Pengertian Fiqh

Sudah menjadi kebiasaan para faqih mengemukakan pengertian fiqh dari dua segi. Pertama, pengertian fiqh dalam bahasa Arab, karena kata fiqh adalah bahasa Arab. Dan kedua, pengertian fiqh menurut istilah, karena para ahli fiqh telah menggunakan kata fiqh buat pengertian tertentu, meskipun tidak menyimpang secara keseluruhan dari pengertiannya yang telah dipahami dalam bahasa Arab.

Pengertian fiqh menurut bahasa Arab mengutarakan pengertian kata fiqh yang dikenal dalam bahasa Arab. Sedangkan pengertian fiqh menurut istilah mengutarakan pengertian kata fiqh setelah menjadi suatu istilah, dengan menyebutkan ciri-ciri khas yang membedakan ilmu fiqh dari ilmu-ilmu yang lain.

Arti al fiqh (fiqh) dalam bahasa Arab ialah al fahm (paham). Kemudian kata al fiqh (fiqh) tersebut menjadi sebuah istilah. Ada dua pengertian fiqh menurut istilah yang akan dibahas di sini, yaitu pengertian yang telah dirumuskan sejak berabad-abad dan pengertian mutakhir.

Pengertian Fiqh Yang Pertama

Telah dirumuskan sejak berabad-abad. Misalnya Zakaria Al Anshari, seorang ahli fiqh pendukung mazhab Syafii (wafat 926 H) menyebutkan pengertian fiqh menurut istilah ialah :

“Pengetahuan tentang hukum-hukum syari’at mengenai amal perbuatan, hukum-hukum yang mana diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci bagi hukum-hukum tersebut.”[1]

Pengertian fiqh di atas terdiri dari beberapa unsur yang mengungkapkan ciri-ciri khas bagi fiqh. Ciri-ciri khas tersebut membedakan fiqh dari ilmu-ilmu yang lain. Ciri-ciri fiqh tersebut ialah sebagai berikut :

1. Al Ilmu bi Al Ahkam (pengetauan tentang semua hukum)

Para ulama mengungkapkan fiqh adalah Al Ilmu bi Al Ahkam (pengetahuan tentang hukum-hukum). Maksudnya ialah : Ma’rifat Al Insan biha (pengetahuan manusia tentang hukum-hukum). Jadi fiqh adalah sifat keilmuan yang dimiliki manusia. Manusia yang memiliki sifat tersebut dipandang sebagai faqih (ahli fiqh). Demikianlah hakikat fiqh.

Dalam ciri yang pertama fiqh tersebut di atas tampak menonjol wujud dua unsur, yaitu manusia (orang) dan pengetahuannya. Wujud fiqh memerlukan adanya manusia (orang) dan juga memerlukan pengetahuan. Ringkasnya, pengetahuan itulah yang disebut fiqh.

2. Bi Al Ahkam (tentang hukum-hukum)

Pengetahuan manusia bermacam-macam. Tidak semua pengetahuan disebut fiqh. Fiqh adalah pengetahuan manusia khusus mengenai hukum-hukum saja. Adapun pengetahuan manusia tentang selain hukum tidak disebut fiqh.

Pengetahuan tentang hukum-hukum tersebut sudah ada pada masa Sahabat Nabi saw, kaena sudah ada sahabat-sahabat Nabi Muhammad saw yang mempunyai pengetahuan mendalam tentang hukum-hukum. Sahabat-sahabat yang mengetahui hukum-hukum tersebut disebut Faqih (faqih), yaitu orang yang ahli hukum-hukum.

Ketika itu pengetahuan tentang hukum-hukum tersebut belum dibukukan dalam buku-buku fiqh, namun pengetahuannya itu sendiri sudah ada. Pada masa selanjutnya pengetahuan hukum tersebut ditulis dalam buku-buku, sehingga lahirlah buku-buku fiqh. Orang yang hanya membawa atau mempunyai buku fiqh, meskipun banyak dan mampu membacanya, tidak disebut faqih (ahli fiqh).

3. Asy Syar’iyah (yang diambil dari Syariat)

Di atas telah dijelaskan bahwa hakikat fiqh adalah pengetahuan manusia khusus mengenai hukum-hukum saja. Seperti kita ketahui sumber hukum yang dikenal dan berlaku dalam masyarakat manusia bermacam-macam. Fiqh bukan pengetahuan menusia tentang semua hukum apa saja, tetapi khusus tentang hukum-hukum yang diambil dari syara’ saja. Inilah hubungan fiqh dengan syariat.

Dalam pengertian fiqh di atas diungkapkan dengan kata Asy Syar’iyah. Pengertian kata Asy Syar’iyah tersebut ialah :

“Hukum-hukum yang diambil (diperoleh) dari syara’, di mana Nabi Muhammad yang mulia diutus untuk menyampaikannya.”[2] Al Bannani menjelaskan maksudnya lebih jelas lagi yaitu :

“Hukum-hukum yang diambil dari dalil-dalil yang ditetapkan Pencipta Syariat.”[3]

Pencipta syariat adalah Allah Ta’ala. Jelaslah bahwa fiqh tidak terlepas dari syariat. Bahkan ia lahir dalam pengakuan syariat itu sendiri.

4. Al ‘Amaliyah (berkenaan dengan kaifiyyah amal perbuatan)

Kata Al ‘Amaliyah memberikan batasan bahwa fiqh terbatas pada hukum-hukum yang berkenaan dengan kaifiyyah (cara) amal perbuatan saja. Dengan pembatasan ini, maka pengetahuan manusia tentang akidah tidak termasuk fiqh, karena akidah bukan kaifiyyah amal perbuatan. Dari sini jelaslah ruang lingkup fiqh.

Sebenarnya batasan tersebut tidaklah mutlak, karena dalam fiqh trdapat juga hukum-hukm yang tidak berkenaan dengan kaifiyyah amal perbuatan, seperti hukum khamar yang telah berubah menjadi cuka dengan sendirinya mengalami perubahan, yaitu dari najis menjadi suci. Karena itu, sebagaimana dikatakan Bannany “hukum-hukum fiqh itu berkenaan dengan kaifiyyah (cara pelaksanaan) amal perbuatan adalah kebanyakannya (pada umumnya) saja.”[4], bukan mutlak semua hukum dalam fiqh seperti itu.

Ada ulama, seperti Al Amidi, mengganti kata Al ‘Amaliyah (amal perbuatan) dalam pengertian fiqh ini dengan kata Al Far’iyah (cabang). Tujuan Al Amidi ialah untuk membedakan fiqh dari pengetahuan tentang dalil-dalil fiqh. Misalnya asas bahwa dalil-dalil adalah hujjah (menjadi pegangan dalam menetapkan hukum). Dalil ialah seperti Al Quran, Sunnah dan lain-lain. Pengetahuan tentang asas tersebut termasuk hukum-hukum pokok (primer), bukan bidang fiqh, karena fiqh membahas hukum-hukum yang bukan pokok (primer). Sebab itu pantas disebut dengan cabang (sekunder).[5]

5. Al Muktasib Min Adillatiha At Tafshiliyyat (pengetahuan tersebut diperoleh dari dalil-dalil hukum yang terperinci bagi hukum-hukum tersebut)

Ciri ini mengandung informasi tentang bagaimana lahirnya fiqh. Kalimat ini mengungkapkan hakikat bahwa pengetahuan tentang hukum-hukum amal perbuatan mukallaf (orang yang diwajibkan melaksanakan hukum) tersebut tidak ditetapkan berdasarkan keinginan ahli fiqh, tetapi berdasarkan dalil-dalil (dasar-dasar) hukum. Dengan demikian jelaslah bahwa fiqh bukan kecenderungan atau keinginan manusia, tetapi kehendak Pencipta hukum, yaitu Allah Ta’ala. Kehendak Pencipta hukum tersebut diselami melalui dalil (dasar-dasar) hukum.

Jelas dari pengertian fiqh di atas bahwa fiqh mempunyai sumber yang lebih dikenal dengan istilah dalil. Sumber itu disebutkan juga “mashdar” (yang biasanya diterjemahkan dengan sumber) dan “ashlu” (sumber hukum).[6]

Ada dua kelompok dalil fiqh. Kelompok pertama ialah dalil-dalil global, seperti Al Quran, Sunnah, Ijma’ (Kesepakatan), qiyas (juristic reasoning by analogy), dan lain-lain. Dalil-dalil global ini dianalisa dalam sebuah ilmu yang disebut Ilmu Ushululfiqh. Meskipun jumlah dalil global ini agak banyak, mencapai sekitar sembilan dalil,[7] namun semuanya bermuara pada Al Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad saw.

Kelompok kedua ialah dalil terperinci yang terdiri dari ayat-ayat Al Quran tentang hukum, begitu juga hadis-hadis Rasulullah Muhammad saw tentang hukum.[8]

Al Quran dan Hadis (Sunnah), pada umumnya mengemukakan hukum-hukum secara umum. Teksnya sangat fleksibel, sehingga mampu memecahkan hukum berbagai peristiwa yang terjadi setelah Rasulullah saw wafat.

Pengertian Fiqh Yang Kedua

Dikemukakan ahli-ahli fiqh mutakhir, yaitu :

“Fiqh ialah kumpulan hukum-huum tentang amal perbuatan yang disyariatkan dalam Islam.”[9]

Perbedaaanya dengan pengertian fiqh yang dikenal sebelumnya ialah fiqh, menurut pengertian sebelumnya adalah “pengetahuan manusia tentang hukum-hukum.”, sedangkan menurut pengertian mutakhir ini adalah kumpulan hukum-hukum tentang amal perbuatan itu sendiri. Jadi yang disebut fiqh adalah hukum-hukum yang sudah tertuang dalam buku, terlepas dari apakah masih ada yang mengetahuinya atau tidak.

Jika kita katakan : para mahasiswa dan mahasiswi mempelajari fiqh, maka pengertian fiqh dalam ucapan tersebut adalah fiqh menurut pengertian yang mutakhir (kedua) ini. Sesuai dengan sejarah fiqh, maka dapat disimpulakn bahwa pengertian fiqh yang pertamalah yang benar, sedangkan pengertian fiqh yang kedua ini baru lahir setelah fiqh mengalami perkembangan baru, khususnya setelah fiqh ditulis dalam buku-buku fiqh.





[1] Dr. Musthafa Ahmad Az-Zarqa’, Al Madkhal Al Fiqhi Al ‘Am, (Damaskus : Al Adib, 1967-1968), I, hal. 42

[2] Mahalli, Syarh Al Mahalli ‘ala Matan Jam’I Al Jawami’, bersama ulasannya oleh Bannani, (Kairo : ‘Aisi Al Hilbi), I, hal. 43

[3] Bannany, Hasyiyat Al Bannani ‘ala Syarh Al Mahalli, (Kairo : ‘Aisi Al Hilbi), I, hal. 43

[4] Ibid.

[5] Amidi, Al Ahkam Fi Ushul Al Ahkam, (Beyrut : Dar Al Kitab Al ‘Arabi), I, hal. 22

[6] Dr. Shubhi Mahmashshani, Falsafat At Tasyri’ Fi Al Islam, (Beyrut : Dar Al ‘Ilm Lil Malayiin), hal 22

[7] Lih. Al Qarafi, Syarh Anqih Al Fuushul, (Kairo : Dar Al Fikr), hal. 445

[8] Tidak semua ayat Al Quran dan Sunnah mengenai hukum

[9] Dr. Musthafa Ahmad Az Zarqa’, op. cit., hal. 55

About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: