Sumber-Sumber Fiqh dan Metode Ijtihad

Sumber-Sumber Fiqh

Dari sejarah fiqh dapat diketahui fiqh mempunyai sumber. Sumber asasi fiqh yang disebutkan di atas ada dua, yaitu Al Quran dan Sunnah. Jika tidak ditemukan dalam Al Quran dan Sunnah, maka para Sahabat ahli fiqh melakukan ijtihad dengan ra’yu.

Pengertian ijtihad dengan ra’yu dikalangan para sahabat ialah pengerahan maksimal kemampuan untuk membahas hukum Syariat tentang suatu kejadian yang tidak diterangkan hukumnya secara jelas dalam Al Quran dan Sunnah dengan menggunakan akal pikiran.

Kemudian para ahli fiqh dan ushululfiqh meneliti secara lebih rinci maksud ijtihad dengan ra’yu yang sering dilakukan para sahabat. Ternyata ijtihad dengan ra’yu yang mereka lakukan meliputi :

Menafsirkan nash (teks) Al Quran dan Sunnah, artinya menjelaskan maksud sebuah nash (teks) Al Quran dan Sunnah. Contohnya menafsirkan kata “Kalalah” dalam Al Quran. Allah Ta’ala menyebut kata “Kalalah” dalam dua ayat, di antaranya dalam firman-Nya :

يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة

“Mereka minta fatwa kepadamu (tentang kalalah). ‘Katakanlah Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah’.”

Abu Bakar Ash Shiddiq mengatakan : “Menurut penadapat saya kalalah adalah selain ayah dan anak. Pengertian tersebut adalah berdasarkan ro’yu saya.”[1] Metode yang digunakan Abu Bakar Ash Shiddiq dalam menafsirkan kata kalalah tersebut adalah penggunaan kata kalalah dalam bahasa Arab.

Menetapkan hukum dengan metode maslahat, qiyas, istihsan atau lainnya,[2] seperti sad adz dzari’ah.

Akhirnya istilah ra’yu jarang digunakan para ahli fiqh dan ushululfiqh sesudah masa Sahabat, karena mereka telah menelitinya lebih rinci dan lebih suka menggunakan hasil penelitian mereka yang telah mereka tuangkan dalam istilah-istilah yang populer, seperti maslahat, qiyas, istihsan, sad adz dari’ah, dan lain-lain.[3] Semua itu termasuk dalam ra’yu.

Dengan demikian ra’yu yang diakui dalam fiqh Islam bukanlah kemauan atau hawa nafsu ahli hukum, akan tetapi penelitian hukum yang mempunyai metode tertentu.[4]

Metode ijtihad

Untuk mengenal metode ra’yu, berikut ini kami jelaskan sebagian metode mereka.

1. Qiyas

Ketika mujtahid akan mengetahui hukum suatu kejadian tentu ia akan meneliti apakah dalam Al Quran terdapat nash (teks) yang menjelaskan hukumnya? Jika tidak ada, ia meneliti apakah dalam Sunnah terdapat nash (teks) yang menjelaskan hukumnya? Jika tidak ada, ia meneliti apakah terdapat ijma’ yang telah menetapkan hukumnya? Jika tidak ada, ia meneliti apakah ia dapat menetapkan hukumnya dengan qiyas. Arti qiyas ialah memberlakukan hukum yang sudah berlaku sebelumnya pada kejadian baru yang belum jelas hukumnya. Qiyas ini dapat diterapkan apabila antara kejadian yang lama dan yang baru terdapat persamaan dari segi illat (sebab timbul hukumnya).[5]

Artinya, qiyas hanya dapat diterapkan pada sesuatu yang mempunyai illat. Misalnya mengqiyaskan padi kepada kurma dari segi wajib mengeluarkan zakatnya, karena persamaan illatnya yaitu sebagai bahan makanan pokok. Illat seperti itu terdapat pada beras. Sebab itu mereka menetapkan bahwa beras wajib dikeluarkan zakatnya, karena persamaan illat dengan kurma.

Bagaimana jika ia tidak menemukan persamaan illat? Bolehkah ia menetapkan hukumnya dengan menggunakan metode maslahah mursalah? Inilah yang akan diuraikan dalam uraian selanjutnya.

2. Maslahah Mursalah

  1. Contoh Maslahah Mursalah

Dalam ilmu Ushululfiqh dikenal sebuah istilah مصالح مرسلة (mashalih mursalah) atau استصلاح (istishlah). Untuk memahami maksudnya berikut ini disebutkan tiga contoh.

i. Munasib (kemaslahatan) yang diakui

Dalam Islam terdapat hukum-hukum yang ditetapkan untuk melindungi agama Islam, jiwa manusia, akal manusia, keturunan manusia dan harta kekayaan manusia.

Misalnya jihad dan hukuman mati atas orang yang murtad diterapkan untuk melindungi agama Islam. Qishash ditetapkan untuk melndungi jiwa manusia dari upaya menyakiti dan membunuhnya. Diharamkannya meminum minuman untuk melindungi akal manusia dari mabuk. Sanksi potong tangan atas pencuri, begitu juga ganti rugi atas harta yang diambil dengan cara yang tidak sah untuk melindungi harta manusia dari kesewenang-wenangan orang lain. Diharamkannya zina untuk melindungi keturunan manusia. Diizinkan tidak puasa Ramadhan bagi orang musafir dan sakit untuk memberikan kemudahan bagi orang yang musafir dalam menjalankan ibadah puasa.

Semua ulama sepakat berpendapat bahwa semua tujuan-tujuan hukum tersebut, yaitu melindungi agama Islam, jiwa manusia, akal manusia, keturunan manusia dan harta kekayaan manusia, dapat dijadikan landasan penetapan hukum, karena penelitian membuktikan bahwa motivasi penetapan hukum-hukum Syariat Islam adalah untuk merealisasikan kemaslahatan bagi manusia atau menghindarkan kesulitan bagi manusia.[6]

ii. Munasib (kemaslahatan) yang tidak diakui

Rasulullah Muhammad saw menjelaskan sanksi atas orang yang senggama ketika melakukan puasa Ramadhan ada tiga, yaitu pertama, memerdekakan budak, jika tidak mampu harus puasa dua bulan berturut-turut, dan jika tidak mampu juga hendaklah memberi makan 60 orang miskin.

Bolehkan sanksi tersebut diatur sedemikian rupa untuk disesuaikan dengan pelanggarnya? Contohnya jika senggama tersebut dilakukan orang kaya tentu ia dapat membayar sanksi pertama yaitu pembebasan budak dengan mudah, sehingga ia dapat melakukan senggama beberapa kali. Bolehkah sanksinya ditukar dengan sanksi yang lebih berat yaitu puasa dua bulan berturut-turut demi mewujudkan kemaslahatan yaitu dapat mencegahnya melakukannya lagi?

Para ahli fiqh tidak memperbolehkannya, karena terdapat dalil yang menunjukkan bahwa Allah Ta’ala (Pembuat hukum Islam) tidak mengakui kemaslahatan tersebut, yaitu teks hadis Rasulullah saw di atas telah menentukan urutan sanksinya, yaitu pertama ialah membebaskan budak, meskipun puasa dua bulan mungkin akan lebih mampu mencegah melakukannya karena jauh lebih berat bagi pelanggarnya.[7]

Contoh lain ialah ketaatan secara berlebih-lebihan kepada agama Islam. Sikap seperti itu pernah dilakukan sebagian Sahabat Nabi di masanya, sampai-sampai mereka tidak makan untuk berpuasa secara terus menerus, tidak kawin, tidak tidur di malam hari untuk mengerjakan shalat.

Menurut akal, ketaatan secara berlebih-lebihan kepada agama Islam adalah maslahat (bermanfaat). Akan tetapi Rasulullah Muhammad saw tidak mau menerimanya. Buktinya sabda Rasulullah saw kepada mereka :

لا رهبانية فى الاسلام

“Tidak ada sistem kependetaan dalam Islam.”

Selanjutnya Rasulullah saw bersabda kepada para Sahabat yang melakukan perbuatan tersebut :

أما والله إنى لأخشاكم لله وأتقاكم له , لكنى أصوم وأفطر , وأصلى وأرقد , وأتزوج النساء , فمن رغب عن سنتى فليس منى (رواه البخارى ومسلم والنسائى)

“Demi Allah, saya lebih takut kepada Allah dari pada kamu, saya lebih takwa kepada Allah dari pada kamu. Meskipun demikian saya puasa dan berbuka, shalat, tidur dan kawin dengan perempuan. Siapa yang tidak suka dengan cara yang saya lakukan berarti ia tidak termasuk umatku.”

iii. Munasib (kemaslahatan) yang tidak diakui dan tidak ditolak

Ada pula munasib yang tidak ditemukan dalil yang menunjukkan bahwa Allah Ta’ala (Pembuat hukum) mengakuinya atau menolaknya, baik dalil berupa nash (teks) maupun ijma’ (konsensus) fuqaha’. Artinya tidak terdapat dalam Syariat Islam sesuatu yang menyetujuinya maupun yang menolaknya.

Bagian yang ketiga inilah yang menjadi bidang perbedaan pendapat di kalangan fuqaha’ tentang apakah boleh menjadikannya sebagai ta’lil (faktor) penetapan hukum.

Mazhab Maliki menyebut bagian ketiga ini dengan مصالح مرسلة (mashalih mursalah). Imam Haramain dari pendukung mazhab Syafii menyebutnya استدلال (Istidlal). Gazali dari pendukung mazhab Syafii juga menyebutnya استصلاح (Istishlah). Demikianlah beberapa nama yang diberikan para faqih, namun hakikatnya satu yaitu munasabah (kemaslahatan) yang tidak ditemukan dalil yang menunjukkan bahwa Allah Ta’ala (Pembuat hukum) mengakuinya atau menolaknya.

iv. Pembagian maslahah yang tidak diakui dan tidak ditolak

Untuk menentukan sikap, perlu diketahui lebih dahulu pembagian maslahah (manfaat) yang tidak ditemukan dalil yang menunjukkan bahwa Allah Ta’ala (Pembuat hukum) mengakuinya atau menolaknya kepada tiga bagian. Pembagian ini semata-mata ditinjau dari segi kekuatan maslahah itu sendiri.

§ Pertama, dharuriyyat, (mesti) yaitu maslahah (manfaat) yang menjadi landasan kehidupan keagamaan dan dunia bagi manusia. Artinya, apabila maslahah (manfaat) ini tidak terwujud, akan menimbulkan ketidakstabilan kehidupan manusia di dunia, dan selanjutnya akan lenyap pula kebahagiaan hidup di akhirat. Kemaslahatan yang termasuk dalam kelompok dharuriyyat ada lima, yaitu melindungi kelestarian agama Islam, jiwa manusia, akal manusia, keturunan manusia dan harta kekayaan manusia.

§ Kedua, hajiyyat (penting), yaitu kemaslahatan-kemaslahatan yang bertujuan mempermudah pelaksanaan hukum Islam. Apabila kemaslahatan yang tergolong hajiyyat (penting) tidak diterapkan, maka orang-orang Islam akan mengalami kesulitan dalam melaksanakan hukum-hukum Islam, meskipun tidak sampai mengganggu kehidupan itu sendiri.

Contohnya dalam bidang ibadat ialah Syariat Islam menetapkan hukum-hukum yang dapat memberikan keringanan (rukhshah) seperti memperbolehkan orang yang musafir dan lain-lain melakukan shalat qashar (menyingkatkan shalat dari empat rakaat menjadi dua rakaat) dan shalat jamak (menggabungkan waktu pelaksanaan dua shalat dalam satu waktu, seperti menggabungkan pelaksanaan waktu shalat Zhuhur dan ‘Ashar pada waktu Zhuhur atau waktu ‘Ashar).

Dalam bidang muamalat, Syariat Islam memperbolehkan bermacam-macam akad (kontrak), seperti jual beli, sewa menyewaf, upah mengupah, dan lain-lain. Diperbolehkannya bermacam-macam akad tersebut memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka, meskipun tidak mustahil dalam akad-akad (kontrak-kontrak) tersebut terkandung hal-hal yang mungkin akan mengecewakan seperti tipu daya. Namun seandainya akad-akad (kontrak-kontrak) tersebut dilarang, dengan alasan mungkin akan mengecewakan, tentu akan menimbulkan kesulitan-kesulitan dalam masyarakat.

§ Ketiga, tahsiniyyat (pelengkap), yaitu kemaslahatan-kemaslahatan yang bertujuan mewujudkan adat kebiasaan yang baik dan terpuji (moral), seperti bersuci ketika akan melakukan shalat, berpakaian yang baik, memakai harum-haruman, melarang makan makanan yang kotor, berlaku lemah lembut, memberikan perlindungan atas wanita dalam melaksanakan perkawinan dengan cara mewajibkan wali, dan lain sebagainya.

Ketiga macam maslahah di atas, yaitu dharuriyyat, hajiyyat dan tahsiniyyat, merupakan titik tolak bagi prinsip maslahat mursalah. Karena sudah menjadi kepercayaan bahwa Allah Ta’ala dalam menetapkan hukum-hukum selalu mengindahkan kemaslahatan manusia. Perhatian Allah Ta’ala tersebut bukan sebagai kewajiban-Nya, akan tetapi sebagai karunia-Nya kepada manusia.

Atas dasar kepercayaan tersebut banyak fuqaha’ yang menggunakan maslahah mursalah sebagai salah satu metode penetapan hukum.

  1. Pengertian Maslahah Mursalah[8]

Dari uraian di atas dapat simpulkan pengertian maslahah mursalah ialah manfaat-manfaat yang seirama dengan tujuan Allah Ta’ala (Pembuat hukum), akan tetapi tidak terdapat dalil (argumen) khusus yang menjelaskan bahwa manfaat tersebut diakui atau tidak diakui oleh Allah Ta’ala (Pembuat hukum). Dengan mengaitkan hukum dengan manfaat tersebut, maka akan dapat diwujudkan kemaslahatan bagi manusia atau akan dapat dihindarkan keburukan dari manusia.

Karena itu seorang mujtahid dapat menetapkan hukum suatu kejadian dengan qiyas. Artinya menyamakan hukumnya dengan hukum kejadian sebelumnya, karena persamaan illatnya. Ini dapat dilakukan mujtahid setelah mempelajari apakah dalam kejadian tersebut terdapat suatu illat yang telah menjadi dasar penetapan hukum kejadian sebelumnya. Apabila ia tidak dapat dipecahkan hukunya dengan qiyas, ia dapat menerapkan maslahah mursalah.

  1. Landasan Hukum Penerapan Maslahah Mursalah

Penerapan asas maslahah mursalah dalam Islam mempunyai landasan yang kuat dari Islam itu sendiri, di antaranya :

a. Penelitian membuktikan bahwa Allah Ta’ala dalam menetapkan hukum-hukum memperhatikan kemaslahatan manusia. Di antara buktinya ialah firman Allah Ta’ala :

وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين (الأنبياء : 107)

“Tiadalah Kami (Allah) mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.” (Al Anbiyaa’ : 107)

b. Ijtihad para sahabat dan para fuqaha’ sesudahnya tentang banyak kejadian tidak hanya perpegang pada asas qiyas, tetapi juga memperhatikan asas kemaslahatan. Di antara contohnya ialah :

§ Abu Bakar Ash Shiddiq menghimpun Al Quran dalam sebuah Mushhaf sesuai dengan saran Umar bin Khaththab. Umar bin Khaththab mengatakan : “Menhimpun Al Quran dalam satu Mushhaf adalah paling baik dan sesuai dengan kemaslahatan Islam.”

§ Umar bin Khaththab menjatuhkan hukuman mati atas sejumlah orang yang membunuh satu orang (pembunuhan masal), dengan alasan jika tidak dijatuhi sanksi qishash maka pembunuhan masal akan dijadikan alasan untuk menghindar dari qishash.

§ Para sahabat sepakat tentang mewajibkan tukang agar menjamin barang orang lain yang rusak ditangannya, demi mencegah timbulnya sikap memandang enteng hak milik orang lain yang sedang berada di tangan mereka.

  1. Syarat-Syarat Pelaksanaan Maslahah Mursalah[9]

Namun tidak dapat diingkari asas maslahah mursalah adalah ibarat pisau bermata dua. Ia dapat membawa unsur positif bagi perkembangan hukum Islam, sehingga berbagai perkembangan baru dalam masyarakat, terutama dalam bidang muamalat dapat dipecahkan Islam dari segi hukumnya.

Namun dipihak lain, maslahah dapat digunakan untuk menghancurkan Islam itu sendiri, dengan alasan menyesuaikan Islam dengan perkembangan zaman.

Sebab itu penerapan maslahah mursalah harus sesuai dengan tujuan syariat Islam. Tujuan tersebut dapat diketahui dari Al Quran, Sunnah dan Ijma’. Artinya, maslahah mursalah yang tidak sesuai adalah batal.

Dasar yang paling mendasar dari pandangan tersebut sangat sederhana, yaitu tugas asas tujuan hidup manusia, dalam pandangan Islam, adalah ketakwaan kepada Allah Ta’ala. Semua perbuatan yang melanggar ketakwaan berarti tidak dapat dibenarkan dalam Islam. Apabila seseorang menetapkan hukum sesuatu atas dasar maslahah, tentulah harus dalam kerangka ketakwaan tersebut.

  1. Maslahah Mursalah Dalam Muamalat[10]

Seperti dalam fiqh Islam terdapat dua bidang hukum, yaitu ibadat dan muamalat.

Pertama, ibadat, seperti shalat, puasa dan lain-lain. Akal manusia tidak dapat menyelami maknanya secara pasti. Karena itu qiyas dan maslahah mursalah tidak dapat diterapkan dalam bidang ibadat. Artinya, manusia tidak dapat mengadakan pembaruan dalam bidang ibadat.

Kedua, muamalat, seperti akad (kontrak) jual beli. Bidang muamalat merupakan bidang yang luas bagi ijtihad, baik melalui ijtihad dengan menggunakan metode qiyas atau maslahah mursalah atau lainnya. Namun masih terdapat perbedaan pendapat mengenai kemungkinan menjadikan maslahah mursalah sebagai dalil tersendiri.

Pendapat pertama, tidak boleh menggunakan maslahah mursalah sebagai metode untuk menetapkan hukum suatu kejadian. Pendapat ini didukung mayoritas fuqaha’.

Pendapat kedua, boleh secara mutlak. Pendapat ini didukung antara lain oleh Malik bin Anas, pendiri mazhab Maliki, bahkan ia dipandang pionir dalam penerapan maslahat. Malik menegaskan bahwa maslahat dapat berpijak pada nash (teks) Al Quran dan Sunnah atau pengertian umum Al Quran dan Sunnah.

Contohnya ialah firman Allah Ta’ala :

وما جعل عليكم في الدين من حرج (الحج : 78)

“Allah sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.” (Al Hajj : 78)

Ahmad bin Hambal (pendiri mazhab Hambali) menerapkan pula maslahat mursalah, khususnya dalam politik.

Pendapat ketiga, boleh jika maslahatnya memenuhi tiga syarat, yaitu mencapai tingkat dharury, pasti dan global. Pendapat ini didukung antara lain oleh Imam Gazali.

1. Syarat pertama, dharury. Hal-hal yang tergolong dharury ialah termasuk salah satu dari lima dharuriyyah yaitu melindungi agama Islam, melindungi jiwa, melindungi akal, melindungi keturunan, dan melindungi harta.

Apabila maslahat yang tidak terdapat nash yang mendukungnya dan menolaknya tidak termasuk salah satu dari lima dharuriyyah, maka tidak dapat dijadikan landasan penetapan hukum. Sebab itu pendukung mazhab yang ketiga ini tidak mendukung maslahah hajiyyah (penting) dan tahsiniyyah (pelengkap) semata-mata untuk dijadikan dasar penetapan hukum, kecuali didukung oleh dasar dari Syariat.[11]

2. Syarat kedua, ialah penerapan maslahat dalam hal-hal tersebut pasti akan tercapai kemaslahatan apabila diterapkan.

3. Syarat ketiga, ialah umum, yaitu maslahat yang akan memberikan manfaat umum bagi kaum muslimin.[12]

Di antara pendukung pandangan tersebut ialah mazhab Syafii. Gazali, misalnya, salah seorang pendukung mazhab Syafii, mendukung menjadikan maslahah mursalah sebagai metode penetapan hukum, selama maslahatnya memenuhi tiga syarat di atas, yaitu dharury, pasti dan global.

Contohnya seperti orang-orang kafir menduduki negeri orang-orang Islam dan menawan orang-orang Islam untuk dijadikan sebagai perisai (pelindung). Sehingga pasukan Islam tidak dapat menyerang pasukan non muslim tanpa mengorbankan orang-orang Islam yang dijadikan perisai (pelindung) tersebut. Tetapi jika pasukan Islam memutuskan tidak melakukan serangan dengan alasan serangan itu akan mengorbankan orang-orang Islam sendiri, maka pasukan non muslim tersebut akan menyerang dan membunuh kaum muslimin.

Di sini pasukan Islam menghadapi dua hal :

1. Pertama : membunuh orang-orang Islam yang dijadikan perisai seperti itu. Tidak ada dalil dalam Al Quran dan Sunnah yang memperbolehkan membunuh kaum muslimin yang tidak berdosa.

2. Kedua, tidak terdapat pula dalam Al Quran dan Sunnah nash (teks) yang tidak mengizinkan orang Islam membunuh orang-orang Islam yang dijadikan perisai (pelindung) seperti itu, demi mewujudkan kepentingan kaum muslimin sendiri.

Jika pasukan Islam tidak menemukan jalan lain untuk menyelamatkan orang-orang Islam yang dijadikan perisai tersebut dan tidak ada jaln lain untuk menyelamatkan negeri kaum muslimin dari serangan pasukan non muslim, maka pasukan Islam dapat melakukan suatu tindakan dengan pertimbangan bahwa melindungi masyarakat Islam adalah lebih sesuai dengan tujuan Syariat Islam ketimbang melindungi nyawa satu orang saja. Karena tujuan Syariat Islam ialah mengurangi angka pembunuhan.[13]

Dasar pertimbangan tersebut, pada hakikatnya, adalah penerapan asas darurat.[14]

Contoh lain yang dikemukakan Gazali ialah seperti pemerintah tidak mempunyai uang yang cukup untuk memenuhi kebutuhan militer. Dalam hal ini ada dua kemungkinan, yaitu :

Pertama, pemerintah memberikan kesempatan kepada pasukan Islam mencari nafkah sendiri. Jika kemungkinan pertama ini diterapkan, maka dikhawatirkan pasukan Islam akan lemah, karena sibuk dengan pekerjaan mencari nafkah, sehingga menjadi peluang bagi orang0orang tertentu mengobarkan kerusuhan dalam negeri atau bagi pasukan lain menyerang negeri Islam.

Kedua, pemerintah mewajibkan pajak atas penduduk yang punya, dalam batas keperluan pasukan Islam.

Dalam Al Quran dan Sunnah tidak terdapat nash (teks) khusus yang mengatur cara mendapatkan dana pasukan Islam ketika pemerintah tidak mempunyai dana khusus buat pasukan.

Namun yang lebih sesuai dengan tujuan Islam ialah pemerintah mewajibkan pajak atas penduduk yang punya dalam batas tertentu untuk memenuhi keperluan pasukan Islam. Pertimbangannya ialah apabila terdapat dua hal yang sama-sama mengandung keburukan, maka Syariat Islam menerapkan pertimbangan “menerapkan salah satu dari dua keburukan, dengan cara memilih keburukan yang paling ringan.”

Dasar pertimbangan tersebut ialah memilih keburukan yang paling ringan.

3. ‘Urf (Adat)[15]

  1. Pengertian

‘Urf ialah kebiasaan masyarakat, baik perbuatan maupun ucapan (bahasa). Contoh ‘urf perbuatan ialah kebiasaan masyarakat melakukan jual beli mu’athah yaitu kontrak jual beli tanpa ijab qabul dengan lisan, tetapi langsung saling memberi. Artinya, penjual memberikan barang yang dijual kepada pembeli dan pembeli menyerahkan uang kepada penjual. Ini disebut mu’athah (saling memberi).

Contoh ‘urf ucapan (bahasa) dalam masyarakat Arab ialah tidak menggunakan kata “lahm” (daging) pada ikan.

  1. Macam-Macam ‘Urf (Adat)

Telah dijelaskan di atas pembagian ‘urf (adat) kepada perbuatan dan ucapan. ‘Urf (adat) perbuatan dan ucapan terbagi kepada, yaitu ‘urf (adat) umum dan ‘urf (adat) khusus (terbatas).

‘Urf (adat) umum ialah yang berlaku pada kebanyakan penduduk suatu negeri dalam suatu waktu, seperti ‘urf (adat) melakukan عقد الاستصناع (akad istishna’), menyewa kamar mandi tanpa memperhitungkan lama waktunya.

Sedangkan ‘urf (adat) khusus (terbatas) ialah yang berlaku pada kelompok tertentu dari penduduk suatu negeri. Dari segi lain ‘urf (adat) terbagi kepada ‘urf (adat) yang sohih (benar) dan ‘urf (adat) tidak sohih (tidak benar).

‘urf (adat) yang sohih ialah kebiasaan masyarakat yang tidak mengharamkan apa yang menurut Islam adalah halal atau menghalalkan apa yang menurut Islam adalah haram. Contohnya ‘urf (adat) masyarakat memberikan ‘urbun (uang muka) dalam akad istishna’.

‘urf (adat) yang tidak sohih ialah kebiasaan yang menghalalkan apa yang menurut Islam adalah haram atau mengharamkan apa yang menurut Islam adalah halal, seperti kebiasaan makan riba, menyajikan minuman memabukkan dalam jamuan tertentu, dan lain-lain.

Para fuqaha’ sepakat memandang ‘urf (adat) yang sahih, berlaku umum dan secara terus menerus sejak masa Sahabat dan sesudah mereka, tidak menyalahi nash (teks) Al Quran dan Sunnah serta prinsip asasi Syariat Islam asalah berlaku sebagai sumber hukum. Contohnya seperti akad istishna’, ijarah (sewa menyewa), salam, jual beli dengan mu’athah, dan lain-lain.

Dari segi lain, para fuqaha’ sepakat memandang ‘urf (adat) yang tidak sahih tidak dapat dijadikan sumber hukum, seperti riba, minum khamar, judi, dan lain sebagainya.

  1. Landasan Hukum Penerapan ‘Urf (Adat)

Penerapan ‘urf (adat) dalam Islam mempunyai landasan yang kuat dari Islam itu sendiri. Ada dua dasar yang disebut-sebut fuqaha.

1. Firman Allah Ta’ala :

خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين (الأعراف : 199)

“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.” (Al A’raaf : 199)

2. Penjelasan seorang sahabat bernama Abdullah bin Mas’ud r.a.

ما رأه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن , وما رأه المسلمون سينا فهو عند الله سىء

“Apa yang dipandang baik oleh orang-orang Islam, maka baik juga di sisi Allah, dan apa yang dipandang buruk oleh orang-orang Islam, maka buruk juga di sisi Allah.”

Sesuai dengan dasar di atas maka para fuqaha, terutama pendukung mazhab Maliki dan Hambali, memandang ‘urf (adat) sebagai salah satu sumber penetapan hukum. Pandangan ini mereka simpulkan dalam sebuah asas yang berbunyi :

العادة محكمة

“Adat kebiasaan menjadi dasar penetapan hukum.”

Pandangan ini mereka ungkapkan pula dalam asas bahwa “apa yang sudah berlaku sebagai adat kebiasaan adalah sama dengan yang ditetapkan oleh dalil (argumen) dari Syariat Islam.”

Asas-asas tersebut mengungkapkan betapa kuatnya pengaruh ‘urf (adat) dalam hukum Islam.

  1. ‘Urf (adat) Dalam Muamalat

‘Urf (adat) sangat berpengaruh dalam muamalat. Di antara contohnya sebagai berikut :

o Istishna adalah akad yang boleh dilakukan dalam ‘urf (adat), karena masyarakat memerlukannya, meskipun mengandung unsur menjual sesuatu yang belum ada.

o Mazhab Maliki dan sebagian pendukung mazhab Hanafi memperbolehkan menjual buah-buahan yang berada di pohon, apabila sebagian buahnya saja yang telah tampak baik seperti buah semangka, terung, anggur dam sebagainya, kaena telah menjadi ‘urf (adat) masyarakat melakukannya karena darurat, meskipun sebagian buahnya belum ada.

o Boleh membeli barang seperti jam, radio, mesin cuci, kulkas, dengan garansi hingga masa tertentu. Dasarnya ialah ‘urf (adat).

  1. Perubahan Hukum Karena Perubahahn ‘Urf (Adat)

Seperti kita ketahui ‘urf (adat) dapat berubah karena perubahan tempat dan masa. Karena itu hukum yang berlandasan ‘urf (adat) akan ikut berubah juga dengan terjadinya perubahan ‘urf (adat).

Pandangan tersebut telah dituangkan para fuqaha’ dalam asas “Perubahan hukum disebabkan perubahan ‘urf (adat).”

Di antara contohnya ialah :

o Fuqaha’ dahulu mengharamkan seseorang mengambil upah karena melakukan perbuatan-perbuatan ketaatan seperti mengajarkan Al Quran, menjadi imam shalat, adzan. Namun para fuqaha’ mutakhir memperbolehkannya, karena perubahan zaman, terputusnya pemberian kepada para guru dan petugas-petugas syiar Islam dari Baitulmal. Seandainya mereka harus berusaha mencari nafkah seperti bertani, dagang atau lainnya, tentu tidak ada lagi orang yang melakukan kegiatan-kegiatan tersebut, hal mana mengakibatkan tidak adanya orang yang pandai membaca Al Quran dan lenyapnya syiar-syiar Islam.

o Menurut prinsip fiqh, pekerja yang mengambil upah karena melakukan kepentingan orang banyak seperti tukang jahit, adalah amanat, artinya ia tidak wajib mengganti hak milik orang yang mengupahkan menjahit pakaiannya padanya, kecuali karena kesalahannya. Tetapi kemudian sering terjadi kerusakan barang di tangan pekerja. Karena itu para fuqaha’ menetapkan ia wajib memberi ganti rugi untuk melindungi harta orang lain.

4. Istishhab[16]

  1. Pengertian

Pengertian Istishhab ialah :

o Menetapkan bahwa sesuatu masih tetap seperti semula pada masa sekarang atau pada masa yang akan datang. Penetapan tersebut berpijak pada kenyataan sesuatu tersebut benar-benar ada pada masa sebelumnya.

o Atau menetapkan bahwa sesuatu masih tetap seperti semula pada masa sekarang atau pada masa yang akan datang. Penetapan tersebut berpijak pada kenyataan sesuatu tersebut benar-benar tidak ada pada masa sebelumnya.

Ringkasnya, istishhab ialah melanjutkan kenyataan sebelumnya, baik ada atau tidak ada.

  1. Macam-Macam Istishhab

Istishhab terbagi kepada beberapa macam, di antaranya :

1. Asas : “Apa yang terdapat di bumi halal dimanfaatkan.” Asas ini tetap berlaku sampai terdapat bukti yang menunjukkan ia haram. Dasarnya ialah firman Allah Ta’ala :

هو الذى خلق لكم مافى الأرض جميعا (البقرة : 29)

“Dialah Allah, yang menciptakan segala yang ada di bumi untuk kamu.”

Allah Ta’ala memberitahukan bahwa semua makhluk di bumi adalah disediakan untuk dimanfaatkan manusia. Artinya, Syariat Islam mengizinkan manusia memanfaatkan semua makhluk di bumi.

Asas tersebut diungkapkan para fuqaha’ dalam sebuah asas yang singkat yaitu “Hukum memanfaatkan semua kekayaan di bumi adalah boleh, kecuali ada dalil (argumen) yang menunjukkan tidak boleh.” Asas tersebut dapat diterapkan dengan mudah untuk mengetahui hukum banyak hal.

Misalnya A ingin mengetahui hukum menjual kulit buaya, bakso, dan mengambil kayu di hutan. Ia dapat mengetahuhinya melalui asas tersebut, yaitu hukum dasar menjual kulit buaya, makan bakso, dan mengambil kayu di hutan adalah halal. Tinggal lagi ia masih harus meneliti apakah dalam sumber-sumber hukum Islam terdapat dalil (argumen) yang menunjukkannya haram.

Dalam penelitian tersebut perlu dipelajari berbagai segi. Misalnya, apakah Islam mengizinkan menjual kulit hewan bangkai? Apakah kulitnya harus disamak? Apakah kulit buaya boleh dibuat pakaian atau tas? Semua itu tidak lepas dari penilaian hukum.

2. Asas : “Apa yang ada dipandang tetap ada.” Asas ini tetap berlaku sampai ada bukti yang menunjukkan ia telah tiada. Jadi apa yang ada harus dipandang seperti semula.

Misalnya A membeli sebuah rumah melalui akad jual beli yang sah. Hukum memandang rumah tersebut tetap milik A. Kepemilikannya tersebut tetap berlaku sampai terdapat bukti ia tidak memilikinya lagi. Begitu juga jika A merusak barang B. Karena itu A tetap memikul kewajiban menggantinya sampai ada bukti A telah melaksanakannya.

3. Asas : “Setiap orang tidak bertanggung jawab.” Asas ini tetap berlaku pada setiap orang, kecuali ada bukti yang menunjukkan ia bertanggung jawab.

Misalnya A melaporkan bahwa B berhutang kepadanya. Sesuai dengan asas tersebut maka A harus membuktikan perkataannya. Adapun B tidak perlu bersusah payah untuk membuktikan bahwa ia tidak mempunyai hutang kepada A. Apabila A tidak dapat membuktikannya, maka hukum tidak dapat membebankan tanggung jawab atas B, karena pada prinsipnya B bebas dari tanggung jawab. Seandainya B diharuskan membuktikan tidak berhutang, maka akan membuka peluang kepada setiap orang untuk melemparkan tuduhan.

Ketiga macam istishhab tersebut memberikan solusi yang mudah diterapkan bagi penyelesaian banyak persoalan muamalat.

5. Adz Dzari’ah

  1. Pengertian dan Dasar Hukum Adz Dzari’ah

Arti “adz dzari’ah” ialah jalan (wasilah) menuju sesuatu. Jalan yang dimaksud di sini ialah jalan menuju hukum syariat Islam.

Jalan ada dua kemungkinan, yaitu ditutup atau dibuka. Karena itu Al Qarafi, salah seorang faqih terkemuka dari pendukung mazhab Maliki, mengatakan hukum jalan (wasilah) itu bermacam-macam. Ada yang wajib ditutup, seperti jalan menuju yang haram. Ada pula yang wajib dibuka seperti jalan menuju yang wajib.

Ringkasnya, dalam Syariat Islam terdapat dua segi, yaitu tujuan dan wasilah menuju tujuan. Hukum wasilah mengikut hukum tujuan. Apabila tujuan wajib, maka hukum wasilah menujunya wajib pula. Apabila hukum tujuan haram, maka hukum wasilah menujunya haram pula. Demikian juga hukum-hukum yang lain, baik makruh, sunnat dan mubah.

Dasar kesimpulan tersebut ialah penelitian. Karena terbukti apabila Allah Ta’ala melarang sesuatu Ia juga melarang semua yang akan menyampaikan kepadanya. Sebaliknya apabila Allah Ta’ala menyuruh sesuatu Ia juga menyuruh semua yang akan menyampaikan kepadanya.

  1. Motivasi dan Tujuan

Dari segi lain para fuqaha’ menganalisa bahwa perbuatan manusia seperti akad (transaksi) mengandung dua segi, yaitu segi pertama, ialah motivasi yang mendorongnya berbuat, dan segi kedua, ialah tujuan dan akibat yang akan timbul dari perbuatannya. Jika tujuan dan akibatnya positif, maka Syariat memandang semua wasilah untuk mewujudkannya adalah baik dan perlu. Sebaliknya jika tujuan dan akibatnya negatif, maka Syariat memandang semua wasilah untuk mewujudkannya adalah tidak baik dan tidak perlu, meskipun didorong oleh motivasi yang baik.

Berdasarkan pandangan di atas maka Dr. Wahbah Zuhaily menyimpulkan bahwa umat Islam wajib mempelajari berbagai macam industri, karena industri merupakan jalan untuk mewujudkan kepantingan umum yang menjadi landasan pembangunan. Demikianlah contoh metode yang disebut membuka jalan untuk mencapai tujuan yang positif.

Adapun contoh menutup jalan untuk mencegah keburukan antara lain pendapat Imam Malik, Syafii, dan Ahmad bin Hanbal tentang hukum menjual senjata kepada musuh ketika musuh berhasil mengobarkan kerusuhan dalam masyarakat. Menurut mereka hukum menjual senjata kepada musuh dalam keadaan seperti tersebut adalah haram dan batal, artinya kontraknya tidak sah, karena mengandung unsur membantu musuh. Dasar pendapat tersebut ialah menetapkan hukum karena memandang kepada akibat yang akan timbul dari perbuatan, yaitu merugikan umat Islam sendiri.

  1. Wasilah Ditinjau dari Segi Motivasi dan Akibatnya

Dari segi lain wasilah dapat ditinjau lebih umum meliputi dua segi, yaitu pertama, dari segi motivasinya dan kedua, dari segi akibat yang akan timbul dari perbuatan.

o Wasilah ditinjau dari segi motivasi

Contohnya ialah seperti seseorang mengadakan akad (transaksi) jual beli. Seperti kita ketahui bahwa akibat hukum dari jual beli ialah perpindahan hak milik pada barang yang dijual dari penjual kepada pembeli dan perpindahan hak milik pada uang yang dibayarkan dari pembeli kepada penjual. Tetapi ia tidak bermaksud melakukannya untuk tujuan tersebut, bahkan sebagai cara mencari keuntungan melalui riba.

Jelas pelaku akad seperti tersebut berdosa dan akadnya tidak halal. Hukum ini berlaku antara pelaku dengan Allah Ta’ala.

o Wasilah ditinjau dari segi akibatnya

Dari segi lain, wasilah dapat ditinjau dari segi akibatnya, terlepas dari motivasi dan niat melakukannya.

Jika wasilah tersebut akan melahirkan kemaslahatan (kemanfaatan) bagi manusia, berarti positif dan diperlukan. Tetapi jika sebaliknya akan menimbulkan sesuatu yang terlarang, berarti negatif dan terlarang.

Islam tidak selalu menilai suatu perbuatan dari segi motivasinya, karena terbukti Al Quran memberikan contoh sebagai berikut :

ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله , فيسبوا الله عدوا بغير علم (الأنعام : 108)

“Janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan.”

Dari segi motivasi, orang Islam yang mencerca Tuhan non muslim adalah baik, karena motivasinya baik yaitu keikhlasannya kepada Allah Ta’ala. Akan tetapi ayat ini menjelaskan bahwa orang Islam yang secara ikhlas mencerca Tuhan non muslim dinilai melakukan suatu keburukan, karena akan memancing amarah non muslim, dan selanjutnya akan terjadi perang cerca mencerca Tuhan. Situasi tersebut tidak menguntungkan kaum muslimin. Ini membuktikan bahwa Islam menetapkan hukum suatu perbuatan dengan memperhatikan akibatnya pula, bukan semata-mata motivasinya.

Ada orang yang melakukan sesuatu yang mubah (tidak terlarang), tetapi mengandung tujuan yang buruk. Tentu ia berdosa. Contohnya ialah seperti pedagang sengaja menurunkan harga barangnya untuk menimpakan kerugian atas pedagang saingannya. Menurunkan harga adalah perbuatan yang mubah (tidak terlarang). Tetapi mengandung unsur negatif yaitu merugikan pedagang lain. Meskipun demikian tidak dapat dikatakan akad penjualannya dengan harga yang murah tersebut batal. Motivasinya adalah buruk. Namun cara tersebut bermanfaat pula bagi masyarakat, karena harganya murah.

Suatu ketika Umar bin Khaththab r.a.melihat Hathib bin Abu Balta’ah menjual kismis di pasar dengan harga lebih murah. Umar bin Khaththab memerintahkan kepadanya agar menaikkan harga kismisnya atau pergi dari pasar.[17] Demikianlah sebagian sumber fiqh. Di samping itu terdapat sumber-sumber lain yang diterapkan para mujtahid dalam menggali hukum Syariat.





[1] Ibnu Al Qayyim, I’lam Al Muwaqqi’in, (Kairo : Dar Al Kutub Al Haditsah), I, hal. 83

[2] Dr. Muhammad Salam Madkur, Manahij Al Ijtihad Fi Al Islam, (Kuwait : Univ. Kuwait), hal. 95-96

[3] Ibid.

[4] Ibid.

[5] Dr. Wahbah Zuhaily, Ushulul Al Fiqh Al Islamy, (Damaskus : Dar Al Fikr), II, hal. 757

[6] Ibid., hal. 752

[7] Ibid., hal. 753

[8] Ibid., hal. 757

[9] Ibid., hal. 765

[10] Ibid., hal. 757

[11] Ibid., hal. 756

[12] Gazali, Al Mustashfa, (Kairo), I, hal. 140-141

[13] Dr. Wahbah Zuhaily, op.cit., hal. 759

[14] Ibid., hal. 760

[15] Ibid., hal. 828-858

[16] Dr. Wahbah Zuhaily, op.cit., hal. 859-872

[17] Al Muntaqa ‘Ala Al Muwaththa’ (), V, hal. 17

2 Responses to Sumber-Sumber Fiqh dan Metode Ijtihad

  1. dwi sutadi says:

    singkat, padat, jelas… terimakasih, mengingatkan materi kuliah dulu

  2. rifdha husain says:

    bagus sx …

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: