuan. Namun demikian dakwaan dan pengakuan menimbulkan akibat dan putusan-putusan peradilan perdata.

Jelaslah bahwa yang kedua ini termasuk semata-mata tasharruf ucapan yang tidak mengandung unsur akad (kontrak).

Dari pengertian tasharruf di atas dapat disimpulkan bahwa tasharruf lebih luas dari akad, baik akad dalam pengertian khusus (dilakukan dua pihak) atau umum (dilakukan dua pihak atau satu pihak saja),[14] sebagaimana akan dijelaskan, karena tasharruf meliputi semua yang timbul dari seseorang, baik ucapan maupun perbuatan, baik menguntungkan atau merugikan pelakunya. Ringkasnya setiap akad adalah tasharruf dan tidak sebaliknya.[15] Jadi tasharruf merupakan titik tolak timbulnya akad (kontrak).

3. Macam-Macam Akad

Analisa para fuqaha tentang akad menemukan bahwa akad dapat ditinjau dari berbagai segi, yaitu pengakuan syariat, ketentuannya, tujuannya unsur-unsur yang menentukan perwujudannya dan akibatnya.

Karena itu pembahasan tentang macam-macam akad terbagi kepada beberapa macam pembahasan yang cukup luas dan tidak kurang luasnya dari pembahasan akad dalam hukum positif.

  1. Dari segi sah dan tidak sah (Akad sahih dan tidak sahih).[16]

Pembahasan akad sahih dan tidak sahih adalah ditinjau dari segi lengkap dan tidak lengkap rukun-rukun dan syarat suatu akad.

1) Akad sahih

Akad sahih ialah akad yang memenuhi semua unsur asasinya seperti shighah (pernyataan), pihak yang mengadakan akad, obyek akad dan lain-lain, begitu juga memenuhi semua syarat yang diperlukan setiap unsur tersebut.

Pengaruh akad yang sahih ialah menimbulkan akibat hukum, yaitu memberikan hak kepemilikan bagi masing-masing pelaku akad pada obyek akad segera setelah terjadi ijab kabul, selama tidak ada hak khiyar (hak memilih antara melanjutkan atau membatalkan akad).

2) Akad tidak sahih

Akad tidak sahih ialah akad yang tidak memenuhi semua unsur asasinya dan syarat-syaratnya. Contohnya ialah seperti pihak yang mengadakan akad terdiri dari orang yang tidak mempunyai kecakapan. Obyek akadnya berupa bangkai atau darah atau babi atau khamar.

Mayoritas fuqaha (ahli fiqh) memandang bahwa dalam akad yang tidak sahih ini telah tercakup akad yang batil. Jadi akad yang tidak sahih sama artinya dengan akad yang batil.

Namun para pendukung mazhab Hanafi membagi akad tidak sahih kepada akad batil dan akad fasid. Kedua istilah tersebut, batil dan fasid, mempunyai makna yang berbeda di kalangan mereka. Pemisahan ini hanya berlaku di lingkungan mazhab Hanafi apada akad-akad yang mengakibatkan perpindahan hak milik atau akad-akad yang melahirkan kewajiban pada pihak lain yang terlibat dalam akad seperti jual beli, sewa menyewa, hibah, pinjaman, hawalah, syarikah, dan lain-lain.

Latar belakang perbedaan antara kedua pendapat di atas ialah perbedaan mengenai asas dalam ilmu Ushul Al Fiqh tentang cara memahami akibat larangan dari agama, seperti larangan membeli ikan yang masih berenang dengan bebas dalam laut. Jelas ikan yang menjadi obyek akadnya tidak jelas, sehingga peluang tipu menipu terbuka luas. Pertanyaanya apakah larangan seperti itu berarti fasadnya (tidak sahnya) akad jika dilakukan? Dan apakah larangan yang menyentuh rukun akad setara dengan larangan melakukan hal yang tidak asasi dalam akad?

Mayoritas fuqaha berpendapat tidak ada bedanya, yaitu larangan Tuhan mengandung arti Tuhan memandangnya sebagai penyimpangan sehingga tidak melahirkan akibat hukum, karena Rasulullah Muhammad saw menegaskan bahwa semua tindakan yang menyimpang tidak diakui. Akibatnya ialah perbuatan yang menyimpang tersebut dipandang batal.

Tetapi pendukung mazhab Hanafi menafsirkannya lain. Menurut mereka mungkin saja pelanggaran atas larangan dalam akad berarti pelakunya berdosa saja bukan berbarti perbuatannya yaitu akad menjadi batal.

Mazhab hanafi membedakan pelanggaran. Jika pelanggarannya terjadi pada hal yang asasi, seperti pada obyek akad, seperti membeli ikan yang masih bebas berenang dalam laut, maka akadnya batal. Tetapi jika pelanggarannya terjadi pada hal yang bukan asasi, seperti pada barang yang sudah dibeli orang lain, maka akadnya tidak batal, bahkan mereka sebut akadnya fasad. Dari sini jelas bahwa akad yang tidak sahih di kalangan mazhab Hanafi terbagi kepada dua bagian yaitu batil dan fasid.

Akad yang batil adalah akad yang tidak sah sama sekali, meskipn secara lahiriah memenuhi ketentuan. Karena itu tidak menimbulkan akibat hukum.

Adapun akad yang fasid adalah akad yang sah, karena dilakukan oleh orang yang mempunyai kecakapan hukum, subyeknya sendiri juga sah, begitu juga pernyataanya jelas memenuhi ketentuan, namun mengandung pelanggaran. Contohnya ialah seperti akad jual beli pada barang yang tidak diketahui secara jelas, seperti menjual mobil yang tidak ditentukan.

Akad seperti ini melahirkan hak kepemilikan pembeli akan barang yang dibelinya, apabila pembelinya telah menerima barang yang dibelinya dengan izin dari pemilik, baik izin tersebut secara jelas seperti melalui kata-kata yang jelas, atau situasi yang mengandung indikasi ada izin dari pemiliknya seperti ia menerimanya di tempat akad berlangsung dan di depan penjualnya, tanpa terdapat pernyataan keberatan dari penjual.

Akad yang fasid tersebut wajib dibatalkan demi hukum, baik oleh salah satu pihak yang melakukan akad atau oleh Qadhi, dengan dua syarat. Pertama, obyek akadnya masih ada seperti sedia kala. Jika sudah berubah atau rusak, seperti gandum telah dibuat roti, tidak dapat dibatalkan lagi. Kedua, tidak terkait dengan hak orang lain. Jika pembelinya telah menjualnya kepada pihak lain, dan pihak lain tersebut telah menerimanya, maka tidak dapat dibatalkan.

3) Akad yang makruh tahrim

Di atas telah dijelaskan perbedaan antara akad yang batil dan akad yang fasid. Akad batil dilarang karena persoalan asasi. Sedangkan akad yang fasid dilarang karena sesuatu keadaan. Sehubungan dengan pembahasan tentang akad fasid di atas, patut kiranya dikemukakan di sini beberapa bentuk akad yang disoroti Islam karena merugikan atau ketidakjelasan. Meskipun demikian syariat memandangnya sah.

Pertama, An Najsy. Caranya ialah A mempunyai barang yang dijual. Kemudian datang B memberinya harga yang lebih tinggi, bukan karena ia akan membelinya, tetapi untuk menipu orang lain agar berani membelinya lebih mahal, sehingga pemiliknya mendapat untung lebih besar.

Hukum an najsy adalah haram, karena Rasulullah Muhammad saw melarangnya.

عن ابن عمر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش

“Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar ra., bahwa ia mengatakan : ‘Rasulullah saw melarang najsy’.”[17]

Kedua, Al Jalb. Caranya ialah sebagian pedagang di kota atau kampung menghadang para pedagang yang membawa barang dari luar kota atau kampung pada suatu tempat untuk membeli barang-barang mereka sebelum mereka tiba di pasar utama. Setelah membelinya lalu menjualnya kepada penduduk di kota atau kampung.

Hukumnya, menurut mazhab Hanafi adalah makruh tahrim (mendekati haram) jika merugikan penduduk. Tetapi boleh-boleh saja jika tidak merugikan para pedagang dengan cara menggunakan ketidaktahuan para pedagang akan harga pasaran yang sebenarnya, sehingga mereka dapat membeli barang-barang dengan harga yang lebih murah dan menjualnya dengan harga pasaran.

Ketiga, melakukan akad jual beli setelah terdengar azan shalat Jumat. Waktu shalat Jumat menurut jumhur fuqaha’ ialah sejak Imam naik mimbar hingga selesai shalat Jumat. Menurut mazhab Hanafi, sejak azan pertama.

Para fuqaha berbeda pendapat mengenai hukum jual beli pada saat tersebut. Menurut mazhab Hanafi hukumnya sah tetapi makruh (sebaiknya tidak dilakukan). Menurut mazhab Syafii hukumnya sah juga tetapi haram (mesti tidak dilakukan), karena firman Allah Ta’ala :

يا أيها الذين امنوا إذا نودي للصلاة فاسعوا إلى ذكر الله , وذروا البيع

“Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah (shalat Jumat) dan tinggalkanlah jual beli.”[18]

Demikian juga hukum akad-akad selain jual beli harus ditinggalkan setelah Imam naik mimbar, karena akan mengganggu pelaksanaan shalat Jumat. Jelas larangan melakukan akad jual beli dan lain-lain pada saat tersebut tidak menyentuh hakikat akad itu sendiri, tetapi menyentuh waktu akad yaitu akad dilakukan pada waktu shalat Jumat. Akad pada waktu tersebut akan menghambat pelaksanaan kewajiban lain yaitu shalat Jumat.

  1. Dari segi nama (akad Musammah dan ghairu musammah)

Dalam syariat Islam terdapat akad musammah (diberi nama/ditentukan) yaitu akad yang telah diberi nama khusus oleh syariat Islam. Hukum-hukumnya pun dijelaskannya. Contohnya ialah البيع (al bai’), الاجارة (ijarah), الهبة (hibah), الكفالة (kafalah) dan lain-lain.

Apakah masyarakat Islam hanya terikat dengan cara-cara akad yang telah ditetapkan saja? Sejarah membuktikan bahwa dalam masyarakat Islam muncul akad-akad baru yang belum dikenal sebelumnya dalam syariat Islam. Sebabnya ialah pendapat yang terkuat dalam fiqh muamalat ialah bahwa syariat Islam mengizinkan kepada masyarakat Islam membuka akad-akad baru selam tidak melanggar teks, prinsip dan asas-asas syariat Islam.

Mazhab-mazhab fiqh sepakat tentang terbukanya peluang membuka akad-akad baru tersebut. Hanya saja terdapat perbedaan metode penetapannya. Misalnya mazhab Hanafi, Maliki dan Syafii menetapkan akad-akad baru dengan menggunakan sumber-sumber hukum seperti qiyas (menyamakan hukumnya dengan hukum akad-akad musammah) atau ‘uruf (adat kebiasaan), mashlahah (manfaat), dan lain-lain. Sedangkan mazhab Hambali menggunakan kaidah umum akad baru dapat dibuat apabila tidak melanggar teks, prinsip dan asas-asas syariat Islam. Jelaslah semua akad baru tersebut harus mempunyai landasan hukum dari syariat Islam.

Karena itulah dalam norma-norma akad dalam fiqh Islam terdapat akad ghairu musammah (yang tidak diberi nama/tidak ditentukan) yaitu akad yang tidak diberi nama khusus dalam syariat Islam, tetapi dibuat dan diberi nama oleh para fuqaha’ (ahli fiqh) sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Contohnya seperti الاستصناع (istishna), بيع الوفاء (bai’ al wafa), التحكير (tahkir), شركات المقاولات (macam-macam perusahaan pemborongan), عقود النشرة والاعلان (akad untuk iklan) dan lain-lain.[19]

  1. Dari segi cara pelaksanaannya (form)

Ada akad yang harus dilaksanakan dengan cara tertentu seperti perkawinan harus disaksikan oleh saksi. Namun ada pula akad yang cukup dengan adanya ridha (suka sama suka).

Sebelum dakwah Muhammad saw telah dikenal akad-akad dengan cara-cara tertentu. Dalam masyarakat Romawi dikenal akad-akad dengan cara-cara khusus. Misalnya kontrak jual beli, perkawinan, dan lain-lain, mempunyai cara-cara tertentu. Jika cara-cara yang ditentukan tidak dilaksanakan, maka akad tidak sah.

Contohnya mereka mensyaratkan kehadiran benda yang dijual di tempat akad jual beli. Sehingga hanya benda bergerak saja yang dapat diperjualbelikan. Bagi orang yang terpaksa menjual benda tidak bergerak seperti tanah, ia harus membawa sebagian tanahnya ke tempat akad jual belinya, sebagai simbol kehadiran tanah di tempat akad jual beli.

Ini membuktikan bahwa akad yang berlaku dalam masyarakat Romawi selalu tunduk kepada cara-cara khusus. Mereka belum memperhitungkan suka sama suka, baik dalam jual beli, sewa menyewa, maupun perkongsian, kecuali dalam keadaan darurat.

Dalam masyarakat Arab di masa jahiliyah terdapat beberapa akad yang telah didominasi oleh cara-cara khusus dari pada kemauan mengadakan akad semata. Di antara adat kebiasaan dalam masyarakat Arab di zaman jahiliyah ialah apabila pembeli menyentuh barang yang dijual atau melemparkan batu ke atasnya atau penjual melemparkan barang yang dijual kepada pembeli berarti terjadi akad jual beli.

Rasulullah Muhammad saw masih menemui jual beli melalui cara-cara khusus tersebut. Ada yang menyebut cara-cara jual beli seperti itu lebih dekat kepada judi ketimbang akad (kontrak) jual beli.

Kemudian Al Quran dan Sunnah lebih mempermudah kontrak jual beli dengan cara :

1) Membebaskan akad jual beli dari berbagai cara yang tampak sebagai perbuatan yang tidak berarti.

2) Menjadikan ridha (rela) sebagai asas dalam akad, bukan cara-cara khusus.

ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الا أن تكون تجارة عن تراض منكم

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.”[20]

Ayat di atas menjelaskan bahwa untuk mendapatkan atau menghalalkan hak orang lain hendaklah melalui ridha pemiliknya, baik melalui perniagaan, tukar menukar atau pemberian dengan baik hati dan kemauan sendiri.[21] Di sini tampak pentingnya kehendak pemilik harta itu sendiri, bukan kehendak yang menginginkan harta itu sendiri.

Rasulullah saw juga menjelaskan :

انما البيع عن تراض

“Jual beli itu hendaklah dilandasi suka sama suka.”[22]

Oleh karena ridha (rela) itu persoalan hati (batin) yang tidak dapat diketahui orang lain, maka untuk mengetahuinya secara lahiriah diperlukan tanda yang dapat membuktikannya, seperti kata-kata bagi orang yang daoat berbicara atau isyarat bagi orang yang tidak dapat berbicara atau lainnya. Dari sini lahirlah ijab qabul sebagai pengungkap ridha (rela) tersebut. Karena itu akad jual beli dpandang sah apabila mengandung hal-hal sebagai berikut :

(a) Ijab qabul sebagai pengungkap rasa ridha (rela) secara penuh untuk mengadakan akad jual beli.

(b) Ijab qabul tersebut dilakukan oleh orang yang mempunyai ahliah (kecakapan menurut hukum untuk mengadakan kontrak)

Namun demikian tidak berarti Islam menghapus cara-cara khusus secara keseluruhan. Buktinya Islam masih mendang perlu diadakan cara-cara khusus dalam sebagian kontrak, yaitu :

1) Apabila cara khusus tersebut menyentuh tujuan kontrak. Contohnya Islam menetapkan bahwa kontrak sumbangan dan gadai baru sah jika barang yang disumbangkan dan digadaikan telah diterima oleh yang menerima sumbangan dan yang menerima gadai.[23]

2) Apabila cara khusus tersebut menjadi landasan buat terwujudnya suatu kepentingan yang berarti. Contohnya Islam menetapkan bahwa kontrak akad nikah hanya sah jika disaksikan oleh dua orang saksi.[24]

  1. Dari segi mengikat dan kemungkinan pembatalannya

Termasuk dalam bagian empat macam akad, yaitu :[25]

1) Akad yang lazim (mengikat) bagi kedua pihak yang mengadakan akad dan tidak dapat diputuskan seperti akad nikah. Ia tidak dapat dihapus, namun dapat diakhiri dengan cara yang sah seperti melalui talak, khulu’, putusan peradilan.

2) Akad lazim (mengikat) bagi kedua pihak yang mengadakan akad dan dapat di fasakh (diputuskan) dengan persetujuan kedua pihak, seperti semua akad yang tidak mengikat seperti jual beli, perdamaian, dan lain-lain.

3) Akad lazim (mengikat) salah satu pihak saja seperti gadai, kafalah (jaminan). Akad ini mengikat bagi kafil (penjamin/penanggung) dan mengikat bagi yang dijamin. Sebabnya ialah jaminan diadakan buat kepentingan pribadinya, karena itu ia berhak melepaskannya bila ia menghendaki.

4) Akad-akad yang tidak lazim (tidak mengikat) bagi kedua pihak yang mengadakan akad, yaitu kedua pihak berhak menarik kembali dan membatalkannya seperti wadiah (titipan), I’arah (pinjaman), wakalah (perwakilan).

  1. Dari segi tukar menukar hak (tabadul al huquq)

Akad dari segi ini terbagi kepada tiga bagian, yaitu :[26]

1) Akad mu’awadhat (tukar menukar) yaitu masing-masing pihak yang mengadakan akad saling mengambil dari yang lain, seperti jual beli (pembeli mengambil dari penjual barang yang dijual dan penjual mengambil dari pembeli harganya) dan sewa menyewa.

2) Akad tabarru’at (sumbangan) yaitu pemberian atau bantuan dari salah satu pihak seperti hibah dan pinjaman.

3) Akad mengandung makna tabarru’ (sumbangan) tetapi berakhir dengan mu’awadhat (tukar menukar) seperti pinjaman uang, kafalah (jaminan) dan hibah dengan syarat ada imbalan.

  1. Dari segi akibat akad

Dari segi ini akad dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu munjaz, mudhaf dan mu’allaq.

1) Akad munjaz ialah akad yang diucapkan tanpa menggunakan syarat. Akibatnya terwujud ketika akad berlangsung, selama memenuhi rukun dan syaratnya, seperti penjual mengatakan : saya jual sepeda ini kepada anda. Akibat hukumnya ialah perpindahan kepemilikan dari penjual kepada pembeli, begitu juga perpindahan kepemilikan harga dari pembeli kepada penjual.

Secara prinsip, akibat hukum akad seperti ini terjadi setelah berlangsung akad, kecuali akad wasiat dan isha’ (wasiat dari seorang ayah kepada laki-laki lain yang isinya “apabila ia meninggal dunia ia minta kesediaannya menjadi wali/pengurus anaknya yang masih kecil”)

2) Akad yang dimudhafkan (disandarkan kepada masa datang), yaitu akad yang diucapkan dengan ketentuan pelaksanaannya pada masa akan datang, seperti pemilik rumah mengatakan : saya sewakan rumah saya ini kepada anda selama satu tahun terhitung sejak awal bulan depan.

Secara hukum akad ini sudah sah (terwujud) pada saat berlangsungnya akad akan tetapi akibat hukumnya akan terwujud pada waktu yang telah ditentukan pada masa selanjutnya.

3) Akad mu’allaq (pakai syarat) yaitu akad yang diucapkan dengan menggunakan kata yang mengandung makna persyaratan, seperti jika saya berangkat ke Surabaya, maka saudara menjadi wakil saya.

Akad ini belum terwujud kecuali ketika terwujud syaratnya. Ada beberapa akad yang tidak dapat disertai syarat yang mengakibatkan tidak jelas masa depannya (membuatnya antara ada dan tidak ada). Contohnya akad yang mengakibatkan pemindahan hak milik harta seperti jual beli. Akad seperti ini tidak dapat disertai syarat seperti tersebut, karena kepemilikan harus tegas. Jika tidak tegas ia menjadi mirip dengan judi.

  1. Dari segi tujuan akad

Dari segi ini akad terbagi kepada 5 bagian, yaitu :

1) Menimbulkan milik seperti jual beli.

2) Menimbulkan kebersamaan seperti syarikah dan mudharabah.

3) Menimbulkan jaminan seperti kafalah.

4) Menimbulkan mandat dan perwakilan seperti wakalah.

5) Menimbulkan pemeliharaan seperti wadiah.

  1. Dari segi segera dan kelestariannya

Akad dari segi ini terbagi kepada dua bagian, yaitu :

1) Akad segera, yaitu pelaksanaannya dengan segera dan sekaligus pada waktu yang dipilih kedua pihak yang mengadakan akad seperti jual beli, meskipun pembayarannya ditunda.

2) Berkelanjutan, yaitu akad yang pelaksanaannya berlangsung hingga suatu masa, sehingga masa merupakan unsur asasi dalam pelaksanaannya, seperti sewa menyewa, pinjam meminjam, wakalah (perwakilan). Karena itu akad-akad ini disebut akad bermasa.

4. Prinsip Syariat Tentang Cara Memahami Pernyataan Akad

Jika seorang pembeli kain mengucapkan pernyataan : “saya beli dari anda kain yang keadaannya begini (disebutkannya ciri-cirinya) dengan uang ini.”, kemudian penjual menjawab : “saya jual kain tersebut kepada saudara.”, maka apakah hajijat akad yang terjadi antara kedua pihak adalah jual beli ataukah salam?

Untuk menetapkannya tentu diperlukan pegangan (kaidah) yang pantas digunakan dalam menentukan hakikat dan hukum yang berlaku pada suatu akad.

Ada fuqaha’ (ahli fiqh) yang mengatakan hakikat akad di atas adalah jual beli, karena pernyataan mereka menggunakan kata-kata beli dan jual. Akan tetapi As Subki mengatakan hakikatnya dalam salam bukan jual beli, karena esensi pernyataan mereka mengandung makna bahwa pembeli membayar dahulu sedangkan penjual menyerahkan barangnya kemudian. Cara seperti ini adalah salam.[27]

Sumber perbedaan pendapat di atas ialah perbedaan dalam menetapkan patokan yang digunakan dalam memahami pernyataan akad yaitu apakah yang dipegang dalam memahami pernyataan akad lahiriah teks pernyataannya ataukah esensi pernyataannya. Perbedaan pendapat ini berpengaruh ada hukum-hukum yang berlaku pada sebuah akad. Bagi yang menilai pernyataan di atas adalah jual beli maka yang berlaku padanya adalah hukum-hukum jual beli. Dan bagi yang menilai pernyataan di atas adalah salam maka yang berlaku padanya adalah hukum-hukum salam.

Untuk mengatasi kerancuan pendapat dalam praktik akad, hendaklah pemerintah menetapkan pendapat mana yang dipilih pemerintah dan berlaku dalam peraturan tentang akad syariah.

5. Rukun-Rukun Akad (Kontrak)

Kata “rukun” berasal dari bahasa Arab ركن . Arti rukun dalam bahasa Arab ialah bagian kokoh yang memungkinkan tegaknya sesuatu. Karena itu sendi-sendi rumah berupa tiang-tiang pada sudut-sudut rumah disebut rukun dalam bahasa Arab.

Para ahli hukum Islam menggunakan kata “rukun” dalam pengertian tersebut yaitu “apa yang merupakan unsur asasi wujud sesuatu dan menjadi esensinya.” Misalnya akad jual beli hanya dapat terwujud apabila terdapat unsur-unsur asasinya.

Apakah rukun akad (kontrak)? Jika diambil pengertian akad yang khusus (terdiri dari dua pihak), jelaslah bahwa akad hanya dapat terwujud apabila memenuhi beberapa unsur. Dalam akad jual beli misalnya harus terdapat tiga unsur, yaitu :

1) عاقدان (‘aqidani) yaitu dua pihak yang mengadakan akad jual beli (penjual dan pembeli).

2) معقود عليه (ma’qud ‘alaihi) yaitu barang yang diperjualbelikan dan bayarannya (uang atau lainnya yang dibayarkan).

3) صيغة (shighat/pernyataan) yang terdiri dari ijab dan kabul.

Tetapi dalam akad seperti akad rahn (jaminan atas pinjaman), misalnya harus terdapat empat unsur, yaitu :

1) عاقدان (‘aqidani) yaitu dua pihak yang mengadakan akad rahn (yang menggadaikan dan yang menerima gadai).

2) مرهون (marhun) yaitu barang yang digadaikan.

3) مرهون به (marhun bih) yaitu hutang.

4) صيغة (shighat) yang terdiri dari ijab dan kabul.

Meskipun unsur-unsur tersebut harus terwujud dalam akad, namun terdapat perbedaan pandangan di kalangan fuqaha’ (ahli fiqh) tentang unsur mana yang menjadi rukun akad dan mana yang tidak menjadi rukun akad.

Menurut mayoritas fuqaha’ (ahli fiqh) semuanya menjadi rukun akad, karena akad tidak dapat terwujud tanpa semuanya.

Namun mazhab Hanafi berpendapat yang menjadi rukun akad hanya satu saja yaitu shighah (pernyataan) yang menunjukkan kemauan kedua pihak yang mengadakan akad. Adapun selain shighat bukanlah rukun, tetapi termasuk lawazim dari shighah (ijab dan kabul). Maksudnya ialah hal-hal yang mesti terwujud karena adanya shighah.

Alasan mazhab Hanafi ialah selam ada ijab dan kabul tentu harus ada yang mengucapkan ijab dan ada pula yang menerimanya, yaitu dua pihak yang mengadakan akad. Adanya kedua pihak tersebut tentu harus ada pula yang menjadi obyek akad. Jadi semuanya merupakan unsur-unsur yang mesti ada karena mengikuti wujud shighah.

Sebenarnya perbedaan pendapat tersebut hanya perbedaan istilah saja, karena pada hakikatnya kedua pendapat sependapat mengenai keharusan terwujudnya semua unsur yang diperlukan dalam setiap akad.

6. Syarat-Syarat

Untuk memahami struktur akad dalam fiqh Islam secara baik perlu memahami beberapa istilah di antaranya الشرط (asy syarth).

  1. Pengertian syarat

Arti kata الشرط (asy syarth), secara harfiah ialah tanda yang dapat membedakan dari yang lain. Termasuk dalam pengertian ini kata الشرطة (asy syurthoh) yang biasanya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia polisi yang bertugas mengatur ketertiban dan keamanan dalam negeri, karena mereka pakaian yang mempunyai tanda-tanda yang membedakan mereka dari yang lain.

Demikian juga kata الشرط (asy syarth) yang digunakan dalam akad-akad adalah juga dalam pengertian tanda yang membedakan suatu akad dari akad yang serupa, dengan cara memberikan ketentuan-ketentuan tambahan yang disepakati pihak-pihak yang mengadakan akad.

Demikian pengertian secara harfiah. Para fuqaha’ (ahli fiqh) merumuskan pengertian kata الشرط (asy syarth) yang banyak digunakan dalam pembahasan akad ialah “semua hal yang mengikat yang lain, baik ada ataupun tiada, di luar isi pokoknya.

Contohnya ialah seperti wudhu adalah syarat bagi sahnya shalat. Apabila tidak ada wudhu (sebagai syarat sahnya shalat) berarti tidak ada pula shalat, tetapi tidak sebaliknya yaitu setiap ada wudhu, belum tentu ada shalat, karena terkadang seseorang berwudhu untuk keperluan lain.

Demikian pula dalam akad. Misalnya setiap akad mempunyai rukun akad. Setiap rukun akad mempunyai syarat. Contohnya seperti setiap akad harus ada yang melakukan akad. Ini rukun akad. Namun tidak semua orang dapat melakukan akad, karena harus memenuhi syarat, yaitu hendaklah yang mempunyai kecakapan hukum. Tidak adanya kecakapan hukum, pelakunya tidak pantas melakukan akad, selanjutnya berarti akad tidak sah.

Syarat-syarat akad cukup banyak. Tidak adanya salah satu syarat akad berarti rukun-rukun akad tidak terpenuhi, selanjutnya berarti akadnya tidak sah.

Posisi syarat-syarat akad berada di luar esensi akad itu sendiri, karena yang menjadi esensi akad adalah rukun-rukun akad. Contohnya adanya kecakapan hukum di atas tidak termasuk dalam inti akad jual itu sendiri. Karena itulah syarat mirip dengan sabab (sebab).

Pada hakikatnya syarat-syarat yang dituntut perwujudannya oleh akad adalah pelengkap akad itu sendiri. Misalnya di antara syarat Obyek Akad jual beli ialah hendaklah penjual mampu menyerahkannya kepada pembeli. Jadi kemampuan menyerahkannya kepada pembeli merupakan pelengkap tujuan jual beli yaitu memiliki barang yang dibeli.

  1. Macam-macam syarat

Dari pengertian syarat yang dikemukakan para fuqaha (ahli hukum) dan ahli ushul al fiqh dapat disimpulkan bahwa syarat dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu :

1) Ada syarat buat hukum. Contohnya kemampuan penjual menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli merupakan syarat untuk sahnya akad jual beli. Tanpa terpenuhi syarat tersebut, maka hukum akad tersebut menjadi tidak sah.[28]

2) Ada pula syarat buat sabab (sebab).[29] Contohnya merusak barang kepunyaan orang lain merupakan sabab yang mewajibkan perusaknya memberikan ganti rugi kepada pemilik barang yang rusak.[30]

Dalam kasus pengrusakan ini terdapat sebab dan musabbab (akibat). Sebab ialah perbuatan seperti pemukulan atas milik orang lain dan musabbab (akibat) ialah kerusakan. Setiap ada sebab timbullah akibatnya, baik atas kesengajaan pelaku atau tidak, karena akibat selalu bergandengan dengan sebab.

Dari segi lain, para fuqaha membagi syarat dari segi sumbernya, kepada dua bagian yaitu :

1) Syarat yang ditetapkan (diwajibkan) syariat.

Dengan demikian syariat mewajibkan yang melakukan akad untuk merealirnya buat merealisir hal yang lain. Apabila syarat ini tidak terwujud maka hal yang lain tersebut tidak akan terwujud pula.[31] Contohnya syarat terlaksananya akad jual beli ialah hendaklah barang yang dijual penjual dapat dimiliki. Apabila tidak dapat dimiliki seperti harta wakaf, maka akad penjualannya menjadi batal.[32]

Syarat yang ditetapkan (diwajibkan) syariat sendiri disebut syarat syar’i, artinya syarat yang bersumber dari syarat.

2) Syarat yang ditetapkan (diwajibkan) manusia.

Syarat ini menjadikan pelaksanaan sebagian akad yang dilakukan manusia tergantung pada persyaratannya, sehingga apabila syarat yang ditentukannya tidak terwujud maka akadnya tidak terwujud pula.

Syarat yang ditetapkan (diwajibkan) manusia disebut syarat ja’li, artinya syarat yang bersumber dari kehendak (keinginan) manusia.

Pada hakikatnya syarat ja’li inipun ditetapkan (diwajibkan) syariat, karena tanpa pengakuan dari syariat maka syarat ini tidak mempunyai pengaruh dan kekuatan hukum.

Contohnya seseorang memberikan kafalah (jaminan) dengan syarat yang sesuai dengan keadaannya. Misalnya ia mengatakan kepada pihak yang diberinya jaminan : “jika debitor (orang yang berhutang) kepada anda berangkat hari ini, maka saya menjadi kafil (penjamin) akan membayar hutangnya kepada anda.”[33]

Dengan demikian pihak penjamin tidak dianggap sebagai penjamin yang wajib membayarkan hutang sebelum syarat yang disebutkannya itu terwujud.

  1. Kebebasan dan kerelaan mengadakan akad

Ridha (kerelaan) merupakan asas akad, sesuai dengan firman Allah Ta’ala :

ولاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الا أن تكون تجارة عن تراض منكم

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.”[34]

Rasulullah saw juga menjelaskan :

إنما البيع عن تراض

“Jual beli itu hendaklah dilandasi suka sama suka.”[35]

Ayat dan sunnah di atas menjelaskan bahwa untuk mendapatkan atau menghalalkan hak orang lain hendaklah melalui ridha pemiliknya, baik melalui perniagaan, tukar menukar atau pemberian dengan baik hati dan kemauan sendiri.[36] Di sini tampak pentingnya kehendak harta itu sendiri, bukan kehendak yang menginginkan harta itu sendiri.

Di sini timbul pertanyaan yaitu hingga mana kebebasan seseorang memilih sistem akad. Dalam masalah ini timbul dua pandangan.

1. Tidak bebas

Pandangan ini merumuskan sikapnya dalam asas yang berbunyi :

الأصل في العقود المنع حتى يقوم دليل على الإباحة

“Asas yang berlaku dalam akad ialah terlarang sampai terdapat keterangan yang memperbolehkannya.”

Maksud asas ini ialah bahwa setiap akad atau syarat yang tidak ada nash (teks) Al Quran atau sunnah (hadits) atau ijma (konsensus fuqaha) yang memperbolehkannya adalah batal. Pendapat ini didukung oleh mazhab Zhahiri (pengikut Daud bin Ali dan Ibnu Hazm Al Andalusy).[37]

2. Bebas

Pandangan ini merumuskan sikapnya dalam asas yang berbunyi :

الأصل في العقود وما يتصل بها من شروط الإباحة مالم يمنعها الشرع أو تخالف نصوص الشرع

“Asas yang berlaku dalam akad dan syarat-syarat tentang akad adalah boleh, selama tidak dilarang oleh syariat atau menyalahi teks-teks syariat.”

Pandangan yang kedua ini didukung oleh mazhab Hambaly dan fuqaha yang lain.[38] Sudah tentu kedua pandangan mempunyai alasan-alasan. Namun dunia Islam sekarang mendukung pandangan yang kedua di atas karena cukup luas dan mampu merangkul perkembangan-perkembangan baru dalam dunia perdagangan.

  1. Kebebasan menentukan persyaratan

Para fuqaha (ahli fiqh) sepakat bahwa setiap orang melakukan akad atas kemauannya sendiri terikat dengan akibat-akibat akad yang telah dilakukannya, karena Al Quran mewajibkan orang yang melakukan akad agar menunaikan akadnya.

Para fuqaha juga sepakat bahwa akibat-akibat akad pada dasarnya adalah ketetapan Tuhan bukan ketetapan manusia. Jadi yang membuat atau menimbulkan akad adalah kehendak orang, akan tetapi yang menetapkan hukum dan akibat yang timbul dari setiap akad adalah syariat bukan orang.

Dengan demikian jelaslah bahwa kehendak manusia terbatas pada membuat akad saja seperti akad jual beli. Adapun hukum dan akibat apa yang lahir dari akad adalah menjadi wewenang syariat menetapkannya. Contohnya akad jual beli menimbulkan akibat-akibat antara lain perpindahan hak kepemilikan barang yang dijual dari tangan penjual kepada pembeli. Demikian pula akad sewa menyewa, rahn (gadai), kafalah (jaminan) melahirkan akibat hukum.

Hingga mana syariat memberi pihak yang mengadakan akad wewenang untuk merubah hukum-hukum yang telah ditetapkan syariat pada setiap akad? Dengan kata lain mungkinkah orang yang mengadakan akad merubah hukum dan akibat asli yang lahir dari akad, baik menguranginya atau menambahnya, dengan cara menetapkan syarat-syarat?

Daud Zhahiry yang berpegang pada asas bahwa akad adalah terlarang kecuali terdapat keterangan yang memperbolehkannya, berpendirian pula bahwa tidak boleh menetapkan syarat apapun pada akad, kecuali terdapat keterangan yang memperbolehkannya. Jadi syarat-syarat akad terbatas pada apa yang ditetapkan syariat saja.

Sementara itu fuqaha yang lain berpendirian lebih luas yaitu berpegang pada asas bahwa semua akad dan syarat adalah boleh. Apakah tidak ada batasan? Mayoritas fuqaha berpandangan batasannya ialah semua syarat adalah boleh selama tidak melanggar ketentuan syariat atau tuntutan (essensi) akad itu sendiri. Sedangkan mazhab Hambali berpandangan batasannya ialah semua syarat adalah boleh selama tidak dilarang syariat.

  1. Syarat-syarat yang sah, fasid dan batal

Untuk melihat penerapan pandangan di atas, berikut ini diuraikan pandangan mazhab Hanafi dan Hambali. Mazhab Syafii dekat dengan mazhab Hanafi. Sedangkan mazhab Maliki dekat dengan mazhab Hambali.

a. Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi membagi syarat kepada tiga bagian, yaitu :

1) Syarat yang sah

Syarat yang sah ialah yang sesuai dengan tuntutan akad atau memperkuat tuntutan akan atau yang ditetapkan syariat atau telah menjadi adat kebiasaan. Arti sesuai dengan tujuan akad ialah sesuai dengan hukum-hukum asasi yang ditetapkan syariat buat setiap akad, baik berdasarkan teks dari syariat maupun hasil penelitian ahli hukum Islam.

Contoh syarat yang sah yang sesuai dengan tuntutan akad ialah seperti penjual mensyaratkan kepada pembeli agar menyerahkan bayarannya.

Contoh syarat yang memperkuat tuntutan akad ialah seperti penjual mensyaratkan agar pembeli mengadakan penjamin.

Contoh syarat yang ditetapkan syariat ialah seperti salah seorang dari yang melakukan akad mensyaratkan khiyar (hak meneruskan akad atau membatalkannya).

Contoh syarat yang telah menjadi adat kebiasaan ialah seperi pembeli mensyaratkan kepada penjual agar memperbaiki barang yang dibelinya (garansi) dalam masa tertentu, begitu juga seperti pembeli mensyaratkan agar penjual mengantarkan barang yang dibeli ke rumah pembeli.[39]

2) Syarat yang fasid

Syarat yang fasid ialah selain empat syarat di atas, tetapi hanya menguntungkan salah satu pihak seperti penjual tanah mensyaratkan boleh menanaminya selama satu tahun atau mensyaratkan agar pembeli meminjaminya sejumlah uang.

Syarat yang fasid dalam tukar menukar harta seperti jual beli, sewa menyewa, dan sebagainya, mengakibatkan rusaknya akad tukar menukar harta.[40]

3) Syarat yang batal

Syarat yang batal ialah tidak termasuk salah satu syarat yang sahih dan juga tidak mengandung manfaat buat salah satu pihak yang mengadakan akad, tetapi bahkan merugikan salah satunya, seperti penjual mensyaratkan kepada pembeli agar tidak menjual barang yang dijualnya kepadanya atau tidak menghibahkannya kepada siapapun.

Syarat yang batal tidak diakui, karena itu akadnya sendiri tetapi sah.[41]

b. Mazhab Hambali

Mazhab Hambali memperbolehkan semua syarat , kecuali dua hal, yaitu :

1) Syarat yang bertentangan dengan tuntutan akad seperti penjual mensyaratkan agar pembeli tidak menjual barang yang dibelinya sama sekali.

2) Syarat yang dilarang atau menyalahi hukum Tuhan dan Rasul-Nya seperti dua akad disatukan dalam satu akad seperti penjual mensyaratkan kepada pembeli agar menyewakan rumah kepada seseorang.[42]

7. Syarat-Syarat Rukun Akad

Jelas dari rukun-rukun akad di atas bahwa akad mempunyai unsur-unsur pokok yang disebut rukun-rukun akad. Setiap rukun akad mempunyai syarat-syarat tertentu. Tanpa terpenuhi syarat-syaratnya, maka berarti rukun-rukunnya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana mestinya, sehingga mengakibatkan akad menjadi tidak sah.

  1. Unsur pertama : عاقدان (‘aqidani)

Unsur yang paling penting demi terwujudnya suatu akad ialah عاقدان (‘aqidani atau dua pihak yang mengadakan akad). Demikian menurut pandangan mayoritas fuqaha. Namun tidak orang cakap melakukan akad. Ada yang tidak cakap melakukan akad apa saja, ada yang cakap melakukan sebagian akad saja, dan ada yang cakap melakukan semua akad.

Secara umum yang sah mengadakan akad ialah yang mempunyai ahliyyah (kecakapan hukum). Yang mempunyai kecakapan demikian terbagi kepada dua golongan : (1) yang mempunyai ahliyyah sendiri (kecakapan hukum sendiri) untuk mengadakan akad, tanpa tergantung pada yang lain. Dan (2) yang mempunyai ahliyyah (kecakapan hukum) melalui wilayah (wewenang) yang sah untuk mengadakan akad sebagai wakil orang lain. Karena itu perlu dibahas tentang ahliyyah dan wilayah.

Titik tolak pembagian tersebut ialah pandangan Islam kepada nilai ucapan pernyataan seseorang berbeda-beda dari segi kecakapan membuat akad. Dalam hal ini Islam membagi nilai ucapan pernyataan manusia kepada tiga kelompok.

1) Ada orang yang ucapannya tidak bernilai dalam akad, sehingga ucapannya tidak melahirkan akad.

2) Ada orang yang ucapannya mempunyai pengaruh terbatas dalam pembetukan sebagian akad, karena ucapannya masih tergantung pada kehendak orang lain.

3) Ada orang yang ucapannya mempunyai pengaruh penuh dalam pembentukan semua akad, sehingga ucapannya tidak tergantung lagi pada kehendak orang lain.

Perbedaan-perbedaan tersebut berpijak pada ada atau tidak adanya dua unsur pada diri seseorang, yaitu unsur اهلية (ahliyyah atau kecakapan) dan unsur ولاية (wilayah atau kewenangan).

1) أهلية (ahliyyah atau kecakapan)

a) Pengertian أهلية (ahliyyah atau kecakapan)

Arti أهلية (ahliyyah atau kecakapan) ialah kepatutan. Namun dalam istilah (technically) fiqh Islam, pengertian أهلية (ahliyyah atau kecakapan) lebih tertentu, yaitu kecakapan seseorang memperoleh hak yang sah bagi dirinya, memikul kewajiban, serta sahnya tindakannya.

Fiqh Islam membagi kecakapan kepada dua bagian, yaitu kecakapan yang disebut أهلية وجوب (ahliyyatu wujub atau kecakapan wujub) dan kecakapan yang disebut أهلية أداء (ahliyyatu ada’ atau kecakapan ada’)

Pertama : اهلية وجوب (ahliyyah wujub atau kecakapan wujub)

Ahliyyah (kecakapan) wujub adalah kepatutan seseorang memperoleh hak seperti memperoleh ganti rugi atas miliknya yang dirusak orang lain dan memikul kewajiban seperti kewajiban membayar harga barang yang dibelinya.[43]

Jadi kecakapan wujub ini mengandung dua faktor, yaitu positif dan negatif.

Faktor positif, ialah kecakapan seseorang memperoleh hak seperti ia menjadi creditor (orang yang memberi pinjaman).

Faktor negatif, yaitu kecakapan seseorang memikul kewajiban atau iltizam (memikul hak orang lain atas dirinya), seperti ia menjadi debitor (orang yang berutang).

Faktor yang mewujudkan unsur ahliyyah wujub pada diri manusia ialah kehidupan atau sifat kemanusiaan itu sendiri. Jadi tidak ada hubungan dengan usia atau akal atau kedewasaan. Sehingga setiap orang, termasuk janin yang masih dalam kandungan ibunya dan orang gila, mempunyai ahliyyah wujub. Jadi ahliyyah wujub, dalam pandangan fiqh Islam, mulai ada sejak adanya orang. Fiqh Islam memandang orang sudah ada sejak terbentuknya janin dalam perut ibunya sampai mati.

Hanya saja ahliyyah wujub terbagi kepada dua bagian yaitu ahliyyah kecakapan yang tidak sempurna dan kecakapan yang sempurna (penuh).

a. اهلية وجوب (ahliyyah wujub atau kecakapan wujub) tidak sempurna

Kecakapan wujub yang tidak sempurna ialah kecakapan seseorang memperoleh hak, sementara itu ia tidak cakap memikul kewajiban. Kecakapan yang tidak sempurna ini dimiliki janin yang masih dalam perut ibunya, artinya belum lahir.

Ketidaksempurnaan kecakapan janin karena dua sebab, yaitu :

Pertama, janin mungkin akan hidup. Kemungkinan tersebut karena ada kemungkinan ia lahir dalam keadaan mati. Sebab itu statusnya tidak ada dan ia tidak memperoleh hak apa-apa.

Namun dari segi lain ada kemungkinan ia lahir dalam keadaan hidup. Sebab itu ia mempunyai hak sebagai manusia.

Adanya dua kemungkinan tersebut, hidup atau mati, membuat posisi janin tidak layak mendapat hak. Akan tetapi mengingat janin tersebut benar-benar ada dalam perut ibunya, secara fakta atau dalam pandangan hukum, maka ia mempunyai hak untuk mendapatkan sebagian hak, meskipun kehidupannya seperti manusia umumnya belum terwujud.

Kedua, janin yang masih dalam perut ibunya dipandang masih sebagian dari ibunya. Ia bergerak bersama gerak gerik ibunya. Sehubungan dengan ini Allah Ta’ala memberlakukan padanya sebagian hukum yang berlaku pada ibunya, seperti ia ikut menjadi merdeka apabila ibunya diberi kemerdekaan oleh tuannya.[44] Meskipun demikian, posisi janin siap berpisah dari ibunya sehingga mempunyai kehidupan yang sempurna.[45]

Mengingat posisi janin sebagai bagian dari ibunya dan kesiapannya terpisah dari ibunya untuk hidup sendiri, maka Allah Ta’ala memberinya sebagian hak saja.

Sesuai dengan hal tersebut, maka kecakapan janin masih kurang sempurna, karena sebab timbulnya hak pada seseorang adalah karena salah satu dari dua sebab, yaitu pertama, karena perbuatannya sendiri, dan kedua, diwajibkannya atas dirinya, baik dengan ucapannya sendiri atau ucapan walinya. Kedua hal tersebut tidak terwujud dari janin. Ia tidak mempunyai perbuatan yang mewajibkan atau tidak mewajibkan ganti rugi. Ia juga belum mempunyai ucapan yang dapat menimbulkan hak. Ia juga tidak mempunyai wali yang diberi wewenang oleh hukum menggunakan ucapannya untuk menetapkan hak bagi janin.

Namun demikian, janin mempunyai sebagian hak yang tidak memerlukan kabul (pernyataan penerimaan) dari padanya, seperti hak keturunan dari orang tuanya, hak waris dari kerabatnya, dan hak mendapatkan apa yang diwasiatkan kepadanya. Bahkan menurut mazhab Hanafi janin juga berhak memperoleh hasil wakaf. Sementara mazhab Syafii berpendapat janin tidak berhak memperoleh hasil wakaf.[46]

Akan tetapi janin tidak mempunyai hak yang penetapannya memerlukan ijab dan kabul, karena janin sendiri tidak dapat mengucapkan ijab dan kabul. Dipihak lain hukum tidak memberikan wewenang kepada seorangpun untuk mengucapkan ijab atau kabul atas nama janin. Seandainya walinya melakukannya atas nama dirinya (janin) maka tidak sah.[47]

b. اهلية وجوب (ahliyyah wujub atau kecakapan wujub) sempurna

Yaitu kecakapan seseorang untuk menerima hak dan memikul kewajiban. Ada dua hal yang perlu dianalisa di sini. Pertama, kecakapan wujub sempurna dalam bidang akidah, ibadat, dan sanksi. Kedua, kecakapan wujub dalam bidang harta.

(1) Kecakapan wujub dalam bidang akidah, ibadat, dan sanksi

Manusia belum memiliki kecakapan wujub dalam bidang akidah, ibadat, dan sanksi, kecuali setelah baligh.

Karena itu orang yang belum baligh tidak diwajibkan melaksanakan ibadat-ibadat yang wajib dan tidak dijatuhi sanksi kaerna tidak melaksanakannya.[48] Namun Islam mewajibkan walinya mendidiknya.

(2) Kecakapan wujub dalam bidang harta

Kecakapan wujub dalam bidang harta telah dimiliki setiap orang sejak ia lahir dalam keadaan hidup. Karena itu semua orang mempunyai kecakapan wujub yang penuh dalam bidang harta seperti anak kecil, orang gila.

Akan tetapi mereka belum mempunyai hak dalam melakukan akad. Namun Islam memberikan jalan untuk melaksanakan kepentingan-kepentingan mereka dengan cara mengadakan sistem perwalian wali dan memberi walinya hak mengadakan akad atas nama mereka, sehingga kepentingan-kepentingan mereka tidak terhambat. Caranya sebagai berikut :

(a) Tanggung jawab orang yang telah mempunyai kecakapan wujub secara penuh, cakap (pantas) menerima semua kewajiban yang timbul dari tindakan-tindakan hukum yang dilakukan walinya. Apabila ia dewasa, ia tidak dapat menolak kewajiban yang timbul dari tindakan walinya, selama tindakan walinya dalam batas wewenang yang diizinkan hukum syariat. Misalnya ia wajib membayar harga barang yang dibeli walinya atas namanya.

(b) Ia wajib menunaikan kewajiban harta semacam pajak yang disebut dalam istilah fiqh العشر (al ‘ushr atau 10 %).

(c) Ia juga wajib menunaikan zakat. Demikian menurut pendapat jumhur (mayoritas) ahli fiqh Islam, karena zakat lebih banyak mengandung unsur perbekalan ketimbang ibadat semata-mata.

(d) Ia wajib memberi nafkah familinya dalam rangka tolong menolong dan menghindari kesenjangan sosial dalam satu keluarga.

(e) Ia wajib mengganti barang yang dirusaknya.[49]

Ringkasnya, dalam hal yang menyangkut persoalan harta, maka anak kecil, orang gila dan ma’tuh mempunyai tanggung jawab yang sama dengan tanggung jawab orang yang dewasa, selama hal yang menyangkut persoalan harta tersebut tidak mengandung unsur ibadat semata-mata[50] dan akidah. Adapun yang melaksanakannya adalah walinya atau pemegang wasiat atas dirinya atas namanya.[51]

Apakah ada hubungan antara kecakapan wujub yang sempurna dan tidak sempurna dengan pembuatan akad? Sebenarnya tidak ada hubungan antara keduanya. Karena kecakapan wujub, baik yang sempurna maupun tidak sempurna, tidak mempunyai pengaruh dalam pembuatan akad.

Buktinya, ada orang yang mempunyai kecakapan wujub yang sempurna namun tetap dipandang tidak cakap membuat akad, karena pembuatan akad memerlukan adanya kecakapan ada’ sebagaimana yang dijelaskan.

Sebab itu anak yang mumayyiz (yang telah berusia sekitar tujuh tahun), misalnya, telah mempunyai kecakapan wujub yang sempurna. Akan tetapi apabila ia mengadakan akad atau melakukan suatu tindakan hukum, baik yang menguntungkan dirinya seperti menerima hibah atau wasiat, atau yang tidak menguntungkan dirinya, seperti ia menyumbangkan sebagian hartanya kepada orang lain, maka akad dan tindakannya tersebut tidak sah, karena ucapannya (kata-katanya) yang mengandung pernyataan menerima atau memberi tidak diakui oleh hukum syariat, sebab ia belum mampu menyadari hakikat akad atau tindakannya.[52]

Kedua : اهلية أداع (ahliyyah atau kecakapan ada’)

Bagian kedua , ialah kecakapan ada’ yaitu kecakapan seseorang melakukan perbuatan yang diakui oleh hukum dan menimbulkan akibat hukum, baik perbuatan tersebut dalam bidang ibadat maupun muamalat.

Contohnya ialah orang yang dibebani suatu kewajiban, kemudian ia laksanakan, maka perbuatannya tersebut menggugurkan kewajibannya. Apabila ia melakukan suatu kejahatan,[53] baik atas diri manusia atau harta kekayaan, maka perbuatannya tersebut ditetapkan sebagai kejahatan dan dijatuhi sanksi. Begitu juga apabila ia mengadakan akad dengan orang lain, seperti jual beli, sewa menyewa, dan sebagainya, maka akadnya dipandang sah menurut hukum, selama memenuhi syarat-syarat yang ditentukan syariat.[54]

Jadi akibat pertama dari adanya kecakapan ada’ ialah tindakan-tindakannya, baik ucapan maupun perbuatan, begitu pula peribadatan, dipandang sah, apabila dilaksanakannya menurut semestinya.

Jelaslah bahwa apabila ucapan seseorang diakui sebagai sebab menetapkan hak baginya atau menimbulkan kewajiban atas dirinya, maka berarti ia mempunyai kecakapan ada’. Sebaliknya, apabila ucapan seseorang tidak diakui sebagai sebab menetapkan hak baginya atau menimbulkan kewajiban atas dirinya, maka berarti ia tidak mempunyai kecakapan ada’.

Dari sini dapat diketahui bahwa anak kecil yang belum mumayyis , begitu pula orang gila, tidak mempunyai kecakapan ada’, karena ucapan (kata-kata) mereka tidak diakui hukum syariat, sehingga tidak layak menjadi sebab timbulnya hak bagi diri mereka sendiri begitu juga bagi orang lain.

Sebabnya ialah ucapan (kata-kata) yang dipandang sah menimbulkan hak tersebut ialah ucapan (kata-kata) dari orang yang memahami tujuannya, seperti ia mengerti bahwa menjual barang mengakibatkan lepasnya barang yang dijualnya dari miliknya dan harga yang dibayarkan kepadanya menjadi miliknya.

Namun demikian kejahatan yang dilakukan anak-anak dan orang gila, baik atas jiwa maupun harta kekayaan, dipandang sebagai kejahatan. Sanksinya harus diselesaikan walinya, seperti memberikan ganti rugi. Atau diselesaikan oleh anak itu sendiri, dengan cara menunda pelaksanaannya sampai anak tersebut baligh.[55]

Kecakapan ada’ terbagi kepada dua bagian, yaitu kecakapan ada’ sempurna dan tidak sempurna.

a. Kecakapan ada’ tidak sempurna

Kecakapan ada’ tidak sempurna ialah kecakapan seseorang melakukan sebagian tindakan saja, sementara itu ia dipandang tidak mempunyai kecakapan melakukan tindakan lain, karena pelaksanaannya masih memerlukan pendapat orang lain.[56]

Pada prinsipnya, anak-anak yang mumayyiz (telah mencapai usia sekitar tujuh tahun) telah memiliki kecakapan ada’, akan tetapi kurang sempurna, karena akalnya belum sempurna.

Yang menyebabkan kurang sempurna akalnya dua kemungkinan. Mungkin karena belum mencapai usia baligh, yaitu usia yang menjadi tanda kesempurnaan akal, seperti anak-anak mumayyiz (telah mencapai usia sekitar tujuh tahun). Mungkin juga karena akalnya telah sempurna, begitu juga usianya telah cukup, namun dalam tindakan-tindakannya terdapat tanda-tanda yang menunjukkan ia kurang pandai dalam mengatur harta, seperti anak-anak mumayyiz yang ma’tuh yaitu lemah akal dan kurang pandai memilah-milah antara yang mana yang patut dan tidak patut. Begitu juga orang safih yaitu melakukan tindakan-tindakan yang merugikan hartanya.[57]

b. Kecakapan ada’ sempurna

Kecakapan ada’ sempurna ialah kecakapan seseorang untuk melakukan tidakan-tindakan yang diakui syariat tanpa tergantung pada pandangan orang lain.

Kecakapan ada’ yang sempurna ini dimiliki orang yang baligh dan berakal serta tidak berada di bawah perwalian karena suatu sebab. Orang seperti ini mempunyai kebebasan melakukan tindakan pada hartanya sepanjang mengikuti cara-cara yang sah menurut syariat, karena akal dan kedewasaan sudah cukup untuk mengontrol tindakan-tindakannya dalam batas-batas yang sesuai dengan kepentingannya. Tidak ada yang melarangnya melakukan sesuatu kecuali hak orang lain menikmati kemerdekaan dan hak-haknya pula secara penuh, sepertinya.[58]

b) Fase-fase kecakapan dan hambatan-hambatannya

Setelah membahas dua macam kecakapan, yaitu kecakapan wujub dan kecakapan ada’, akan dibahas pula fase-fase dua kecakapan tersebut, dan selanjutnya hambatan-hambatan yang merintangi dua macam kecakapan tersebut.

Fase-fase kecakapan. Dari analisa para ahli ushul fiqh dan ahli fiqh, dapat disimpulkan bahwa kecakapan manusia sejak janin dalam kandungan ibunya sampai dewasa, melalui lima fase. Secara garis besar Islam menjadikan baligh sebagai pemisah antara dua fase kehidupan manusia. Dan Islam menjadikan baligh sebagai tanda berakal.[59]

Sehubungan dengan ini, akan dibahas fse-fase kecakapan manusia, menurut pandangan Islam, baik sebelum maupun sesudah baligh.

Pertama : Fase janin. Fase janin ialah sejak mulai kehamilan sampai ia lahir. Pada fase ini janin mempunyai kecakapan wujub tidak sempurna dan berhak memperoleh empat hak yang sangat penting, yaitu hak keturunan, hak waris, hak wasiat, dan hak hasil wakaf. Namun janin tidak mempunyai kecakapan ada’ dan tanggung jawab.[60]

Kedua : Fase thufulah (sejak lahir sampai tamyiz, usia 7 tahun). Anak pada fase ini mempunyai kecakapan wujub yang sempurna.

Dari segi harta

Ia berhak memperoleh hak seperti memiliki barang yang dibeli walinya atas namanya. Ia juga memikul kewajiban penuh seperti memberi ganti pada akad tukar menukar dalam bidang harta, membayar hutang, mengganti kerugian orang lain akibat perbuatannya, memberi nafkah kerabatnya, membayar pajak, dan membayar zakat.

Namun tidak dibebankan atas hartanya kewajiban-kewajiban agama yang mengandung unsur sanksi seperti membayar diyat (semacam denda yang wajib dibayar keluarga secara gotong royong akibat kejahatan salah seorang anggota keluarga).[61]

Dari segi ada’

Seorang anak sejak lahir sampai usia mumayyiz belum mempunyai kecakapan ada’. Karena itu ia tidak dibebani menjalankan kewajiban ibadat, karena pelaksanaan kewajiban ibadat terikat dengan kemampuan akal.

Ucapannya belum dinilai memadai. Karena itu semua akad yang dilakukannya batal, meskipun bermanfaat baginya seperti menerima langsung hibah atau wasiat. Meskipun demikian anak tersebut berhak mendapatkan hibah dan wasiat. Untuk itu hendaklah walinya yang mengucapkan pernyataan menerima hibah atau wasiat atas namanya.[62]

Apabila ia melakukan kejahatan seperti pembunuhan, pemukulan, pemotongan bagian tubuh, ia tidak berhak dijatuhi sanksi jasmani seperti qishash[63] dan kurungan, tetapi dibebankan atas hartanya dengan cara memberikan ganti rugi korban, baik ganti rugi atas kerusakan pada diri atau harta, demi menghormati dan memelihara harta dan jiwa orang lain.

Jika ia membunuh orang tuanya, ia tetap berhak mendapat waris dari pusaka orang tuanya.[64]

Demikian hukum yang berlaku pada anak sejak lahir sampai usia mumayyiz.

Ketiga : Fase tamyiz (delapan tahun sampai baligh berakal). Arti tamyiz ialah anak mulai dapat membedakan antara yang baik dan buruk, manfaat dan tidak manfaat, mengetahui makna kata-kata secara umum. Misalnya ia mulai memahami bahwa menjual berarti memindahkan kepemilikan harta dan membeli berarti mendatangkan hak milik.

Anak-anak dalam fase ini mempunyai kecakapan yang belum sempurna. Ibadat-ibadat yang dilakukannya sudah sah seperti shalat. Ia juga berhak melakukan sendiri sebagian akad harta seperti menerima hibah atau sedekah, begitu juga jual beli, tetapi masih tergantung pada izin walinya.

Akan tetapi hukum memandangnya belum cakap melakukan perbuatan yang merugikannya seperti menyumbangkan sebagian hartanya.

Keempat : Fase baligh. Berdasarkan ayat-ayat Al Quran[65] dan Sunnah Nabi Muhammad saw orang yang baligh dibebani melaksanakan semua aturan agama.

Rasulullah saw bersabda :[66]

رفع القلم عن ثلاثة : عن المجنون المغلوب على عقله حتى يبرأ, و عن النائم حتى يستيقظ, و عن الصبى حتى يحتلم

“Telah diangkat pena tentang 3 hal, yaitu orang gila yang kehilangan akalnya hingga ia sadar, orang yang tidur hingga ia bangun, dan seorang bayi hingga ia bermimpi (baligh).”

Dengan demikian ia mempunyai kecakapan melaksanakan tugas-tugas keagamaan seperti wajib beriman kepada enam rukun iman, wajib beriman kepada lima rukum Islam. Ia juga wajib melaksanakan shalat, puasa, zakat, haji, menerapkan perintah amar ma’ruf dan nahi mungkar, menghormati harta, jiwa manusia, dan menjauhi larangan-larangan.

Demikian dari segi tugas-tugas agama. Dari segi perdata, ia mempunyai kecakapan penuh, sehingga semua tindakannya mengenai harta dilaksanakan. Ia juga berhak mengurus hartanya sendiri.[67]

Kelima : Fase rusyd (fase kecakapan yang paling sempurna). Arti rusyd ialah dari segi duniawi, orang yang dapat menggunakan harta secara baik, yaitu pandai mengatur harta dan pandai mengembangkannya, meskipun dilain pihak ia pernah melakukan maksiat.

Keadaan seperti ini tidak dimiliki orang secara sama, sebab dipengaruhi lingkungan dan budaya. Mungkin ada orang yang telah mencapai fase kecakapan yang paling sempurna sebelum baligh atau bersamaan dengan baligh atau malah sesudahnya.

Karena orang yang telah baligh tetapi belum mencapai fase kecakapan yang paling sempurna, berarti kecakapannya tetap belum sempurna, sehingga dalam penggunaan hartanya. Ia tetap berada di bawah perwalian. Akibatnya tindakan-tindakannya di bidang harta tidak boleh dilaksanakan.[68]

Hambatan-hambatan kecakapan. Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa kecakapan ada’ merupakan asas akad (kontrak). Namun kecakapan ada’ seseorang menjadi hilang atau berkurang atau merubah sebagian hukumnya ketika mengalami hambatan-hambatan. Para ahli ushul al fiqh membagi hambatan kepada dua bagian, pertama, hambatan-hambatan samawi (alami), dan kedua, hambatan-hambatan muktasabah (akibat perbuatan).

Pertama : Hambatan-hambatan samawi (alami). Hambatan-hambatan samawi (alami) ada enam,[69] yaitu :

Gila. Status hukumnya ialah tidak mempunyai kecakapan ketika dalam keadaan gila. Sehingga tindakan-tindakannya tidak berarti, tidak berpengaruh, dan batal, sama dengan anak-anak yang belum mencapai fase tamyiz.

‘Atah ialah lemah akal yang menimbulkan lemah kesadaran sehingga pembicaraannya menjadi tidak normal. Kadang-kadang pembicaraannya seperti orang waras dan kadang-kadang seperti orang gila. Namun ia bersifat tenang. Status hukumnya sama dengan anak-anak yang mumayyiz, artinya mempunyai kecakapan yang tidak sempurna.

Ighma’, yaitu mirip dengan tidur, tetapi tidak normal, karena daya akalnya tidak normal. Karena itu status hukumnya sama dengan orang tidur. Ucapan-ucapannya tidak diakui.

Naum (tidur). Akalnya normal. Tetapi ucapan-ucapannya sama dengan ucapan orang yang ighma’.

Sakit diambang maut, yaitu sakit yang menghambat penderitanya melakukan pekerjaan-pekerjaan biasa, kemudian tidak berapa lama (sebelum satu tahun) berakhir dengan kematiannya. Ini dalam keadaan tidak bertambah parah. Jika sakitnya bertambah parah, maka waktu sakitnya dihitung sejak bertambah parah, meskipun lebih dari satu tahun.

Yang dapat dipandang sakit membawa maut ialah apabila mempunyai dua unsur. Pertama, biasanya sakitnya membawa maut. Kedua, berhubungan dengan kematian penderitanya.

Status penderita sakit maut ialah tidak melenyapkan kecakapan wujub dan kecakapan ada’, karena akalnya tetap normal. Sehingga ucapannya tetap diakui seperti dalam akad jual beli, hibah, sewa menyewa dan lain-lain. Akan tetapi ia diletakkan di bawah perwalian dan dilarang melakukan sebagian perbuatan pada hartanya demi melindungi hak waris dan hak kreditor.

Perbudakan. Perbudakan merupakan hambatan samawi. Sekarang perbudakan telah tiada.

Kedua : Hambatan-hambatan muktasabah (akibat perbuatan). Hambatan-hambatan muktasabah ialah perbuatan seperti sukr (mabuk) dan safah.

Sukr ialah mabuk. Mabuk dapat terjadi karena sesuatu yang halal seperti minum obat atau minum sesuatu yang haram seperti minum minuman keras. Mayoritas ulama membedakan antara keduanya. Ucapan orang yang mabuk karena sesuatu yang halal tidak melahirkan kewajiban, sehingga akadnya tidak sah.

Namun ucapan orang yang mabuk karena sesuatu yang haram diakui, sebagai sanksi atas perbuatannya.

Safah ialah suatu keadaan yang menimpa seseorang sehingga mendorongnya melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan tuntutan akal sehat dan hukum seperti menghambur-hamburkan harta. Menurut Abu Hanifah, safah bisa terjadi meskipun dalam kebajikan seperti menghambur-hamburkan buat pembangunan masjid, sekolah dan tempat penampungan.

Penderita safah tetap mempunyai kecakapan, akan tetapi dilarang melakukan sebagian tindakan. Mayoritas ahli fiqh berpendapat boleh meletakkan penderita safah di bawah perwalian demi melindungi kepentingannya dan hartanya, sehingga ia tidak menjadi orang miskin dan peminta-minta. Statusnya sama dengan anak yang belum mencapai usia tamyiz. Al Quran menjelaskan :[70]

ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التى جعل الله لكم قياما

“Janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya,[71] harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan.”

Abu Yusuf, Malik, Syafii, dan Ahmad, berpendapat keadaan safah harus berdasarkan putusan Hakim.[72]

2) ولاية (wilayah atau kewenangan)

Pengertian wilayah (boleh juga disebut walayah). Wilayah menurut istilah fiqh Islam ialah wewenang yang diberikan syariat Islam, yang memungkinkan pemegangnya melakukan akad, tindakan-tindakan hukum dan melaksanakan akibat hukum akad.

Hubungan wilayah dengan akad. Perwujudan akad, begitu pula pelaksanaan dan penjelmaan akibat-akibat hukumnya, memerlukan pelaku (orang yang mengadakannya) yang mempunyai kecakapan ada’ dan mempunyai wilayah (wewenang) melakukan akad, baik ia dapat melakukannya sendiri atau sebagai wali atau pemegang wasiat atas orang lain.

Adanya ahliyyah ada’ merupakan syarat terwujudnya akad. Karena itu akad yang dilakukan orang yang tidak mempunyai ahliyyah ada’ adalah batal.

Adapun walayah merupakan syarat terlakasananya akad dan perwujudan akibat-akibat hukumnya. Artinya tidak tergantung lagi pada persetujuan orang lain.

Macam-macam wilayah. Wilayah yang perlu dibahas di sini ialah wilayah perwakilan, yaitu seseorang memegang wewenang mengurus kepentingan orang lain.

Wilayah perwakilan bermacam-macam. Ada wilayah ikhtiariyah, yaitu perwakilan. Artinya pemberian mandat kepada orang lain untuk melakukan dan memelihara. Ada lagi wilayah ijbariyah (wajib), yaitu pemeberian mandat dari syariat atau pengadilan untuk bertindak buat kepentingan qashir[73], seperti wilayah ayah atas anaknya yang masih kecil atau wilayah washi (orang yang ditunjuk mahkamah).

Sumber wilayah ayah adalah syariat Islam. Adapun sumber wilayah washi adalah mahkamah.

Wilayah perwakilan ijbariyyah (wajib) terbagi kepada dua, yaitu perwalian atas jiwa dan perwalian atas harta.

Perwalian atas harta ialah pengawasan atas urusan anak yang belum memiliki kecakapan ada’ dalam bidang harta, meliputi menjaga harta, mengembangkan harta, mengadakan akad, dan melakukan tindakan-tindakan hukum berkaitan dengan hartanya.

Orang yang berhak mendapat perwalian. Perwalian berlaku atas anak kecil yang qashir, orang gila, orang ‘atah, dan orang yang safah.

Syarat-syarat wali. Tugas wali cukup berat, karena menyangkut pengurusan harta dan pekerjaan-pekerjaan orang lain, dan tindakan-tindakan wali berpengaruh dalam akad. Karena itu wali khusus seperti ayah, kakek, dan wali umum seperti Kadi, harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Ia harus memiliki kecakapan ada’ yaitu baligh dan berakal. Ia harus mempunyai agama yang sama dengan orang yang di bawah perwaliannya. Ia juga harus adil, karena tujuan perwalian ialah untuk mewujudkan kepentingan orang yang di bawah perwaliannya. Ia juga harus mengutamakan kepentingan orang yang di bawah perwaliannya, sesuai dengan firman Allah ta’ala :[74]

ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتى هى أحسن

“Janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa.”

Wewenang wali. Wali hanya boleh melakukan hal-hal yang dapat mewujudkan kepentingan orang yang di bawah perwaliannya seperti memelihara, mengurus dan menginvestasikan hartanya. Wali juga harus membatasi pengeluaran buat biaya orang yang di bawah perwaliannya pada hal-hal yang sangat perlu saja.

Di pihak lain wali tidak boleh melakukan hal-hal yang menimpakan kerugian mahdah bagi orang yang di bawah perwaliannya. Contohnya tindakan yang menimpakan kerugian mahdah ialah seperti menyumbangkan harta orang yang di bawah perwaliannya.[75]

  1. Unsur kedua : معقود عليه (ma’qud ‘alaihi)

Ma’qud ‘alaihi ialah Obyek Akad. Obyek Akad dapat berupa benda seperti dalam akad jual beli, gadai, hibah atau manfaat seperti dalam akad sewa menyewa atau bukan benda seperti perempuan dalam perkawinan.

Syarat Obyek Akad ada empat, yaitu :

1) Ada ketika akad berlangsung

Karena itu tidak sah mengadakan akad atas yang tidak ada seperti menjual anak hewan yang masih dalam kandungan induknya, karena ada kemungkinan ia lahir dalam keadaan mati. Akad jual beli seperti itu adalah batal.

Dasar syarat ini ialah larangan Rasulullah Muhammad saw menjual sesuatu yang belum ada seperti anak hewan dalam kandungan induknya dan sesuatu yang belum dimiliki.

Namun para ahli fiqh memberikan pengecualian dari asas tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada tersebut beberapa akad seperti akad salam, ijarah, musaqah dan istishna’. Semua akad tersebut adalah akad jual beli barang yang belum ada barangnya ketika akad. Alasan mereka ialah karena syariat Islam sendiri mensahkan akad-akad tersebut, di samping melindungi kepentingan dan tradisi yang berlaku dalam masyarakat.

Sesuai dengan syarat ini timbul persoalan tentang jual beli buah-buahan. Para fuqaha’ memperbolehkan jual beli buah jika buahnya sudah dalam keadaan dapat dimanfaatkan.

2) Sah menjadi Obyek Akad

Para ahli fiqh sepakat hendaklah ma’qud alaihi terdiri dari harta, dimiliki dan mempunyai nilai harta.

Karena itu tidak sah dan batal :

Menjual barang yang bukan harta seperti bangkai dan darah, begitu pula tidak sah menghibahkan, mewakafkan atau mewasiatkannya, karena yang bukan harta yidak dapat dimiliki.

Menjual atau menghibahkan sesuatu yang bukan milik penjual dan pemberi hibah, seperti menjual ikan yang masih bebas dalam sungai atau burung yang masih bebas di udara, demikian juga tidak sah menjual sarana umum seperti jalan raya, jembatan, dan lain-lain, karena sarana-sarana tersebut pada asasnya bukan dimiliki orang tertentu.

Menjual sesuatu yang tidak mempunyai nilai harta seperti khamar dan babi di lingkungan kaum muslimin.[76]

3) Dapat diserahkan waktu akad

Semua ahli fiqh sepakat hendkalah objek akad diserahkan waktu akad. Jadi akad tidak batal apabila tidak dapat menyerahkannya, meskipun ada dan dimiliki yang mengadakan akad.

Karena itu tidak sah menjual hewan yang lepas dari kandangnya, begitu pula tidak sah menjadikannya sebagai rahn, menyewakan, menghibahkan, mewakafkan dan lain sebagainya.[77]

4) Tertentu dan diketahui pihak yang mengadakan akad

Syarat ini berdasarkan hadis Rasulullah Muhammad saw yang melarang jual beli gharar dan yang tidak jelas.

Pengetahuan kedua pihak dapat terwujud dengan menunjukkan barang yang menjadi objek akad dengan isyarat atau melihatnya ketika akad atau sebelumnya dalam batas waktu barang tersebut belum berubah.

Pengertian gharar lebih umum dari majhul (tidak diketahui). Setiap yang tidak diketahui adalah majhul, tetapi tidak setiap yang majhul (tidak diketahui) adalah gharar, karena gharar dapat terjadi tanpa disertai kejahilan, seperti membeli hewan yang sedang lari tetapi diketahui sifatnya.

5) Suci

Yang dimaksud dengan suci di sini ialah bukan najis dan terkena najis. Dasar pandangan ini ialah asas bahwa semua yang boleh dimanfaatkan menurut syariat boleh memperjualbelikannya.

Karena itu pendukung syarat ini memandang jual beli barang yang najis ternajis yang tidak dapat disucikan adalah batal.

Contoh barang yang najis ialah seperti :

1. Anjing, meskipun terlatih, karena terdapat larangan memperjualbelikannya.

2. Bangkai.

3. Darah.

4. Sampah.

5. Binatang melata.

6. Hewan buas yang tidak dimakan dagingnya, seperti singa, serigala.

7. Burung yang suka melukai seperti nisr (elang/garuda), crow (gagak), kite.

Adapun contoh yang terkena najis dan tidak dapat disucikan ialah seperti cuka, sirup, gula dan susu.

Namun pendukung pandangan ini memperbolehkan memperjualbelikan hal-hal yang masih menjadi perbedaan pendapat di kalangan fuqaha seperti keledai, kucing, burung untuk berburu, dan burung yang mempunyai suara yang merdu.

Syarat ini didukung oleh para fuqaha kecuali pendukung mazhab Hanafi. Fuqaha mazhab Hanafi sendiri tidak mensyaratkan barang yang diperjualbelikan harus suci. Karena itu mereka memperbolehkan menjual benda-benda :

1) Najis seperti rambut babi, kulit bangkai untuk dimanfaatkan, kecuali yang terdapat larangan seperti khamr, babi, bangkai, dan darah.

2) Hewan buas.

3) Benda yang terkena najis yang masih dapat dimanfaatkan selain dimakan.[78]

i. الغلط (ghalath) sebagai kendala objek akad

الغلط (ghalath ialah kesalahan. Kesalahan mungkin terjadi pada zat (jenis) objek akad atau pada sifat objek akad.

Kesalahan yang terjadi pada zat (jenis) objek akad ialah seperti seseorang membeli perhiasan yang diduganya adalah emas tetapi ternyata tembaga atau kaca. Di sini terjadi kesalahan dari pembeli.

Cara penyelesaiannya ialah kesalahan pada zat (jenis) objek akad tersebut mengakibatkan batalnya akad, karena tidak sesuai dengan maksud pembeli. Jadi sama dengan akad pada sesuatu yang tidak ada subjeknya.

Adapun kesalahan pada sifat yang diinginkan ialah seperti seseorang membeli baju warna hitang tetapi ternyata wana bajunya abu-abu.

Cara penyelesaiannya ialah kesalahan pada sifat tersebut mengakibatkan akad jual belinya tidak mengikat pihak yang merasa bahwa objek akadnya salah (tidak sesuai dengan maksudnya). Artinya, ia mempunyai hak khiyar (memilih antara menerima (melanjutkan) akad atau membatalkannya), karena sifat yang diinginkannya tidak terpenuhi, hal mana menjadi kendali pada keridhaannya.

Penyelesaian ini berlaku pada akad yang mungkin difasakh (diputus), seperti pada akad tukar menukar harta benda. Termasuk dalam hal ini akad dengan seseorang tertentu, seperti dokter spesialis, tetapi ternyata bukan dokter yang dimaksud. Maka penyelesaiannya ialah pihak yang merasa tertipu mempunyai hak khiyar seperti tersebut di atas.

Apabila terjadi pada akad yang tidak mungkin difasakh (diputus), seperti perkawinan, maka penyelesaiannya menurut mazhab Hanafi ialah akadnya sendiri menjadi sah, artinya tidak boleh diputus.

Namun Ahmad bin Hambal (pendiri mazhab Hambali) berpendapat lain. Contohnya seorang laki-laki kawin dengan perempuan yang terpelajar, tetapi ternyata tidak terpelajar. Penyelesaiannya, menurut Ahmad bin Hambal, laki-laki tersebut mempunyai hak memfasakh (membubarkan) akad perkawinannya dan ia tidak wajib memberinya mahar.[79]

ii. Tadlis atau taghrir sebagai kendala objek akad

Tadlis atau taghrir ialah rayuan dan tipuan kepada orang agar mau mengadakan akad karena yang mempunyai dugaan kuat bahwa akadnya menguntungkannya, padahal tidak demikian. Artinya tadlis atau taghrir mengandung pemalsuan hakikat objek akad atau mengandung tipu muslihat mengenai sifat objek akad untuk membujuk agar mau melakukan akad, padahal sebenarnya tidak demikian.

Tadlis terbagi kepada tadlis perbuatan, tadlis perkataan dan tadlis tidak membukakan hakikat.

Tadlis perbuatan ialah melakukan sesuatu pada objek akad supaya tampak beda, artinya pemalsuan sifat objek akad seperti meletakkan bagian yang baik pada bagian atas atau mengecat furniture supaya tampak baru.

Tadlis perkataan ialah seperti bohong yang dilakukan salah satu pihak yang mengadakan akad atau dilakukan orang yang bekerja pada salah satu pihak yang mengadakan akad sampai mendorong pihak lain mau mengadakan akad yang mengandung tipu muslihat, seperti penjual mengatakan kepada pembeli nilai barang ini lebih tinggi, tidak ada bandingnya di pasar.

Akad seperti itu dilarang oleh hukum Islam karena mengandung tipuan, akan tetapi tidak berpengaruh pada akad itu sendiri, kecuali jika disertai tipuan yang besar. Dalam keadaan disertai tipuan besar, maka pihak yang ditipu berhak membatalkan akad, demi menyelamatkan dirinya dari kerugian, artinya ia sebagai pihak yang ditipu diberi hak khiyar memfasakh akad jual belinya, disebabkan adanya tipu daya yang disertai rayuan.

Kemudian ada lagi tadlis yang disebut tadlis menyembunyikan hakikat (keadaan yang sesungguhnya). Tadlis inilah yang biasanya disebut dalam ilmu fiqh tadlis. Jadi istilah tadlis dalam ilmu fiqh maksudnya ialah menyembunyikan hakikat (keadaan yang sesungguhnya). Pengertiannya ialah tidak menjelaskan cacat yang pada objek akad (barang) atau pada pembayarnya.

Contohnya ialah penjual rumah tidak menjelaskan kepada pembeli keretakan yang terjadi pada dinding rumahnya.

Tadlis seperti yang ketiga ini haram, karena Rasulullah Muhammad saw menegaskan orang yang menipu kita tidak golongan kita.

Cara penyelesaiannya ialah pihak yang ditipu diberi hak yang disebut khiyar al ‘aibi (hak memilih karena cacat). Artinya ia boleh menerima akad atau mengurungkannya.[80]

iii. الغبن (ghaban) disertai التغرير (taghrir/tipuan)

Pengertian istilah الغبن (ghaban) di kalangan fuqaha (ahli fiqh) ialah tidak terwujudnya keseimbangan antara objek akad (barang) dan harganya, seperti harganya lebih rendah atau lebih tinggi dari yang sesungguhnya. Sedangkan التغرير (taghrir/tipuan) ialah memberikan keunggulan pada barangnya yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya.

Ghaban ada dua macam, yaitu sedikit dan banyak. Ghaban sedikit ialah seperti seseorang membeli sebuah barang dengan harga Rp 1.000,-, sedangkan menurut penilaian orang yang ahli harganya hanya sekitar Rp 900,-. Adapun ghaban besar ialah penilaian si ahli yang jauh lebih murah. Misalnya seseorang membeli rumah. Menurut yang ahli harganya yang sebenarnya hanya sekitar seperlima dari harga yang dibayar pembeli.

Ghaban sedikit tidak berpengaruh pada akad, artinya tidak boleh dijadikan alasan untuk mengurungkan akad, karena sering terjadi sehingga sulit menghindarinya. Biasanya masyarakat sangat toleran terhadap ghaban yang sedikit.

Adapun ghaban yang besar berpengaruh pada sikap ridha orang yang mengadakan akad, sehingga melenyapkan rasa ridhanya. Namun terdapat perbedaan pendapat di kalangan fuqaha tentang apakah yang tertipu berhak memfasakh akad.

Mazhab Hanafi berpendapat ghaban yang besar tidak berpengaruh, sehingga yang tertipu tidak berhak mengembalikan barang yang dibelinya dengan harga yang tidak sebanding, kecuali jika dalam akadnya terdapat tipu daya, seperti penjual memberikan keunggulan pada barangnya yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Ghaban seperti itu menunjukkan kesalahan orang yang tertipu.

Mazhab Syafii berpendapat ghaban seperti itu tidak berpengaruh pada akad. Ia hanya membuktikan ketidakpandaian pihak yang tertipu. Orang yang pandai tentu bertanya lebih dahulu kepada orang yang ahli harga barang.

Mazhab Hambali berpendapat ghaban seperti itu membuat akad tidak mengikat, artinya pihak yang tertipu berhak memfasakh akad.[81]

iv. Khiyar

Khiyar ialah orang atau pihak yang melakukan akad berhak meneruskan akad atau mengurungkannya (membatalkannya). Dalam ilmu fiqh terdapat banyak macam khiyar, tidak kurang dari tujuh belas macam.

Sumber khiyar bermacam-macam. Ada yang bersumber dari syariat sendiri seperti khiyar ‘aib (hak pilih karena cacat) dan khiyar rukyah (hak pilih ketika melihat barang). Ada pula yang bersumber dari orang atau pihak yang mengadakan akad sendiri seperti khiyar syarat (hak pilih yang ditetapkan sebagai persyaratan). Sebagai contoh disebutkan berikut ini khiyar syarat dan khiyar ‘aib.

Khiyar syarat ialah kedua atau salah satu dari yang melakukan akad atau selain keduanya mempunyai hak membatalkan atau melanjutkan akad dalam masa tertentu, seperti pembeli mensyaratkan kepada penjual : “Saya beli barang ini dari anda tetapi beri saya waktu tiga hari.”

Tujuan penetapan khiyar syarat ialah untuk menghindari ghaban (tidak terwujudnya keseimbangan antara objek akad (barang) dan harganya.

Khiyar ‘aib ialah salah satu dari orang atau pihak yang melakukan akad mempunyai hak meneruskan atau membatalkan akad apabila mendapatkan cacat pada barang atau bayarannya yang tidak diketahuinya pada waktu akad dilangsungkan.

Dasar khiyar ini ialah sabda Rasulullah Muhammad saw yang menyebutkan bahwa seorang muslim tidak boleh menjual barang yang ada cacatnya kecuali setelah menjelaskan cacatnya kepada calon pembelinya.

v. Akad perpindahan hak milik

Akad yang berhubungan dengan perpindahan hak milik bermacam-macam seperti jual beli, hibah, wasiat, mengolah lahan tidur, dan syuf’ah. Kita ambil sebagai contoh jual beli.

Arti jual beli ialah tukar menukar harta dengan tujuan memilikkan. Demikian disebutkan Asy Syarbini dalam bukunya Mughni Al Muhtaj.[82]

Dasar hukum bolehnya jual beli ialah Al Quran, hadis Rasulullah Muhammad saw dan ijma’. Dalam Al Quran ditegaskan bahwa Allah Ta’ala menghalalkan jual beli (Al Baqarah ayat 275).

و أحل الله البيع و حرم الربا

“Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

Ketika Rasulullah Muhammad saw ditanya tentang usaha yang terbaik untuk mencarai rizki, ia menjelaskan ialah usaha sendiri dan jual beli yang jujur (tidak mengandung tipu daya dan pengkhianatan). Di samping Al Quran dan Hadits tersebut, para fuqaha juga sepakat mengenai kehalalan hukum jual beli.

Hikmah jual beli ialah mempermudah masyarakat memenuhi kebutuhannya. Apalagi manusia saling membutuhkan sehingga tidak dapat hidup sendirian.

Imam Syafii merumuskan hukum jual beli dalam kalimat yang singkat, yaitu “Pada asasnya hukum jual beli adalah boleh kecuali yang dilarang oleh Rasulullah Muhammad saw.”

Pelaksanaan jual beli harus memenuhi unsur-unsur asasinya yang disebut rukun, yaitu yang melakukan akad, objek akad (yang diperjualbelikan) dan pernyataan (ijab dan kabul). Masing-masing rukun mempunyai syarat-syarat tertentu dan harus dipenuhi.

Dalam buku-buku fiqh terdapat istilah hukum, istilah ini digunakan pada akad jual beli juga. Misalnya digunakan dalam kalimat “hukum akad jual beli.” Pengertian kata hukum dalam kalimat tersebut bukan halal atau haram, akan tetapi akibat yang akan terjadi dari akad jual beli. Karena itu dalam buku-buku fiqh kita temukan penjelasan sebagai berikut : “Hukum akad jual beli ialah berpindahnya kepemilikan. Barang yang dibeli menjadi milik pembeli, sedangkan bayaran yang diberikan pembeli kepada penjual menjadi milik penjual.”

vi. Akad yang berhubungan dengan penggunaan manfaat

Di antara akad yang berhubungan dengan penggunaan manfaat ialah al ijarah yang biasanya diterjemahkan dengan sewa menyewa.

Dasar hukum bolehnya sewa menyewa disebutkan dalam Al Quran (Surah Ath Thalaq ayat 6). Ia juga disebutkan dalam sabda Rasulullah Muhammad saw, di antaranya dalam perintahnya agar membayar upah pekerja sebelum kering keringat. Para fuqaha mengatakan perintah tersebut mengandung indikasi bahwa upah mengupah (sewa menyewa) adalah sah.

Pelaksanaan sewa menyewa juga memerlukan unsur-unsur pokok yang disebut rukun sewa menyewa. Menurut mayoritas fuqaha rukunnya ada empat, yaitu penyewa, yang menyewa, pernyataan, upah dan manfaat. Masing-masing rukun tersebut mempunyai syarat-syarat.

Menurut para fuqaha, objek akad dalam sewa menyewa pada hakikatnya adalah manfaat. Karena itu sewa menyewa disebut akad manfaat. Ia juga jual beli manfaat bukan jual beli benda.

Bila diteliti, pembahasan para fuqaha tentang akad sewa menyewa sangat menekankan pada unsur kejelasan mengenai berbagai segi sewa menyewa, seperti kejelasan yang disewa (seperti rumah), masanya, pekerjaanya (dalam upah mengupah), kemudian harus dapat dilaksanakan, dibenarkan hukum, dan lain-lain.

  1. Unsur ketiga : صيغة (shighah)

صيغة (pernyataan) akad (kontrak). Semua ahli hukum Islam sependapat mengenai pernyataan ‘aqd (kontrak) sebagai rukun ‘aqd (kontrak). Pernyataan ini disebut dalam istilah fiqh dengan shighah.

Arti shighah ialah pernyataan yang mewujudkan akad. Pernyataan ini dipandang sah dengan menggunakan kata-kata yang dapat menunjukkan kehendak (keinginan) pihak yang mengadakan akad mengadakan akad.[83]

Pada asasnya yang dapat menunjukkan kehendak (keinginan) mengadakan akad (transaksi) ialah perkataan.[84] Namun hukum Islam mengakui juga pengganti perkataan seperti tulisan, isyarat yang dapat dipahami, utusan, dan perbuatan. Semua itu pantas untuk mewujudkan transaksi sebagai pengganti perkataan.[85]

Mengapa harus ada pernyataan? Sebabnya ialah karena Al Quran dan Sunnah Nabi Muhammad saw menetapkan syarat asasi sahnya akad ialah suka sama suka. Suka sama suka adalah urusan hati yang tidak diketahui. Karena perlu sesuatu yang dapat melahirkan rasa suka sama suka tersbut, yaitu ijab dan kabul.

Sebab itu para ahli fiqh memberikan perhatian besar terhadap pembahasan tentang ridha.

1) Pengertian Ijab dan Qabul

Arti ijab dalam bahasa Arab ialah menetapkan. Menurut istilah para ahli fiqh Islam ialah pernyataan yang pertama dari yang berhak memilikkan (barang yang dijual), baik penjual maupun pembeli.

Contoh dari penjual ialah seperti penjual lebih dahulu mengatakan kepada pembeli : “Saya jual barang ini kepada anda dengan harga ……”. Pernyataan penjual ini disebut ijab.

Contoh dari pembeli seperti pembeli lebih dahulu mengatakan kepada penjual : “Saya beli barang ini dari anda dengan harga ……”. Penjual menjawab : “Saya jual barang tersebut kepada anda.” Atau penjual mengatakan : “Saya suka menjualnya kepada anda.” Pernyataan penjual tersebut adalah ijab, meskipun timbul lebih dahulu ari pernyataan qabul dari pihak pembeli. Adapun jawabannya disebut qabul.[86]

2) Syarat-syarat Ijab dan Qabul

Adanya ijab dan qabul harus ada hubungan maknawi. Hubungan maknawi ini dapat terwujud dengan beberapa syarat.

Syarat Pertama : Kejelasan indikasi ijab dan qabul

Hendaklah ijab dan qabul mempunyai indikasi yang jelas menunjukkan kehendak kedua pihak yang mengadakan akad (transaksi), seperti kata-kata yang digunakan dalam ijab dan qabul pada setiap akad (transaksi) mengandung petunjuk yang jelas, baik menurut kebiasaan atau bahasa, tentang jenis akad (transaksi) yang dimaksud kedua pihak yang mengadakan akad (transaksi), karena akad-akad (transaksi) dapat berbeda objek dan hukumnya.[87]

Kejelasan indikasi suatu kata tergantung pada masing-masing bahasa. Seandainya tidak diketahui dengan jelas bahwa kedua pihak mengadakan akad (transaksi) itu sendiri, maka tidak mungkin memaksa salah satunya atau keduanya agar melakukan sesuatu.

Para ahli fiqh menganalisa secara panjang lebar mengenai kata-kata yang pantas digunakan untuk akad (transaksi). Oleh karena kebanyakan buku-buku fiqh ditulis dalam bahasa Arab, maka pembahasannya terpusat dalam bahasa Arab.

Ada tiga bentuk kata-kata bahasa Arab yang dipersoalkan dalam akad (transaksi), yaitu kata kerja masa lampau (fi’il madhi), kata kerja masa sekarang (fi’il mudhori’), dan kata kerja perintah (fi’il amar).

a. Kata kerja masa lampau (fi’il madhi)

Para ahli fiqh sepakat tentang sahnya menggunakan kata kerja masa lampau (fi’il madhi) dalam bahasa Arab, karena berindikasi lebih kuat mewujudkan tujuan akad (transaksi), yaitu membuat akad (transaksi) pada saat kata itu diucapkan. Sehingga akad (transaksi) terwujud ketika itu juga tanpa harus ada niat atau tanda lain. Sebab masyarakat yang memahami bahasa Arab sudah mengerti bahwa kata kerja masa lampau mengandung makna melakukan akad (transaksi) ketika diucapkan dan karena berindikasi adanya kehendak yang tegas mengadakan akad (transaksi), tanpa mengandung kemungkinan makna lain.

Contoh kata kerja masa lampau (fi’il madhi) ialah seperti بعت (saya jual), اشتريت (saya beli), رهنت (saya gadaikan), اعرت (saya pinjam), قبلت (saya terima).

b. Kata kerja masa sekarang (fi’il mudhori’)

Mayoritas ahli fiqh memandang sah menggunakan kata kerja masa sekarang atau masa akan datang (fi’il mudhori’), selama diperkuat tanda mengadakan akad (transaksi) pada saat diucapkan, bukan merupakan janji akan membeli barang, karena kata kerja masa sekarang (fi’il mudhori’) yang diperkuat tanda mengadakan akad (transaksi) pada saat diucapkan mengungkapkan kehendak pihak yang mengadakan akad (transaksi) untuk membuat akad (transaksi) dan kesukaannya akan akad (transaksi) tersebut. Kehendak dan ridha (kesukaan) tersebut merupakan inti yang mensahkan akad (transaksi) tersebut. Sebab fungsi ungkapan hanyalah sekadar wasilah untuk mengetahui adanya ridha pihak-pihak yang mengadakan akad (transaksi). Apablia ridhanya telah diketahui, maka akad (transaksi) terwujud secara sah.

c. Kata kerja perintah (fi’il amar)

Mayoritas ahli fiqh berpendapat boleh menggunakan kata kerja perintah (fi’il amar) dalam shighah akad (transaksi). Kata kerja perintah (fi’il amar) mengungkapkan apa yang akan terjadi pada masa akan datang. Apabila seorang penjual mengatakan kepada seseorang : “belilah buku ini dari saya dengan harga ……”, lalu orang tersebut menjawab : “saya terima”, maka shighah akad (transaksi) sudah sah.

Di antara contoh kata kerja perintah ialah seperti “juallah kepada saya”, “belilah dari saya”, “sewakanlah kepada saya”, “ambillah dari saya dengan harga ……”.

d. Kata pertanyaan

Mayoritas ahli fiqh Islam berpendapat tidak sah akad (transaksi) dengan kata pertanyaan, seperti pembeli mengatakan kepada penjual : “akapah anda menjual kepada saya?” atau “mudah-mudahan anda menjual kepada saya”, kemudian penjual menjawab : “saya jual kepada anda”, kecuali jika pembeli mengatakan lagi kepada penjual “saya beli”. Jika terjadi demikian, maka akad (transaksi) mereka sah.

Syarat Kedua : Kesesuaian antara ijab dan qabul

Hendaklah subjek ijab dan qabul sesuai yaitu menunjukkan persesuaian dan pertemuan dua kehendak dan keinginan. Apabila qabul tidak sesuai dengan ijab, seperti penjual mengatakan : “saya jual rumah saya ini kepada anda dengan harga seratus juta rupiah”, kemudian pembeli mengatakan : “saya beli mobil anda dengan harga seratus juta rupiah”, maka akad (transaksi) jual beli antara keduanya tidak sah, karena tidak terwujudnya persesuaian antara ijab dan qabul, kecuali jika penjual menjawab lagi : “saya terima”.

Begitu pula tidak sah jika penjual mengatakan : “saya jual rumah saya ini kepada anda dengan harga dua ratus juta rupiah”, kemudian pembeli menjawab : “saya beli rumah anda dengan harga 50 juta rupiah”, kecuali jika penjual mengatakan lagi : “saya terima”.

Syarat Ketiga : Adanya hubungan antara qabul dan ijab

Arti qabul berhubungan ijab ialah timbulnya qabul berhubungan dengan ijab di tempat akad (transaksi), jika kedua pihak yang mengadakan akad (transaksi) hadir di tempat akad (transaksi) berlangsung.

Hubungan antara qabul dan ijab dapat terwujud dengan terwujudnya beberapa hal sebagai berikut :

a. Tidak terjadi penarikan kembali ijab

Untuk sahnya hubungan qabul dengan ijab, hendaklah pihak yang memberikan ijab tetap dalam pendiriannya mengadakan akad (kontrak) sampai pihak lain menerimanya. Jika pihak yang memberikan ijab menarik kembali keinginannya mengadakan akad (kontrak), maka akad (kontrak)nya menjadi batal.

Mayoritas ahli fiqh Islam sependapat bahwa pihak yang memberikan ijab mempunyai hak menarik kembali keinginannya, selama pihak lain belum menyatakan qabul.

b. Akad-akad pengecualian

Namun demikian ada akad (kontrak) yang mengikat pihak yang telah mengucapkan ijab, meskipun pihak lain belum menyatakan qabul, atau meskipun pihak lain menolaknya. Pengikatan tersebut bukan karena karakter akad (kontrak) yang tidak mungkin ditarik kembali, seperti pernyataan sumpah atau menggugurkan atau pernyataan lain yang tidak dapat ditarik kembali.[88]

c. Salah satu pihak tidak menunjukkan keengganan

Maksudnya ialah salah satu pihak tidak menunjukkan penghentian akad (kontrak). Antara ijab dan qabul dipandang tidak berhubungan apabila terjadi hal-hal tertentu, di antaranya:

1) Pihak yang telah menyatakan ijab meninggalkan tempat akad (kontrak) sebelum pihak lain menyatakan qabul.

2) Atau sebaliknya pihak yang seharusnya memberikan qabul pergi dari tempat akad (kontrak) setelah ada ijab.

3) Kedua pihak mengerjakan hal lain yang tidak ada hubungan dengan akad (kontrak).[89]

Apabila terjadi salah satu dari hal di atas, pernyataan ijab menjadi batal.

d. Masing-masing pihak mengetahui pernyataan yang lain

Pada setiap akad (kontrak) harus terwujud hubungan dan persesuaian kehendak kedua pihak yang mengadakan akad (kontrak). Hubungan dan persesuaian kehendak tersebut terwujud dengan pengetahuan kedua pihak mengenai ketetapan pihak lain. Jadi pihak yang menerima harus mengetahui ijab dari pihak lain. Begitu juga pihak yang menyatakan ijab harus mengetahui qabul pihak lain.

Untuk mengetahui memerlukan pemahaman akan maksud masing-masing pihak. Pemahaman ini hanya terwujud dengan menguasai bahasa yang digunakan kedua pihak. Dari sini timbullah pembahasan para ahli hukum Islam tentang bahasa. Apabila ada ijab dan qabul dengan bahasa yang tidak dipahami maksunya oleh kedua pihak, maka akad (kontrak) tidak sah. Karena tanpa dipahami, berarti tidak terwujud pertemuan kehendak kedua pihak.

e. Majlis akad (kontrak) sama

Majlis akad (kontrak) ialah tempat kedua pihak yang mengadakan akad melakukan perundingan. Apabila salah seorang dari kedua pihak telah menyatakan ijab, tetapi pihak lain telah pergi sebelum menyatakan qabul, maka ijab tersebut menjadi batal.

Akad melalui telepon. Para fuqaha memandang akad melalui telepon adalah sah, karena pengertian majlis akad (kontrak) sama bukan berada pada satu tempat, tetapi pihak-pihak mengadakan akad berbicara tentang akad dalam masa yang sama.

  1. Unsur keempat : موضوع العقد (akibat hukum dari akad/kontrak)

Akibat akad (kontrak) dalam setiap akad (kontrak) selalu sama, perbedaan akibatnya hanya terletak pada jenis akad (kontraknya).

Akibat hukum dari akad (kontrak) jual beli ialah pindahnya kepemilikan barang yang dijual kepada pembelinya, disertai imbalan. Dalam akad (kontrak) sewa menyewa ialah memiliki manfaat benda yang disewa, disertai imbalan. Dalam hibah berpindahnya kepemilikan barang yang dihibahkan kepada yang diberi hibah, tanpa imbalan (secara cuma-cuma).

1) Akibat hukum dan motivasi

Akibat hukum tidak sama dengan الباعث (ba’its/motivasi). Motivasi adalah tujuan pribadi dari orang yang mengadakan kontrak, seperti motivasi menjual barang untuk menghindari zakat.

Mungkin yang mendorong seseorang menjual barangnya adalah kebutuhannya kepada uang atau rasa tidak senang lagi kepada barangnya atau ingin mendapat untung atau ingin membeli barang yang lama dengan barang yang baru atau ingin melarikan hartanya dari tangan orang yang mengutanginya atau dari ahli warisnya atau dari yang lainnya. Jadi motivasi orang melakukan sesuatu dapat berbeda-beda.

2) Pengaruh motivasi atas akad (transaksi)

Apakah motivasi akad (kontrak) berpengaruh pada sah atau tidak sahnya akad (kontrak)? Ada ahli fiqh yang berpendapat bahwa motivasi tidak dipedulikan oleh para ahli fiqh, sampai para ahli fiqh tersebut mengatakan bahwa akad (kontrak) penjualan tetap sah, meskipun untuk digunakan pada hal yang tidak sah, karena pada prinsipnya para ahli fiqh Islam tidak memperdulikan motivasi dalam akad (transaksi) jual beli.

Pandangan tersebut tidak mutlak benar, karena terbukti hasil ijtihad ahli fiqh dari para pendukung mazhab Maliki, Hambali, Abu Yusuf dan Muhammad Syaibani, menetapkan bahwa tidak sahnya motivasi pada akad (kontrak) mengakibatkan batalnya akad (kontrak) itu sendiri.

Pandangan tersebut tampak dalam contoh-contoh sebagai berikut :

a. Akad (transaksi) penjualan senjata kepada musuh.

Para ahli hukum Islam sepakat, kecuali Abu Hanifah, bahwa akad senjata kepada musuh, tidak sahnya karena akan memperkuat musuh.

b. Akad perkawinan untuk menghalalkan

Akad perkawinan laki-laki dengan perempuan yang dijatuhi talak tiga oleh suaminya dengan tujuan untuk menghalalkannya kembali dengan bekas suaminya yang telah menjatuhinya talak tiga, bukan untuk hidup dengannya sebagai suami isteri adalah tidak sah.

c. Wakaf debitor

Seorang mewakafkan hartanya sejumlah utangnya tidak boleh dilaksanakan, kecuali seizin pihak yang menghutanginya, agar supaya yang berhutang tidak mewakafkan hartanya dengan tujuan melarikannya dari wewenang yang menghutanginya. Demikian pendapat Abu Yusuf dan Al Hasan, yang kemudian didukung para ahli fiqh mazhab Hanafi mutakhir.[90]

Pandangan tersebut mempunyai hubungan dengan kaidah (asas) fiqh yang berbunyi : الأمور بمقاصدها (nilai amal perbuatan terletak pada tujuan melakukannya).





[1] Dr. Adnan Khalid At Turkmany, Dhawabith Al ‘Aqd Fi Al Fiqh Al Islamy, (Jeddah : Dar As Syurq), 1981, hal. 13

[2] Penulisan kata ‘aqd ini menggunakan ejaan yang dikenal dalam bahasa Indonesia yaitu akad.

[3] Surah Al Maidah ayat 1

[4] Lih. Penjelasan Ath Thabary dalam Tafsir Ath Thabary, (Kairo : Dar Al Ma’arif), IX, hal. 449

[5] Dr. Az Zuhaily, Al Fiqh Al Islamy, (Damaskus : Dar Al Fikr), IV, hal. 80

[6] Dr. Muhammad Yusuf Musa, Al Fiqhu Al Islamy, (Kairo : Dar Al Kutub Al Haditsah), hal. 320

[7] Ibid., hal. 321

[8] Dr. Mushtafa Ahmad Zarqa’, Al Madkhal Al Fiqh Al ‘Am, (Damaskus : Al Adib), tahun 1967, II, hal. 288

[9] Ibid.

[10] Dr. Adnan Khalid At Turkmany, op.cit., hal. 18

[11] Pengertian mubah di sini ialah harta yang belum ada orang yang memilikinya dan tidak ada larangan dari Islam untuk memilikinya seperti air di sungai dan ikan di laut. (Lih. Dr. Az Zuhaili, Al Fiqh Al Islami, IV hal. 69)

[12] Dr. Adnan Khalid At Turkmany, op.cit., hal. 19

[13] Dr. Mushtafa Ahmad Zarqa’, op.cit., hal. 289

[14] Dr. Adnan Khalid At Turkmany, op.cit., hal. 18-19

[15] Dr. Mushtafa Ahmad Zarqa’, op.cit., hal. 291

[16] Dr. Az Zuhaili, op.cit., IV, hal. 234, Dr. Az Zarqa, op.cit., I, hal.567

[17] Riwayat Bukhari dan Muslim

[18] Surah Al Jumuah ayat 9

[19] Dr. Az Zuhaili, op.cit., hal. 242, Dr. Az Zarqa’, op.cit., I, hal. 569

[20] Surah An Nisa’ ayat 29

[21] Dr. Az Zarqa, op.cit., hal. 467

[22] Riwayat Ibnu Majah

[23] Dr. Adnan Khalid At Turkmany, op.cit., hal. 14

[24] Ibid, hal. 13

[25] Dr. Az Zarqa’, op.cit., hal. 577

[26] Dr. Az Zarqa’, op.cit., hal. 578

[27] Muhammad Yasin Al Fadani, Al Fawaid Al Janiyyah, (Beyrut : Dar Al Basyair), hal. 377

[28] Dr. Az Zhuaily, Ushul Al Fiqh Al Islamy, (Damaskus : Al ‘Ilmiyyah), I, hal. 100

[29] Ibid.

[30] Dr. Az Zarqa, op.cit., I, hal. 302

[31] Ibid., I, hal. 306

[32] Ibid., I, hal. 304

[33] Ibid., I, hal. 306

[34] Surah An Nisaa ayat 29

[35] Riwayat Ibnu Majah

[36] Dr. Az Zarqa, op.cit., hal. 467

[37] Arti Al Andalusy ialah berasal dari Spanyol

[38] Dr. Az Zuhaili, op.cit., IV, hal. 198-200

[39] Ibid., IV, hal. 203

[40] Ibid., IV, hal. 204

[41] Ibid., hal. 205

[42] Ibid., hal. 207

[43] Dr. Az Zuhaily, op.cit., IV, hal. 117

[44] Hukum ini berlaku ketika dunia masih dilanda sistem perbudakan dahulu.

[45] Dr. Adnan Khalid At Turkmany, op.cit., hal. 76

[46] Dr. Az Zuhaily, op.cit., IV, hal. 118-119

[47] Ibid., IV, hal. 119

[48] Dr. Adnan Khalid At Turkmany, op.cit., hal. 79

[49] Ibid., hal. 81

[50] Sebagian ahli fiqh memandang zakat adalah persoalan harta yang mengandung unsur ibadat semata-mata, karena itu mereka berpendapat harta orang yang belum baligh, orang gila dan ma’tuh, tidak dikenakan wajib zakat.

[51] Dr. Adnan Khalid At Turkmany, loc.cit.

[52] Ibid., hal. 82

[53] Dalam hukum pidana positif terdapat tiga istilah yaitu pelanggaran, kesalahan dan kejahatan. Istilah ‘kejahatan’ dalam hukum pidana Islam tidak dibeda-bedakan. Ketiganya disebut ‘kejahatan’. Kejahatan dalam istilah hukum pidana Islam disebut ‘jinayah’ atau ‘jarimah’.

[54] Dr. Adnan Khalid At Turkmany, loc.cit.

[55] Ibid.

[56] Ibid., hal. 83

[57] Ibid.

[58] Ibid.

[59] Ushul al fiqh adalah sebuah ilmu yang membahas tentang hukum, mencakup Hakim yaitu yang berwenang membuat hukum, hukum, yang dibebani melaksanakan hukum, sumber hukum, metode penetapan hukum, dan mujtahid (ahli hukum).

[60] Dr. Az Zuhaily, op.cit., IV, hal. 118 dan 123

[61] Dr. Adnan Khalid At Turkmany, op.cit., hal. 86

[62] Ibid.

[63] Qishash ialah sanksi yang sama dengan apa yang dilakukan terhadap korban. Jika korban luka, dijatuhi sanksi luka pula. Jika korban terbunuh, dijatuhi sanksi bunuh juga.

[64] Dr. Az Zuhaily, op.cit., IV, hal. 118 dan 124

[65] Lih. Antara lain surat An Nisaa ayat 6

[66] Riwayat Ahmad, Abu Daud dan Hakim dari Ali dan Umar.

[67] Dr. Az Zuhaily, op.cit., IV, hal. 118 dan 125

[68] Ibid., hal. 118 dan 125

[69] Dr. Musthafa Ahmad Az Zarqa, Al Madkhal, II, hal. 800

[70] Surah An Nisaa’ ayat 5

[71] Ialah orang yang belum baligh atau orang dewasa yang tidak dapat mengatur harta bendanya.

[72] Dr. Az Zuhaily, op.cit., IV, hal. 118 dan 129-130

[73] Qashir ialah orang yang belum memiliki kecakapan ada’. (Dr. Musthafa Ahmad Az Zarqa’, op.cit., II, hal. 816)

[74] Surah Al An’am ayat 152

[75] Dr. Az Zuhaily, loc.cit.

[76] Ibid., hal. 177

[77] Ibid., hal. 178

[78] Ibid., hal. 181 – 182

[79] Dr. Az Zuhaily, op.cit., hal. 216 – 217

[80] Ibid., IV, hal. 218

[81] Ibid., IV, hal. 221

[82] Asy Syarbini, Mughni Al Muhtaj, (Kairo : Al Halaby), II, hal. 2

[83] Dr. Turkmany, op.cit., hal. 31

[84] Ibid.

[85] Ibid.

[86] Ibid., hal. 33

[87] Ibid., hal. 34

[88] Ibid., hal. 44

[89] Ibid., hal. 43

[90] Ibid., hal. 27

One Response to Norma-Norma Akad (Kontrak) Dalam Fiqh Islam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: