Pembagian Fiqh

Dari pengertian fiqh yang pertama bahwa fiqh adalah hasil ijtihad yang menggunakan sumber-sumber fiqh. Jadi ijtihadlah yang melahirkan fiqh. Ditinjau dari segi pembahasan-pembahasan fiqh yang begitu luas, dapat disimpulkan bahwa fiqh mencakup dua bidang pembahasan pokok. Pertama, hukum-hukum mengenai ibadat. Kedua, hukum-hukum mengenai muamalat.

Pembagian fiqh kepada dua bidang tersebut telah dikenal sejak lama, karena sudah terdapat faqih yang membagi pembahasan hukum-hukum fiqh kepada dua bagian pokok sejak lama.

Di antara buktinya ialah Muhammad bin Ahmad[1], salah seorang faqih terkenal dari pendukung mazhab Maliki (693 H – 741 H/1294 M – 1340 M), telah menyebutkan dalam bukunya yang berjudul قوانين الأحكام الشرعية (Qowanin Al Ahkam Asy Syar’iyyah). Kemudian dibagi fiqh kepada dua bagian, yaitu:

1. Bagian ibadat.

2. Bagian Muamalat.

Buku tersebut selesai ditulisnya pada 735 H.

Bagian Ibadat mencakup kitab-kitab tentang : 1) Thaharah (hukum dan cara bersuci). 2) Shalat. 3) Jenazah. 4) Zakat. 5) Puasa dan I’tikaf. 6) Haji. 7) Jihad. 8) Sumpah dan nadzar. 9) Makanan, minuman, berburu dan hewan yang dipotong. 10) Kurban, ‘aqiqah dan khitan. Bagian Muamalat mencakup kitab-kitab tentang : 1) Nikah. 2) Thalaq dan hal-hal yang berhubungan dengan thalaq. 3) Jual beli. 4) Perjanjian (persetujuan) yang menyerupai jual beli. 5) Peradilan, kesaksian dan hal-hal yang berhubungan dengan peradilan dan kesaksian. 6) hal-hal yang berhubungan dengan peradilan. 7) Kejahatan dan sanksi. 8) Hibah, wakaf dan yang semacamnya. 9) Pembebasan dan yang berhubungan dengan pembebasan. 10) Faraidl dan waris.

Ini menunjukkan bahwa pembagian fiqh lebih rinci. Tahanawi, menyebutkan bahwa para faqih mazhab Syafii membagi fiqh kepada empat bagian utama, yaitu : 1) Ibadat. 2) Mu’amalat. 3) Munakahat (perkawinan). 4) Sanksi.

Bahkan padamasa kita sekarang ada yang membaginya lebih rinci lagi, seperti Dr. Mustafa Ahmad Az Zarqo’ membagi hukum-hukum fiqh kepada beberapa bagian, yaitu :

1) العبادات (ibadat) yaitu hukum-hukum mengenai ibadat kepada Allah Ta’ala seperti shalat, puasa dll.

2) الأحوال الشخصية (al ahwal asy syakhshiyah) yaitu hukum-hukum mengenai keluarga seperti nikah, talak, keturunan, nafkah dan seterusnya.

3) المعاملات (al mualamat) yaitu hukum-hukum mengenai transaksi sesama manusia mengenai harta kekayaan, hak-hak dan penyelesaian sengketa.

4) السياسة الشوعية (as siasah asy syar’iyah) yaitu hukum-hukum mengenai pemerintahan, hak-hak dan kewajiban penguasa dan rakyat.

5) العقوبات (pidana) yaitu hukum-hukum mengenai sanksi atas pelaku kejahatan dan mengenai kemanan dalam negeri.

6) الحقوق الدولية (hukum internasional) yaitu hukum-hukum yang mengatur hubungan negara Islam dengan negara-negara lain.

7) الأداب (sopan santun) yaitu hukum-hukum mengenai akhlak, hisymah (perasaan malu atau keseganan), kebaikan dan keburukan.

Demikian contoh pembagian pembahasan hukum-hukum dalam fiqh secara umum.

Fiqh Muamalat

1. Pengertian Muamalat

Jelaslah bahwa salah satu bidang pembahasan fiqh ialah muamalat. Dari pembagian tersebut lahirlah istilah “fiqh muamalat”, artinya fiqh bagian muamalat, atau fiqh yang membahas tentang muamalat.

Perlu ditegaskan bahwa pembahasan dalam fiqh muamalat tidaklah mutlak berupa fiqh, tetapi sebgian besarnya saja, karena di dalamnya terdapat juga pembahasan tentang syariat, meskipun hanya sebagian kecil saja. Antara syariat dan fiqh telah bercampur sedemikian rupa, namun tetap dapat dibedakan oleh ahli fiqh.

Seperti telah menyamakan antara “syariat” dan “fiqh” adalah keliru. Karena, syariat adalah hukum-huum yang disyariatkan Allah Ta’ala untuk hamba-hamba-Nya yang disampaikan oleh Rasul-Nya Muhammad saw. Adapun fiqh adalah zhan (dugaan kuat) yang dicapai mujtahid,[2] sebagai hasil pemahamannya dari apa yang disampaikan Rasul-Nya Muhammad saw, baik dari Al Quran atau Sunnah.

Istilah “Fiqh Muamalat” sudah dikenal dalam fiqh Islam sejak lama. Namun sangat sulit menentukan sejarahnya, karena kekurangan referensi.

Dari segi bahasa Arab, kata معاملات (mu’amalat) adalah bentuk jamak dari kata معاملة (mu’amalah), artinya keahlian atau pekerjaan. Dari segi lain, kata tersebut mengandung makna keterlibatan dalam pekerjaan-pekerjaan tersebut lebih dari satu orang.[3]

Namun, pengertian muamalat yang dibahas di sini adalah pengertian menurut istilah. Dari ketiga contoh pembagian hukum-hukum fiqh di atas dapat disimpulkan bahwa istilah “muamalat” di kalangan para faqih mempunyai pengertian yang berbeda-beda.

Menurut Muhammad bin Ahmad, muamalat mencakup bidang yang sangat luas, yaitu selain dari ibadat. Menurut faqih-faqih mazhab Syafii mencakup bidang lebih sempit yaitu kitab bai’ (jual beli) saja. Begitu pula menurut Dr. Zarqa’ mencakup bidang lebih sempit seperti menurut faqih-faqih mazhab Syafii.[4]

Dari uraian tentang ruang lingkup pembahasan fiqh muamalat diperoleh kesimpulan tentang belum terwujudnya kesamaan pendapat tentang pengertian fiqh muamalat, karena masih terdapat perbedaan pendapat secara tajam mengenai ruang lingkup fiqh muamalat. Sebab itu masing-masing mencoba merumuskan pengertiannya menurut pandangan masing-masing.

Mu’amalat, menurut Muhammad bin Ahmad, mencakup bidang yang sangat luas, yaitu selain dari ibadat.

Dr. Zuhaili cenderung kepada pendapat tersebut. Buktinya ia mengatakan bahwa fiqh mencakup dua bidang hukum, yaitu hukum-hukum tentang ibadat dan hukum-hukum tentang muamalat. Mengenai hukum-huum tentang muamalat, ia mengatakan : “Hukum-huum tentang muamalat, mencakup kontrak, tindakan, sanksi, kejahatan, jaminan, dan hukum-hukum lain yang bertujuan mengatur hubungan-hubungan sesama manusia, baik perorangan maupun kelompok.”[5]

Begitu pula Dr. Abduddattar Fathullah Sa’id, menyebutkan pengertiannya sangat luas, di mana ia mengatakan pengertian fiqh muamalat menurut istilah mencakup transaksi duniawi seperti jual beli, gadai, perdagangan, pertanian, sewa menyewa, perkongsian, mudarabah, pernikahan, susuan, talak, iddah, hibbah, dan lain-lain lagi.[6]

Para faqih mazhab Syafii membatasi fiqh muamalat pada bidang lebih sempit yaitu kitab bai’ (jual beli). Bakri, salah seorang faqih pendukung mazhab Syafii, dengan jelas menyebutkan Kitab tentang jual beli adalah bagian muamalat.[7]

Begitu pula menurut Dr. Zarqa’ fiqh muamalat mencakup bidang lebih sempit, yaitu hukum-hukum tentang perbuatan dan hubungan-hubungan sesama manusia mengenai harta kekayaan, hak-hak dan penyelesaian sengketa mereka disebut muamalat.”[8]

Dari keterangan Dr. Zarqa’ di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian muamalat, dalam pengertian yang sempit, adalah berkisar pada hukum-hukum tentang perbuatan dan hubungan-hubungan sesama manusia mengenai harta kekayaan, hak-hak dan penyelesaian sengketa tentang hal-hal tersebut. Pengertian inilah yang diambil sebagai pedoman dalam pembahasan ini.

2. Hubungan Fiqh Muamalat Dengan Agama Islam

Jelas dari pengertian fiqh menurut istilah dan ruang lingkup pembahasannya bahwa fiqh muamalat tidak dapat dipisahkan dari agama Islam, karena lahir dari agama Islam itu sendiri. Dengan demikian, bidang muamalat, sebagai salah satu bagian dari fiqh berhubungan erat dengan agama.[9] Hubungan tersebut tetap terpelihara hingga sekarang. Karena kaum muslimin, hingga sekarang dan akan datang, tetap memegang prinsip bahwa pembuatan hukum tetap menjadi wewenang Allah Ta’ala, sedangkan peranan para mujtahid hanya menyingkapkan hukum yang ditetapkan Allah Ta’ala.

Berbeda dengan muamalat dalam hukum positif. Pada mulanya hukum-hukum muamalat pada bangsa-bangsa dahulu bercampur dengan adat istiadat keagamaan dan kemasyarakatan. Kemudian hukum-hukum muamalat tersebut terpisah dari agama sedikit demi sedikit sampai benar-benar terpisah dari agama sejak masa kecemerlangan Imperium Rumawi.

Sebagai akibatnya, hukum muamalat dalam hukum positif pada masa sekarang terlepas dari urusan agama dan hanya berkenaan dengan masalah-masalah perdata semata-mata. Hukum-hukumnya mengambil dari negara. Karena negaralah yang membuat, merubah dan menghapusnya, sesuai dengan kondisi kepentingan negara.[10]

3. Maslahat Sebagai Prinsip Fiqh Muamalat

Meskipun ibadat dan muamalat sama-sama menjadi pembahasan fiqh, namun Allah Ta’ala mengatur muamalat berbeda dari ibadat.

Inti tujuan ibadat adalah ketaatan kepada Allah Swt. Karena itu pertimbangan kemaslahatan tidak diterapkan dalam ibadat. Semua ibadat yang ditetapkan Allah Swt harus dilaksanakan sesuai perintah dan tidak boleh diperluas (dikembangkan) kepada yang tidak disebutkan (diperintahkan) secara jelas.

Bukti kesimpulan tersebut ialah :

1) Istiqra’ (penelitian).

2) Ibadat adalah hak Tuhan semata-mata. Manusia tidak mungkin mengetahui hak-Nya, begitu pula cara, waktu dan tempat pelaksanaannya, kecuali melalui penjelasan Allah Ta’ala sendiri. Ibadat-ibadat itu harus dilaksanakan sesuai petunjuk Allah Ta’ala. Sebagai perbandingan, kita hanya menilai seorang pelayan itu patuh jika ia patuh kepada apa yang ditetapkan majikannya dan ia melakukan apa yang disukai majikannya. Begitu juga dalam masalah ibadat kepada Tuhan.[11]

Contohnya Allah Ta’ala menjelaskan bahwa setiap muslim dan muslimat yang musafir boleh melakukan shalat dengan qashar dan jamak, sebagai kemudahan bagi mereka. Karena itu apabila seseorang membayangkan adanya suatu kemaslahatan pada suatu ibadat dan kemaslahatan itu bertentangan dengan nash (teks) atau ijma’, hendaklah ia mengenyampingkan kemaslahatan tersebut. Ia harus mengikuti nash dan ijma’. Sebab itu seorang faqih tidak dapat menfatwakan kepada Raja yang musafir dengan kapal laut yang tenang dan dalam keadaan laut yang tenang pula tidak boleh mengqashar shalat dengan alasan Raja tersebut tidak mengalami kesukaran melakukan shalat secara biasa.

Dr. Muhammad Mushthafa Syalaby menjelaskan seandainya ada faqih yang menfatwakan bahwa orang bekerja berat boleh melakukan shalat qashar, maka fatwa seperti tersebut adalah batal. Kemaslahatan qashar tersebut tidak boleh diperhitungkan, karena bertentangan dengan nash (teks) Al Quran. Sebab nash (teks) Al Quran hanya mengizinkan shalat qashar kepada orang yang musafir secara umum, tanpa memandang apakah dalam perjalanannya terjadi kesulitan atau tidak.[12]

Berbeda dengan muamalat. Islam memberikan perhatian sangat besar terhadap kemaslahatan manusia dalam menetapkan hukum-hukum tentang muamalat. Buktinya ialah :

1) Istiqra’ (Penelitian). Hukum-hukum fiqh Islam tentang muamalat memberikan perhatian sangat besar terhadap kemaslahatan manusia sebagaimana tampak dalam berbagai hukum tentang muamalat. Di antara buktinya aialah hukum satu masalah dapat berbeda-beda karena perbedaan keadaan. Dalam suatu keadaan hukumnya haram, tetapi dalam keadaan lain hukumnya boleh. Contohnya seperti hukum menjual dirham dengan dirham adalah haram, sementara itu hukum meminjam dirham boleh dibayar dengan dirham.

2) Allah Ta’ala menjelaskan secara luas illat (sebab) hukum dan kemaslahatan dalam menetapkan hukum-hukum yang mengatur muamalat. Sebaliknya Allah Ta’ala tidak menjelaskannya secara luas dalam menetapkan hukum-hukum yang mengatur ibadat. Ini mengandung indikasi agar manusia memperhatikan kemaslahatan dalam bidang muamalat dan tidak berpegang pada tuntutan-tuntutan teks semata-mata, karena mungkin suatu teks ditetapkan berdasarkan kemaslahatan tertentu, kelompok tertentu, kondisi tertentu dan waktu tertentu.

3) Pemuka-pemuka masyarakat Arab sebelum dakwah Rasulullah Muhammad saw memperhatikan banyak kemaslahatan dalam adat kebiasaan mereka. Kemudian datang Syariat Islam. Banyak di antaranya yang dilanjutkan oleh Syariat Islam. Ada pula yang diperbaiki Syariat Islam. Syariat Islam tidak membatalkannya kecuali adat kebiasaan yang bersumber hawa nafsu.[13]

Menurut Muhammad Mushthafa Syalaby, prinsip penetapan hukum-hukum muamalat seperti di atas disepakati para faqih. Namun timbul perbedaan pendapat pada segi lain, yaitu apakah dalam muamalat perlu juga diperhatikan unsur ibadat atau tidak?

Pertama, ada faqih yang membebaskan hukum-hukum muamalat dari unsur ibadat dengan menjadikan kemaslahatan sebagai neraca satu-satunya dalam penetapan hukum-hukum muamalat. Meskipun demikian pendukung pendapat ini tidak sampai memandang hukum-hukum muamalat itu terlepas sama sekali dari Syariat Islam, karena harus tetap terikat dengan petunjuk-petunjuk Syariat Islam.

Kedua, ada faqih yang tidak membebaskan hukum-hukum muamalat dari unsur ibadat dengan tidak menjadikan maslahat sebagai neraca satu-satunya dalam penetapan hukum muamalat. Pendukung pendapat ini berpendirian adalah tidak layak bagi orang mukallaf (akil baligh) tidak memperdulikan unsur ibadatnya (ketaatan kepada Allah Ta’ala). Sebab itu apabila timbul dalam masalah muamalat suatu unsur ibadat, ia wajib mengikuti tuntutan nash (teks) dan menerimanya.

Ada beberapa contoh muamalat yang mengandung unsur ibadat.

  1. Pemotongan hewan yang halal dimakan harus dilakukan pada tempat tertentu pada tubuh hewan. Unsur ibadat pada hukum ini sangat jelas. Hikmah pemotongan itu sendiri dapat dipahami yaitu pembersihan tubuh hewan dari bakteri yang mengandung penyakit. Meskipun demikian, Dr. Muhammad Mushthafa Syalaby mengatakan, kita tidak dapat mengatakan yang penting dapat mengalirkan darah dengan deras dan pemotongan itu dapat dilakukan di bagian mana saja pada tubuh hewan. Karena itu kita tidak berhak merubah tempat pemotongan tersebut dari tempat yang sudah ditentukan walaupun kita tahu tujuan pemotongan adalah seperti tersebut.
  2. Perbedaan prosentase pembagian waris. Secara umum hikmahnya dapat dipahami. Seperti dikatakan bahwa tujuan pemberian kepada laki-laki dua kali lipat dari perempuan adalah kaena laki-laki memikul nafkah isteri dan anak-anaknya. Namun akal manusia belum dapat menyelami perbedaan itu secara mendetail. Meskipun demikian prosentase pembagian tersebut tidak dapat dibalik, yaitu prosentase pembagian perempuan dua kali lipat dari laki-laki ketika ahli waris terdiri dari perempuan yang miskin dan mempunyai anak yang banyak dan laki-laki ahli waris yang kaya, sehingga ia tidak membutuhkan warisannya.[14]

4. Sistimatika Fiqh Muamalat

Sebelumnya bahwa belum terwujud kesamaan pendapat dikalangan ahli fiqh tentang pengertian fiqh muamalat, karena masih terdapat perbedaan pendapat secara tajam mengenai ruang lingkup fiqh muamalat. Karena itu dalam membahas sistimatika fiqh muamalat ini dibatasi pada salah satu pengertian fiqh muamalat saja yaitu menurut mazhab Syafii, sebagai mazhab yang paling berpengaruh di Indonesia. Bukanlah tujuan pembatasan pada mazhab Syafii tersebut untuk membatasi sistimatika fiqh muamalat harus seperti dalam mazhab Syafii, akan tetapi untuk memberikan gambaran tentang sistimatikanya saja.

Sebagaimana para faqih mazhab Syafii membatasi muamalat pada bidang lebih sempit yaitu kitab bai’ (jual beli). Bakri, salah seorang faqih pendukung mazhab Syafii, dengan jelas menyebut Kitab tentang jual beli adalah bagian muamalat.[15]

Dari keterangan Dr. Zarqa’ di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian muamalat. Dalam pengertian yang sempit, adalah berkisar pada hukum-hukum tentang transaksi dan hubungan-hubungan sesama manusia mengenai harta kekayaan, hak-hak dan penyelesaian sengketa tentang hal-hal tersebut. Pengertian inilah yang diambil sebagai pedoman dalam pembahasan ini.

Di antara buku fiqh mahab Syafii yang sampai kepada kita dan sangat populer di Indonesia ialah buku المهذب oleh Abu Ishaq Asy Syirazi yang lahir pada tahun 393 H dan wafat di Baghdad pada tahun 476 H. Pada mulanya ia belajar di Persia. Pada tahun 415 H ia mulai belajar di Baghdad. Pada tahun 455 H ia mulai mengarang buku المهذب dan selesai pada tahun 469 H.[16]

Sistimatika muamalat dalam buku المهذب adalah sebagai berikut :

1. كتاب البيوع tentang jual beli.

2. كتاب الرهن termasuk di dalamnya pembahasan tentang التفليس (pailit) dan الحجر (kuratele).

3. كتاب الصلح tentang perdamaian.

4. كتاب الحوالة tentang peralihan hutang.

5. كتاب الضمان tentang jaminan.

6. كتاب الشركة tentang perkongsian.

7. كتاب الوكالة tentang perwakilan.

8. كتاب الوديعة tentang penitipan.

9. كتاب العارية tentang pinjam meminjam benda.

10. كتاب الغصب tentang perampasan (penguasaan atas harta orang lain melalui cara yang tidak sah).

11. كتاب الشفعة tentang hak seseorang mengambil bagian kongsinya dari tangan orang lain yang telah mengambilnya lebih dahulu.

12. كتاب القراض ada yang menyebutnya المضاربة (mudharabah), yaitu pemilik modal memberikan modal kepada pengusaha dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang dibagi antara keduanya.

13. كتاب المساقاة tentang pengurusan kebun, seperti penyiraman dan pengairannya, dan pembagian hasilnya. Termasuk di dalamnya pembahasan tentang المزارعة yaitu penanaman.

14. كتاب الاجارة tentang sewa menyewa. Termasuk di dalamnya pembahasan tentang الجعالة , yaitu pemberian upah kepada seseorang untuk mencari benda yang hilang dan lain-lain.

15. كتاب السبق والرمى tentang perlombaan seperti perlombaan hewan dan memanah.

16. كتاب احياء الموات tentang pemanfaatan lahan tanah yang belum dimanfaatkan, status kepemilikannya dan lain-lain.

17. كتاب اللقطة tentang penemuan benda seperti emas, perak, pakaian, dan lain-lain.

18. كتاب اللقيط tentang pemungutan anak terlantar (baik muslim maupun non muslim, penentuan agamanya, pengurusan nafkahnya, pemakamannya dan lain-lain.

19. كتاب الوقف tentang wakaf, sebagai salah satu sumber dana buat kepentingan masyarakat.

20. كتاب الهبات tentang hibah. Termasuk di dalamnya pembahasan tentang hadiah.

21. كتاب الوصية tentang wasiat.

22. كتاب العتك tentang pembebasan budak.

23. كتاب المكاتب tentang perjanjian pemberian kebebasan atas budak yang mampu berusaha.

24. كتاب عتق امهات الأولاد tentang pembebasan selir setelah melahirkan anak.

25. كتاب الفرائض tentang warisan.

Sistimatika tersebut tetap diikuti oleh para faqih mutakhir dari mahab Syafii. Hanya ada di antara faqih mutakhir yang merubah susunannya dan menjadikan sebagian pembahasannya sebagai pembahasan tersendiri atau memasukkan pembahasan baru dalam muamalat. Misalnya Nawawi dalam bukunya yang berjudul منهاج الطالبين (Minhaj Ath Thalibin) merubah susunannya dan menjadikan sebagian pembahasannya sebagai pembahasan tersendiri. Misalnya kita temukan dalam bukunya tersebut pembahasan yang berjudul :

26. كتاب السلم tentang pembelian barang dengan cara membayarnya lebih dahulu dan barangnya kemudian.

27. كتاب الاقرار tentang pengakuan, seperti pengakuan anak-anak, pengakuan orang yang sedang sakit parah, pengakuan utang dan lain-lain.

28. كتاب قسم الفىء والغنيمة tentang pembagian harta rampasan perang.

29. كتاب قسم الصدقات tentang pembagian zakat.

5. Pentingnya Muamalat dan Mempelajarinya

Setiap orang berhajat kepada penghasilan untuk menutupi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Jika kita kembali kepada pandangan tasawwuf kita temukan Imam Gazali sangat menekankan perlunya berusaha mencari rezki. Ia mengatakan : “Kita disuruh Allah Swt beribadat. Ibadat tak mungkin dapat dilaksanakan dengan baik tanpa badan yang sehat. Kesehatan tak mungkin baik tanpa makan dan minum yang cukup. Makan dan minum tak mungkin dipenuhi dalam batas yang cukup tanpa harta kekayaan.” Demikianlah Gazali memaparkan bahwa pada akhirnya kita sangat berhajat kepada harta kekayaan.

Imam Gazali yang hidup pada abad kelima Hijrah memandang transaksi perniagaan yang paling banyak terjadi berkisar pada 1) jual beli, 2) salam, 3) ijarah, 4) qiradl (mudharabah dan 5) syarikah. Setiap orang wajib mempelajari ilmu pengetahuan yang diperlukannya, demi menyelamatkannya dari pelanggaran. Karena itu setiap pengusaha wajib mempelajari ilmu pengetahuan yang sesuai dengan bdiang usahanya. Dikisahkan bahwa Umar bin Khaththab r.a. sering turun ke pasar dan berani memukul pedagang. Beliau mengatakan setiap pedagang yang berdagang di pasar harus tahu hukum-hukum perdagangan. Jika tidak maka ia pasti akan terjerumus dalam riba.





[1] Ia berasal dari Granada, Spanyol

[2] Mahalli, شرح المحلى على متن جمع الجوامع (Syarh Al Mahalli ‘Ala Matan Jam’I Al Jawami’), bersama ulasannya oleh Bannani, (Kairo : عيسى الحلبى (‘Aisi Al Halbi)), I, hal. 45

[3] Dr. Abdussattar Fathullah Sa’id, المعاملات فى الاسلام (Al Mu’amalat Fi Al Islam), (Makkah : Rabithah Al ‘Alam Al Islami), hal. 12

[4] Tampaknya silabus fiqh muamalat di IAIn yang dipedomani oleh IIQ mengikuti cakupan mu’amalat yang telah diikuti faqih-faqih mazhab Syafii.

[5] Dr. Wahbah Az Zuhaili, الفقه الاسلامى و أدلته (Al Fiqh Al Islami Wa Adilatuh), (Damaskus : دار الفكر (Dar Al Fikr)), I, hal. 19

[6] Dr. Abdussattar Fathullah Sa’id, loc.cit.

[7] Lih. Bakri, اعانة الطالبين (I’anah Ath Thalibin), (Kairo : عيسى الحلبى (‘Aisi Al Halbi)), I, hal. 21 dan III, hal. 2

[8] Dr. Mushthafa Ahmad Az Zarqa’, المدخل الفقهى العام (Al Madkhal Al Fiqhi Al ‘Am), (Damaskus : الأديب , 1967-1968), I, hal. 55

[9] Dr. Shubhi Mahmashshani, فلسفة التشريع فى الاسلام (Falsafah At Tasyri’ Fi Al Islam), (Beyrut : العلم للملايين , Al Ilmu Lil Malayin), hal. 23

[10] Ibid, hal. 23-24

[11] Dr. Muhammad Mushthafa Syalaby, Ta’lil Al Ahkam (Beyrut : Dar An Nahdhat Al Arabiyyah), hal 296

[12] Ibid, hal. 282

[13] Ibid, hal. 296

[14] Ibid, hal. 297

[15] Lih. Bakri, اعانة الطالبين (I’anah Ath Thalibin), (Kairo : عيسى الحلبى (‘Aisi Al Halbi)), I, hal. 21 dan III, hal 2

[16] Nawawi, المجموع (Al Majmu’), I, hal. 25 dan 27

About these ads

One Response to Pembagian Fiqh

  1. […] antara buktinya ialah Muhammad bin Ahmad[1], salah seorang faqih terkenal dari pendukung mazhab Maliki (693 H – 741 H/1294 M – 1340 M), […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: